Batu (malangkota.go.id) – Tiga kepala daerah di wilayah Malang Raya, yakni Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, dan Bupati Malang menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam pembangunan berbasis kawasan. Hal itu mengemuka dalam Forum Silaturahmi Pemerintah Daerah se-Malang Raya yang digelar di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat (18/7/2025).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pada kesempatan ini menyoroti isu transportasi sebagai tantangan utama yang perlu segera dicarikan solusi secara bersama-sama. Ia menegaskan, penyelesaian kemacetan tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral.
“Permasalahan transportasi tidak dapat diselesaikan hanya di satu titik wilayah, karena mobilitas warga dan kendaraan di Malang Raya sudah sangat tinggi dan saling terhubung. Maka dari itu, perlu ada interkonektivitas infrastruktur jalan serta rumusan transportasi massal yang dikaji dan disepakati bersama,” jelas orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu.
Sementara itu, Wali Kota Batu, Nurochman, selaku tuan rumah forum silaturahmi bertajuk ‘Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan se-Malang Raya’ ini menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menguatkan Malang Raya sebagai kawasan strategis.
“Isu terkait kemacetan lalu lintas dan pengelolaan sampah menjadi isu bersama yang harus ditangani secara kolaboratif. Untuk itu, perlu ada pertemuan rutin, integrasi data, serta perencanaan dan penganggaran yang terkoordinasi antardaerah,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Bupati Malang, Sanusi, menegaskan bahwa sinergi Malang Raya sebelumnya sudah tergelar dua kali sebelum Pandemi Covid-19
“Saat itu, fokus pembahasannya meliputi pengembangan transportasi massal, seperti rencana skytrain atau kereta gantung untuk wilayah Malang Raya, serta penguatan infrastruktur jalan, termasuk pengembangan tol Malang–Kepanjen dan rencana tol Pandaan/Sukorejo–Batu,” terangnya.
Terkait isu transportasi dan infrastruktur berbasis kawasan ini sedianya akan dibahas secara lebih mendalam dalam agenda bersama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada 23–24 Juli 2025 mendatang. (*)
