Berita

Diskominfo Gelar FGD Penyusunan Roadmap Smart City

Lowokwaru (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menyampaikan pentingnya smart city bagi suatu daerah, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan akan lebih efektif dan efisien.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji memberikan sambutan sekaligus membuka FGD Penyusunan Roadmap Smart City

Hal itu disampaikan Sutiaji saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Smart City Kota Malang yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, di Hotel Savana Kota Malang, Senin (23/09/2019). Pemerintahan diibaratkan oleh Sutiaji adalah tubuh yang harus ada sinkronisasi agar menghasilkan keselarasan dalam berbagai aspek.

Salah satu perwujudan smart city adalah mengenai keterbukaan informasi dan itu selalu dipantau oleh masyarakat. “Jika sudah baik maka juga akan berdampak positif, seperti halnya untuk menghindari hoaks atau berita bohong. Masyarakat dapat meng-kroscek apa yang dilihat, didengar dan diperoleh melalui kecanggihan teknologi,” imbuhnya.

“Kalau kita sudah smart maka tidak perlu takut, dan hal tersebut harus menjadi sebuah motivasi dan tantangan dalam memacu kinerja. Saat kita bekerja dengan baik atau tidak, maka yang akan menghakimi adalah masyarakat. Saat ini publik sudah bisa mengontrol kebenaran atau kesalahan apapun dan tidak hanya bicara tanpa adanya fakta,” urai pria berkacamata itu.

Lebih jauh Sutiaji menyampaikan bahwa gol dari smart city ini nantinya adalah bagaimana membangun trust atau kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki program pemerintah dan ASN menjadi sahabat masyarakat. “Dengan demikian, hasil dari semua itu adalah kepuasan pada masyarakat,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Malang Dra. Tri Widyani P., M.Si, yang mengaku akan terus memacu program smart city ini. “Kita akan terus memberi pelatihan dan bimtek kepada semua OPD dan kelurahan, sehingga mereka lebih melek teknologi. Hingga akhir tahun ini, setidaknya kami menargetkan 45 OPD sudah bisa memanfaatkan layanan daring,” ungkapnya.

Menurut perempuan berhijab itu, melalui FGD ini dan dengan adanya roadmap maka masing-masing OPD akan mengetahui standar pelayanan via daring ini. “Sebenarnya untuk membiasakan atau memberi pelayanan via daring ini sangat mudah, dan yang susah adalah merubah pola pikir atau pola kerja. Maka dari itu kita genjot terus pelatihan dan bimteknya,” pungkas Yani. (say/yon)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Skip to content