Klojen (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menerima kunjungan kaji tiru Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (5/6/2024). Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso didampingi jajaran terkait di Gazebo Balai Kota Malang.
Wakil Bupati Banjar yang merupakan Ketua TKPK Kabupaten Banjar, H. Said Idrus Al Habsyi dalam sambutannya menyampaikan tujuannya ke Kota Malang ini adalah untuk kaji tiru untuk meningkatkan kinerja timnya dalam intervensi penanggulangan kemiskinan daerah.
“Kami sengaja hadir ke Kota Malang untuk melakukan kaji tiru perihal kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang dengan harapan semakin memperkaya pengetahuan serta mendapatkan bahan yang dapat diterapkan di Kabupaten Banjar,” jelas Said.
Untuk itulah, Said mengungkapkan pada kesempatan ini hadir bersama TKPK Kabupaten Banjar yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang selaku Sekretariat TKPK.
Dari data yang ada, angka kemiskinan di Kota Malang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Terlihat di tahun 2022 angka kemiskinan di Kota Malang turun sebesar 4,37 %, kemudian di tahun 2023 berhasil turun menjadi 4,26%.
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kota Malang pada bulan Maret 2023 yakni 37,78 ribu jiwa. Jumlah ini turun sebesar kurang lebih 780 jiwa. Bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 38,56 ribu jiwa.
Persentase angka kemiskinan di Kota Malang ini menjadi terendah kedua se-Jawa Timur dan berhasil melampaui angka kemiskinan di Jawa Timur yang berada di angka 10,35%. Pencapaian positif yang baik inilah yang menarik untuk dipelajari dan menjadi kajian untuk bisa juga dilaksanakan di Kabupaten Banjar. (cah/yon)
