Berita Hukum, Politik, dan Pemerintahan Pelayanan Publik

Usulan Infrastruktur Atasi Banjir Dominasi Musrenbang Kecamatan Sukun

Sukun, (malangkota.go.id) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 tingkat kecamatan di Kota Malang mulai bergulir. Untuk yang pertama, musrenbang RKPD tingkat kecamatan tahun 2022 dilaksanakan di Kecamatan Sukun, Senin (7/2/2022). Hasilnya, usulan infrastruktur mengatasi banjir mendominasi pada musrenbang tersebut.

Wali Kota Malang Sutiaji memberikan arahan kepada warga Kecamatan Sukun

Pada acara ini ada 665 usulan kegiatan yang masuk, di antaranya 163 usulan kegiatan fisik dan 502 usulan kegiatan nonfisik. Sedangkan usulan melalui musrenbang tematik totalnya ada 101 usulan dengan rincian tiga usulan kegiatan fisik dan 98 usulan nonfisik.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengatakan, saat ini sudah ada perubahan dinamika yang luar biasa dari masing-masing kecamatan. Usulannya pun semakin merata antara pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik.

“Dari seluruh usulan pembangunan di Kecamatan Sukun, pembangunan fisik untuk mengantisipasi kejadian banjir masih menjadi prioritas. Meski masalah infrastruktur sudah turun, namun angkanya masih dominan. Lebih pada masalah gorong-gorong dan pembenahan jalan,” terang Sutiaji.

Ditambahkannya, beberapa program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang hingga saat ini adalah kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi khususnya membidik ekonomi kreatif (ekraf), hingga infrastruktur. Sutiaji menyampaikan apresiasi kepada warga Kecamatan Sukun yang memberikan kontribusi, termasuk juga anggota DPRD daerah pemilihan Sukun.

“Terkait varian virus Omicron, saya berpesan kepada masyarakat agar jangan cemas, tetapi tetap waspada. Mudah-mudahan Omicron ini segera bisa tuntas, sehingga daya ekonomi masyarakat kita kuat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu, SH., M.Hum mengatakan, pengajuan usulan musrenbang tersebut diharapkan terbagi seimbang antara pembangunan fisik dan nonfisik. Sehingga pemberdayaan masyarakat di tiap wilayah juga berjalan.

“Melihat dari usulan yang dibahas, memang sudah terbilang cukup memenuhi antara program pembangunan fisik dan nonfisik. Artinya masyarakat sudah memahami bahwa pemberdayaan masyarakat ini juga penting. Karena sekarang ini juga lebih ke pemulihan ekonomi,” tukasnya. (yon/ram)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Skip to content