Pemkot Malang dan Masyarakat Bersinergi dalam Pembangunan

Pemkot Malang dan Masyarakat Bersinergi dalam Pembangunan

Malang, (malangkota.go.id) – Memastikan pembangunan di Kota Malang bisa berjalan dengan baik dan berjalan maksimal, Pemkot Malang melakukan peningkatan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan workshop Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Melalui Mekanisme Swakelola Tipe IV di Kelurahan Tlogomas, Kamis (24/6/2021).

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji memberikan pengarahan di Kelurahan Lowokwaru

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyampaian informasi terkait tata kelola pelaksanaan program di Kota Malang. Kegiatan ini akan sangat membantu segenap jajaran Pemkot Malang untuk melakukan pembangunan dengan baik dan tetap taat pada aturan yang ada.

“Untuk bisa membangun dengan baik selain niatnya baik, prosesnya juga harus baik. Demikian juga tujuannya juga harus baik agar pembangunan bisa sesuai dengan yang dicita-citakan,” jelas Sutiaji.

Tujuan dari kegiatan ini adalah adanya transparansi anggaran pembangunan di Kota Malang sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga bisa terlibat dalam kegiatan sehingga ekonomi juga bisa tetap berjalan. “Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya unsur pemberdayaan untuk bersama-sama memajukan Kota Malang,” katanya.

Melalui kegiatan ini diharapkan ke depan segenap aparatur Pemkot Malang dan masyarakat bisa semakin paham dengan pembangunan yang dilakukan. Di mana untuk bisa berjalan dengan baik dibutuhkan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, dan juga pelaporan yang baik.

“Semoga terjalin sinergi yang baik antara pemerintahan dengan masyarakat sebagai modal untuk membangun agar bisa berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya. (cah/ram)

Cegah Lahan Pertanian Beralih Fungsi, Pemkot Malang Beri Kebijakan Khusus

Cegah Lahan Pertanian Beralih Fungsi, Pemkot Malang Beri Kebijakan Khusus

Malang, (malangkota.go.id)  – Pemerintah Kota Malang melalui beberapa instansi fokus mencegah lahan pertanian yang ada saat ini beralih fungsi. Misalnya, sebagai leading sector pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) memberikan alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan jaringan irigasi teknis dan kontinuitas air, serta bibit padi berkualitas. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang juga memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan pertanian.

Wali Kota, Drs. H. Sutiaji bersama Ketua TP PKK Kota Malang Widayati Sutiaji meninjau lokasi urban farming (foto: humas)

Plt. Kepala Dispangtan Kota Malang Sri Winarni, S.H, M.M., mengatakan bahwa sektor ketahanan pangan dan pertanian menjadi salah satu faktor dalam pembangunan sebuah wilayah. Hal itu sebagaimana tertuang di dalam visi dan misi Kota Malang, yakni tercapainya Kota Malang bermartabat.

“Dispangtan melaksanakan visi dan misi tersebut dengan meningkatkan daya beli terhadap komoditas pangan dan non-pangan. Rencana strategis (renstra) Dispangtan tahun 2018-2023 adalah peningkatan ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, serta pelayanan kesekretariatan,” kata Sri Winarni, Minggu (20/6/2021).

Terkait problematika yang dihadapi Kota Malang tentang sektor pertanian di perkotaan, Sri Winarni mengatakan bahwa di Kota Malang sangat terbatas lahan pertanian dan ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian kovensional.

“Dispangtan berkomitmen untuk melakukan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan kepada petani dan kelompok tani untuk lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Para petani diharap mampu meningkatkan poduktivitas produk pertanian dan pengolahan pascapanen,” kata Sri Winarni.

Dengan demikian, kata dia, tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya serta kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Sehingga meminimalisir alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang. Tidak hanya dari sisi SDM, secara bertahap Dispangtan juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam upaya peningkatan hasil produksi hingga pemasaran.

Sri Winarni mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya untuk memberikan fasilitas agar geliat pertanian di Kota Malang tetap bergerak. Dispangtan memfasilitasi pelaku pertanian berupa peminjaman dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) serta pemberian benih padi unggulan yang bisa diproduksi dalam waktu cepat dengan hasil yang optimal.

“Untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian, Pemkot Malang juga memberikan potongan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk lahan persawahan. Berbagai kegiatan pelatihan dan Bimtek juga diberikan kepada para pelaku usaha pertanian agar bisa makin berdaya,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), dan TP PKK Kota Malang untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian. Sebagai bank sentral, BI konsentrai menjaga stabilitas harga berbagai komoditas, termasuk komoditas pertanian. Melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, BI juga turut serta dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga laju inflasi harga komoditas.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas, BI bersinergi dengan Pemkot Malang dan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dalam forum ini, BI menjalin komunikasi dengan perangkat daerah terkait yang bisa membantu dalam pengendalian inflasi. Serangkaian strategi dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang dikenal dengan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Bank Indonesia melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), memiliki langkah-langkah strategis dalam menjaga inflasi volatile food dalam kisaran 3,0%-5,0%. Sampai dengan periode Mei 2021 inflasi volatile food di Kota Malang tercatat sebesar -0,26% (mtm).

Azka Subhan, Kepala KPwBI Malang meninjau tanaman urban farming di kantor BI Malang

Komoditas pertanian merupakan salah satu komoditas yang rentan mengalami inflasi, sektor pertanian tentunya masih relevan untuk terus dikawal. Tren inflasi volatile food di Kota Malang kembali menunjukan tren peningkatan sampai dengan periode Mei 2021. Inflasi volatile food di Kota Malang tercatat sebesar -0,26% (mtm), 1,11 % (ytd), 4,55% (yoy). Karenanya, kebijakan struktural perlu ditingkatkan dalam rangka menekan gejolak inflasi volatile food (VF) melalui penguatan produktivitas pertanian maupun peningkatan efisiensi melalui infrastruktur distribusi.

Menurut Kepala KPwBI Malang, Azka Subhan Aminurridho, kenaikan harga disebabkan antara pasokan dan kebutuhan yang tidak seimbang. Jika berbicara tentang komoditas pertanian di Kota Malang, tentunya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat jika hanya mengandalkan produksi kota ini sendiri.

“Tak bisa dipungkiri bahwa Kota Malang juga menerima supply untuk kebutuhan pertaniannya dari daerah lain, seperti Kabupaten Malang dan Kota Batu. Oleh karenanya, BI mendorong adanya kerja sama antardaerah, di mana daerah saling membantu untuk mencukupi kebutuhan akan hasil pertanian,” ujarnya.

Namun, ada bidang pertanian tertentu yang bisa dikembangkan di Kota Malang, seperti sayur-mayur. Saat ini, cabai mengalami penurunan produksi sehingga cabai mahal, pasokannya terbatas tetapi yang makan tidak mengurangi konsumsinya. Kalau misalnya setiap rumah tangga menanam cabai tentunya akan turut membantu menjaga kestabilan harga.

“Di perkotaan ini lahannya pasti sempit, jadi salah satu kerja sama yang kita lakukan dengan Pemkot Malang, khususnya dengan TP PKK adalah dengan mendorong kegiatan urban farming. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penyediaan kebutuhan pertanian terutama sayur-mayur yang ditanam di rumah dan tidak dibutuhkan lahan yang luas,” ujar Azka.

Sejak tahun 2016, Bank Indonesia Malang telah ikut andil dalam pengembangan urban farming di Kota Malang. Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), KPwBI Malang memberikan berbagai macam bantuan kepada TP PKK Kota Malang, seperti sarana prasarana urban farming senilai Rp10 juta.

Pada tahun 2017, KPwBI memberikan bantuan berupa paket kolam ikan dan bibit tanaman untuk program urban farming senilai Rp150.030.000,00 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah). Pada tahun 2019, KPwBI memberikan bantuan berupa paket sarana prasaraan kegiatan pengembangan urban farming serta mesin pengolah, yakni mesin penepung (disk mill) dan mesin pengering (cabinet dryer) senilai Rp197.962.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam perkembangannya, ternyata program ini terbukti memberi beragam dampak positif bagi masyarakat, yakni tidak hanya mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan. Namun, juga membantu mengurangi dampak inflasi pangan bagi masyarakat. Selain untuk konsumsi rumah tangga sendiri, ternyata hasil dari urban farming juga memiliki daya jual yang cukup tinggi.

“Banyak masyarakat yang menggemari produk-produk urban farming karena dirasa lebih sehat dan aman karena dibudidayakan secara organik. Inovasi program urban farming telah mengantarkan Kota Malang menerima penghargaan Indonesia Award 2019 dari iNews. Penghargaan ini diterima Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji,” tutupnya. (ari/ram)

Peduli Lingkungan, Pemkot Malang Sosialisasikan PP No. 22 Tahun 2021

Peduli Lingkungan, Pemkot Malang Sosialisasikan PP No. 22 Tahun 2021

Malang, (malangkota.go.id) – Tak hanya pemerintah, semua lapisan masyarakat diimbau agar memahami berbagai aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti terkait lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji pada acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Hotel Savana, Kota Malang, Selasa (15/6/2021).

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengajak semua pihak agar taat terhadap berbagai aturan

Peraturan itu, lanjut pria berkacamata itu tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara subtantif memberikan kemudahan terhadap investasi yang harusnya dipermudah dan memangkas birokrasi yang berbelit. Sehingga aturan ini juga harus dipahami secara komprehensif. “Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 itu fokus utamanya adalah masyarakat yang terdampak,” jelasnya.

Maka dari itu, terang Wali Kota Sutiaji, instrumen pendukung harus dikuatkan dan nantinya peserta sosialisasi ini tidak hanya dibekali literasi. Tetapi, mendapat keterampilan lebih dan dalam praktiknya diharapkan berjalan optimal atau zero masalah. “Maka dari itu literasi masyarakat pun harus terus ditingkatkan agar ada kesamaan pemahaman dengan adanya aturan tersebut,” urainya.

“Diadakannya sosialisasi ini, tentu karena ada beberapa hal yang berbeda dari aturan yang mengatur hal serupa. Seperti saya sampaikan tadi peraturan pemerintah ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sehingga diperlukan pemahaman yang lebih luas. Dinas Lingkungan Hidup selaku leading sector aturan ini pun harus lebih proaktif agar masyarakat atau para pihak terkait dapat lebih memahaminya,” imbau Sutiaji.

Orang nomor satu di Pemkot Malang itu pun menyampaikan agar pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat, terutama ketika dibutuhkan untuk membantu hingga menyelesaikan berbagai permasalahan. “Peran atau hak dan kewajiban keduanya pun harus jelas serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Aturan harus ditegakkan secara adil dan jangan sampai ada oknum yang bermain-main di dalamnya karena akan ada sanksi tegas nantinya,” pungkas Sutiaji. (say/ram)

Cegah Lonjakan Covid-19, Satpol PP Tertibkan Pengunjung Alun-Alun Malang

Cegah Lonjakan Covid-19, Satpol PP Tertibkan Pengunjung Alun-Alun Malang

Malang (malangkota.go.id) – Antisipasi terjadinya lonjakan Covid-19 di Kota Malang menjelang masa libur sekolah, Pemeritah Kota Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan kegiatan rutin penertiban penggunaan fasilitas umum di Alun-Alun Malang, Minggu (13/6/2021).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan kegiatan rutin penertiban penggunaan fasilitas umum di Alun-Alun Malang

Plt. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono, S.IP., MT mengatakan bahwa, operasi penertiban ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan personel Satpol PP.

“Alun-Alun Malang ini menjadi salah satu target personel Satpol PP melakukan penertiban protokol kesehatan. Karena selalu menjadi jujugan wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang,” tutur Heru Mulyono.

Dalam proses penertiban ini ditemukan sejumlah pelanggaran, di antaranya berkerumun dan tidak memakai masker. “Sementara sesuai Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, bahwa selama pandemi Covid-19 seluruh taman di Kota Malang ditutup,” sambungnya.

Terhadap warga yang melakukan pelanggaran telah diberikan peringatan persuasif dan humanis. Sehingga bersedia meninggalkan Alun-Alun Malang guna menghindari penularan Covid-19 yang membahayakan anggota keluarga lainnya di rumah. (ai/ram)

Mengubah Wajah Sanitasi Permukiman di Bantaran Sungai

Mengubah Wajah Sanitasi Permukiman di Bantaran Sungai

Sukun, (malangkota.go.id) – Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya mengelola limbah secara baik agar tidak mencemari lingkungan, terungkap sebagai faktor yang mempengaruhi kebiasaan buruk Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Tidak banyak yang menyadari bahwa sanitasi buruk pun memperbesar ancaman kesehatan generasional, seperti stunting.

Wajah sanitasi kawasan permukiman bantaran sungai di tepian Kali Kasin, Kelurahan Tanjungreja Kota Malang

Fenomena yang dijumpai di tepian Kali Kasin, Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang adalah sebuah potret umum wajah sanitasi kawasan permukiman bantaran sungai di Indonesia yang seyogyanya menggugah kesadaran bersama.

Seperti yang diungkapkan Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pengelola (KPP) Tanjungrejo Barokah, Wowok. “Dulu banyak warga yang langsung membuang ke sungai, termasuk saya”, ucap Wowok menuturkan kebiasaan warga RW 02 Tanjungrejo memperlakukan limbah rumah tangga mereka sebelum hadirnya sentuhan program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas).

Patut disyukuri bahwa dalam dekade terakhir, kesepahaman untuk memberi perhatian lebih pada aspek limbah domestik dan sanitasi secara umum meningkat di level nasional maupun daerah.

Ditambahkannya, bahwa kini warga masyarakat sudah mulai sadar lingkungan, kebersihan, kesehatan, maupun perilaku hidup sehat sudah berubah.

Selain itu, komitmen Pemerintah Kota Malang pun diakui masyarakat makin meningkat. Di antaranya, dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Malang Nomor 32 Tahun 2019 yang menekankan arahan optimalisasi dana kelurahan untuk sanitasi. Terkini, Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) telah diluncurkan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan sanitasi secara aman dalam sistem nonperpipaan.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, capaian akses sanitasi layak terus meningkat dan telah menyentuh angka 84,12% pada tahun 2020. Artinya, Kota Malang makin sejalan dengan mimpi bebas BABS atau kini sering dikenal dengan 100% Open Defecation Free (ODF)

Dalam skala mikro, transformasi wajah sanitasi di Tanjungrejo adalah catatan manis yang diharapkan dapat memotivasi di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi.

Lima tahun berselang sejak awal dirintis, Program Sanimas hasil kolaborasi Kementerian PUPR dengan Kota Malang telah menghadirkan Instalasi Pengolaan Air Limbah (IPAL) yang memberikan akses sanitasi layak bagi 158 Kepala Keluarga (KK). Tak berhenti di sana, sebanyak 30 titik Tangki Septic Komunal mulai dibangun sejak 2019 telah melayani 10 KK per titik atau total hampir 300 KK.

Dituturkan Agung Widayanto, fasilitator program Sanimas, bahwa Tangki Septic Komunal adalah pendekatan baru yang sangat cocok bagi kawasan perkotaan padat penduduk karena praktis tidak memerlukan lahan luas dan mampu mengolah limbah domesik hingga layak buang dan tidak lagi mencemari lingkungan melalui proses biologis yang aman.

Demikian juga beragam fasilitas yang dibangun tak akan berhasil tanpa perubahan mindset dan kesadaran masyarakat.

“Pelaksanaannya melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jadi, kegiatan ini namanya Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang didampingi oleh fasilitator atau pendamping mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengoperasionalkan dana yang ada,” lanjut Agung.

Transformasi mindset menjadi pembelajaran penting dari praktik kolaboratif pusat, daerah, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah, seperti IUWASH dalam mengubah wajah bantaran kali di Tanjungrejo dari wilayah rawan pencemaran limbah domestik menjadi salah satu percontohan sanitasi nasional.

Asapun diapungkan dalam momen Hari Lingkungan Hidup sedunia agar kita semakin sadar pentingnya kontribusi sanitasi dalam merestorasi ekosistem.

Di sisi lain, Ketua RW 02 Kelurahan Tanjungrejo, Sumaji mengungkapkan awalnya beberapa warganya sempat kurang menghendaki pembangunan fasilitas sanitasi dengan alasan tidak ada lahan di sekitar rumah.

Hal ini karena masyarakat tidak tahu, bahwa sanitasi ini kedap dan akan dikuras paling tidak setiap tiga tahun sekali. Jadi, warga masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi bau tidak sedap di sekitar tempat tinggal mereka. (ari/yon)

Genjot Pariwisata dengan Bersinergi Antarelemen

Genjot Pariwisata dengan Bersinergi Antarelemen

Malang, (malangkota.go.id)  – Tidak memiliki destinasi wisata berbasis alam tak menyurutkan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang untuk menggenjot tingkat kunjungan wisata. Pasalnya, Kota Malang memiliki keunggulan dan segmentasi wisata lain yaitu wisata budaya atau heritage pertunjukan dan kuliner. Berbagai potensi ini turut menguatkan pariwisata Malang Raya di mana Kota Batu dengan wisata buatannya dan Kabupaten Malang dengan wisata pantai.

Wali kota Malang, Drs H Sutiaji mengukuhkan pengurus BPPD kota Malang periode 2021-2024

Beberapa hal itu yang disampaikan oleh Kepala Disporapar Dr. Ida Ayu Made Wahyuni, SH., M. Si usai pengukuhan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Malang periode 2021-2024. Pada pengukuhan yang digelar Balai Kota Malang pada Kamis (27/5/2021) itu, Hariadi terpilih menjadi ketua yang baru. Disampaikan Ida untuk lebih mendongkrak tingkat kunjungan wisata BPPD harus terus menguatkan sinergi dengan sejumlah pihak terkait.

Ida menyebut, seperti komunitas travel, BPPD Kota Batu, Kabupaten Malang, himpunan pramuwisata Indonesia, maskapai penerbangan, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Sedangkan beberapa wisata heritage di Kota Malang yang dapat mendatangkan wisatawan, di antaranya seperti di kawasan Kayu Tangan di Jalan Basuki Rahmad, Jalan Ijen dan Balai Kota Malang.

Potensi wisata lain yang turut mendukung, terang perempuan berkacamata itu, yaitu Kampung Warna Warni, Kampung Tridi serta aneka kuliner dan wisata pertunjukan atau event. “Semuanya itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan yang datang,” imbuhnya.

Jadi, kata Ida, bagaimana cara terobosan dari BPPD untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nuansanya menghadirkan wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun nusantara ke Kota Malang. “Dan kerja sama tidak hanya dengan dinas terkait, tetapi juga dengan asosiasi pariwisata yang lain. Kemudian juga dengan BPPD Jawa Timur, sehingga dapat mengemas berbagai kegiatan dalam rangka menghadirkan wisatawan, serta tentu dengan lebih intens dan maksimal apa yang mereka lakukan nantinya,” sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengimbau para pengurus BPPD yang baru dikukuhkan agar mempunyai data yang valid terkait potensi wisata. Menurut dia, data tersebut juga harus terus diperbaharui sehingga akan semakin memudahkan wisatawan yang akan datang.

“Dengan berbagai keunggulan wisata yang ada dan menjadi penguat pariwisata bagi Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang turut berkontribusi besar. Maka dari itu, sebaiknya BPPD di Malang Raya ini tidak hanya berkolaborasi, tapi mempunyai satu visi untuk menggenjot jumlah kunjungan wisata,” imbaunya.

Di pihak lain, Ketua BPPD Kota Malang terpilih, Drs. Hariadi mengatakan jika pihaknya untuk yang pertama kali akan bekerja untuk memajukan pariwisata di Kota Malang, berbuat serta membantu Pemkot Malang dengan cara bagaimana pasar pariwisatanya lebih ditingkatkan lagi.

Jika sudah demikian, terang dia, sehingga bisa menarik perhatian dari masyarakat Indonesia dan luar negeri agar mereka mau berbondong-bondong datang ke Kota Malang. “Memang tugas kita berat, tetapi saya yakin dengan tim kita yang kompak seperti dari PHRI, komunitas, kelompok sadar wisata, dan travel yang bersatu padu,” ujarnya.

“Semua itu sudah mempunyai satu komitmen untuk membangun Kota Malang supaya kota ini lebih maju dan lebih hebat, serta tentunya lebih dikenal di seluruh Indonesia maupun dunia. Kota Malang memiliki keunggulan wisata berbeda dengan daerah lain dan kita akan dorong itu sekuat mungkin,” pungkas Hariadi. (say/ram)