Ciptakan Aneka Pangan, Pemkot Malang Gelar Lomba Urban Farming

Ciptakan Aneka Pangan, Pemkot Malang Gelar Lomba Urban Farming

Klojen, (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar ‘Sosialisasi Lomba Urban Farming Kategori Dasawisma Kelurahan Tingkat Kota Malang 2021’. Kegiatan ini untuk pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Hotel Atria, Senin (12/4/2021).

Sosialisasi lomba urban farming di Hotel Atria, Senin (12/4/2021)

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengatakan meskipun lahan di Kota Malang terbatas, namun untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri sangat dibutuhkan. Untuk itu, lomba urban farming ini menjadi cara Pemkot Malang dalam mengatasi masalah pangan.

“Banyaknya penyakit saat ini, salah satu penyebabnya tidak lepas dari kualitas makanan. Untuk itu, jika bisa menanam sendiri tentu kualitas makanan menjadi lebih baik,” ujar Sutiaji.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Sri Winarni, SH., MM mengatakan acara ini untuk mempersiapkan seluruh peserta dan kelurahan dalam pelaksanaan lomba urban farming untuk kelompok dasawisma kelurahan. “Kegiatan ini juga memberikan pembekalan kepada para peserta dan media berperan dalam penyebarluasan informasi tentang urban farming,” Sri Winarni.

Kegiatan ini memberikan pembekalan kepada peserta terkait inovasi pemanfaatan lahan pekarangan, seperti memanfaatkan wilayah perkotaan karena jumlah sawah semakin sempit. Oleh karena itu, maka harus ada inovasi mengatasi masalah pangan.

Sosialisasi lomba urban farming di Hotel Atria, Senin (12/4/2021)

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini dari unsur media dan Balai Penelitian dan Pengembangan (BPTP) Pertanian Jawa Timur. Materi yang disampaikan terkait peran media dalam penyebarluasan informasi urban farming. Sedangkan materi kedua adalah inovasi pertanian.

Penilaian lomba akan dimulai pada 24 Mei 2021 hingga 21 Juni 2021. Tim juri sebanyak lima orang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), akademisi, media, komunitas, dan TP PKK. (cah/ram)

 

Bung Edi Ajak Warga Malang Sedekah Oksigen

Bung Edi Ajak Warga Malang Sedekah Oksigen

Blimbing, (malangkota.go.id) – Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko mengajak masyarakat mencintai lingkungan sebagai untuk menciptakan sedekah oksigen. Hal itu dilakukan dengan menanam pohon pule dan pelepasan ikan untuk dibubidayakan dalam keramba di RW 9 Kelurahan Polowijen, Blimbing, Minggu (11/4/2021).

Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko saat cara menanam pohon pule dan pelepasan ikan untuk dibubidayakan dalam keramba di RW 9 Kelurahan Polowijen

Bung Edi, sapaan Sofyan Edi Jarwoko mengungkapkan Pemerintah Kota Malang sangat berkomitmen untuk melakukan penghijauan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui menanam pohon pule masyarakat dijadikan untuk giat menanam untuk menabung oksigen.

Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko pada acara menanam pohon pule dan pelepasan ikan untuk dibubidayakan dalam keramba di RW 9 Kelurahan Polowijen

“Pelepasan ikan untuk dibudidayakan di keramba adalah bagian usaha untuk mengajak masyarakat mencintai sungai. Mumpung saat ini masih musim hujan, kegiatan menanam terus dilakukan agar tanaman yang ditanam bisa tumbuh dengan baik,” jelas Bung Edi.

Warga RW 9 Kelurahan Polowijem, Nurhadi mengaku senang dengan kepedulian Pemerintah Kota Malang dalam melakukan gerakan menanam pohon. Hal ini juga menjadi cita-cita warga RW 9 untuk menghijaukan lingkungan. “Pada kegiatan ini kami juga melakukan penebaran benih ikan di keramba. Ini merupakan giat masyarakat bersama,” ujar Nurhadi.

Selain melakukan budidaya ikan, juga melatih warga agar bisa merawat ikan dan menjaga kebersihan sungai. Dengan adanya masyarakat melakukan budidaya ikan tentu kondisi sungai akan terjaga. “Kalau ada yang budidaya ikan tentu sungai akan dibersihkan warga secara teratur. Ini untuk menjaga kelancaran arus air dan mendapatkan ikan yang sehat,” ucapnya. (cah/ram)

 

Pemkot Malang Dorong Ormas Berdaya dan Mandiri

Pemkot Malang Dorong Ormas Berdaya dan Mandiri

Malang, (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) berupaya untuk memantapkan pemberdayaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kota Malang, serta melakukan pengawasan sesuai fungsi pemerintah agar bisa berdaya dan mandiri.

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji saat memberikan pengarahan dalam acara pemberdayaan organisasi masyarakat (ormas) di Hotel Ijen Suites

Menurut Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa ‘pemberdayaan ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan, ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.’

Sutiaji mendorong ormas untuk ambil bagian dalam menjaga Kota Malang sebagai ‘Kota Bermartabat’ dan menjaga persatuan Indonesia. Ia juga menekankan agar ormas harus bisa membawa dengan memviralkan kebaikan.

“Apa yang dirasa dilakukan baik oleh pemerintah, maka kita dorong dan jika ada hal yang kurang, perlu adanya klarifikasi. Negara ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, kepercayaan, maka kita bingkai dalam kebinekaan,” kata Sutiaji di Hotel Ijen Suites, Jumat (9/4/2021).

pemberdayaan organisasi masyarakat (ormas) di Hotel Ijen Suites

Kepala Bakesbangpol, Dra. Rinawati, MM mengatakan hingga kini, ada 95 ormas yang tercatat di Bakesbangpol Kota Malang, yaitu 69 ormas terdaftar di Kemenkumham dan 26 ormas lainnya terdaftar di Kemendagri. Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol berusaha membuka komunikasi dengan ormas dan lebih memberdayakan ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

“Di samping itu, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka pengawasan untuk mencegah penyimpangan oleh ormas. Terkait ormas yang berbau radikal, sampai saat ini di Kota Malang aman dan terkendali,” ujarnya.

Sebagai mitra pemerintah, ormas juga seringkali menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Jika ormas mengkritik pemerintah itu artinya memberikan suatu masukan untuk lebih baik lagi. Kritikan itu bukan berarti menyalahkan pemerintah, tidak. Justru kritikan itu membangun dan mengingatkan karena pemerintah punya keterbatasan. “Kami menanggapi kritikan itu sesuatu masukan untuk membangun ke arah yang lebih baik,” papar Rina. (ari/ram)

 

Pentingnya Tata Kelola Keamanan Informasi Instansi Pemerintah

Pentingnya Tata Kelola Keamanan Informasi Instansi Pemerintah

Malang, (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar acara ‘Diseminasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)’ di Hotel Savana, Rabu (07/04/2021). Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya tata kelola keamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Diseminasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)’ di Hotel Savana

“Selain itu, agar peserta kegiatan dapat memahami dasar sistem manajemen informasi, tata kelola risiko pengolahan tata kerja aset teknologi, dan yang paling penting peserta dapat memahami cara menanggulangi apabila terjadi insiden keamanan informasi,’” ujar Sekretaris Diskominfo Kota Malang, M. Sulthon, S. Sos., MM saat membuka acara tersebut.

Menurutnya, tata kelola saat ini menjadi kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran teknologi yang semakin penting. Dalam penyelenggaraan tata kelola ini, faktor keamanaan informasi merupakan aspek terpenting mengingat kinerja tata kelola informasi akan terganggu jika objek tata kelola teknologi informasi mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keuntungan dan ketersediaan.

“Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah seperangkat kebijakan terkait manajemen keamanan informasi terkait dengan risiko teknologi informasi,” ujarnya.

Di mana organisasi harus merancang, menerapkan, dan memelihara kebijakan, proses dan sistem untuk mengolah risiko informasi dan memastikan tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima sebagaimana diamanatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Sementara itu, Kepala Bidang statistik dan Persandian Diskominfo Kota Malang, Bayu Wijaya, S.Sos., M.Si menyampaikan ada 90 peserta terdiri yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah, sekretaris kelurahan dan narasumber dari dosen Fakultas Komputer Universitas Brawijaya, Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, S.Kom., M.Kom dan Aditya Rachmadi, S.ST., M.TI.

Menurut Aditya Rachmadi sistem informasi semakin canggih saat digunakan di dalam sebuah pemerintahan, maka akan semakin canggih suatu risiko yang muncul. Serangan siber di Indonesia pada masa pandemi 70% kasus berasal dari pemerintah daerah dan pendidikan.

“Sektor tersebut paling banyak diretas dalam periode Januari-Juli 2020 yang biasanya data akan digunakan sebagai infrastruktur kejahatan siber/serangan siber,” ujar Aditya Rachmadi.

Serangan lainnya yang muncul, yakni tren hack and ransom atau kegiatan peretasan diikuti dengan ransom data situs yang teretas. Selain itu, sering terjadi pencurian informasi oleh malware. Untuk itulah penting bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memahami pentingnya mengenai sistem keamanan informasi mulai dari tata urutan yang sudah ada. Jika sistem manajemen keamanan informasi sudah dibuat, maka langkah selanjutnya menyusun standar operasional prosedur (SOP) SMKI. (ntin/ram)

 

Beri Kemudahan Bayar PBB, Pemkot Malang Launching Aplikasi Berbasis Elektronik

Beri Kemudahan Bayar PBB, Pemkot Malang Launching Aplikasi Berbasis Elektronik

Malang, (malangkota.go.id) – Masih bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-107 Kota Malang, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji bersama Forkopimda meresmikan beberapa layanan publik berbasis elekronik di kegiatan ‘Launching SPPT PBB dan Gebyar Panutan Pajak Daerah Kota Malang’ di Balai Kota Malang, Rabu (07/04/2021). Golnya adalah masyarakat Kota Malang dapat terlayani dengan baik dan kesejahteraan bisa semakin meningkat.

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji saat Launching SPPT PBB dan Gebyar Panutan Pajak Daerah Kota Malang

Sutiaji memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang terus berinovasi dengan berbagai cara, serta terus melakukan perbaikan demi kepentingan dan layanan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik. “Percepatan dalam memberikan kemudahan pada masyarakat menjadi komitmen dan keharusan. Sistem berbasis elektronik terus kami kuatkan. Jika saat ini masih pakai website, Insha Allah ke depan kami sudah pakai aplikasi yang bisa diunduh di Playstore,” papar Sutiaji.

Sebagai upaya menguatkan kepedulian membayar pajak dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, Pemkot Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam acara ini launching SPPT PBB dengan tujuan agar segera terdistribusi kepada wajib pajak. Selain itu supaya penerimaan pajak daerah khususnya sektor PBB dapat berjalan maksimal.

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji bersama Forkopimda dalam kegiatan Launching SPPT PBB dan Gebyar Panutan Pajak Daerah Kota Malang

“Saat ini Bapenda memiliki aplikasi e-SPPT sehingga apabila wajib pajak tidak memperoleh SPPT PBB bisa membuka dan mencetak sendiri dengan memasukkan nomor objek pajak di pajak.malangkota.go.id/sppt. Jadi tidak ada alasan bagi wajib pajak tidak mendapat SPPT, karena masyarakat sudah bisa mengecek bahkan mencetak sendiri. Untuk pembayaran juga sudah bekerja sama dengan berbagai model pembayaran sehingga ini sangat memudahkan,” jelas Sutiaji.

Bapenda bekerja sama dengan Bank Jatim untuk menyempurnakan aplikasi tersebut dalam hal pembayaran. Dengan adanya pengembangan, wajib pajak yang sebelumnya membayar melalui Bapenda atau Bank Jatim juga dapat melakukan pembayaran di toko modern terdekat seperti Indomaret, Alfamart, marketplace seperti Tokopedia dan aplikasi pembayaran seperti Gopay.

“Saya tadi sudah mencoba melakukan pembayaran pajak, cukup menyebutkan nomor objek pajak, melakukan penbayaran, nanti secara otomatis terkoneksi dengan Bapenda. Jadi wajib pajak akan semakin mudah melakukan pembayarannya,” terang Sutiaji.

Sutiaji juga launching beberapa layanan publik berbasis online lainnya. Pertama, aplikasi Si Apel atau Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Melalui siapel.malangkota.go.id masyarakat dapat dengan mudah mengurus surat seperti akta pencatatan sipil, KTP elektronik, surat pindah, serta Kartu Identitas Anak (KIA).

Lebih lanjut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang juga launching layanan publik online Simbahe. Masyarakat dapat memesan fasilitas kegiatan olahraga yang diinginkan secara online. Pembayaran pun dapat dilakukan secara elektronik, seperti sewa lapangan bola, tenis, basket, voli, kolam renang, dan sewa GOR Ken Arok. Masyarakat makin mudah mendapatkan berbagai fasilitas di Kota Malang.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Malang juga launching layanan penerimaan retribusi parkir dan pembayaran non tunai untuk uji KIR. “Aplikasi ini saya berikan apresiasi karena sudah berinovasi dan berimprovisasi. Golnya masyarakat kita terlanyani dengan baik, transparasi terus dikuatkan sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin meningkat. Kami mohon seluruh masyarakat memberikan kepercayaan pada kami. Kami akan terus menerus melakukan perbaikan,” tutup Sutiaji. (eka/ram)

 

Dukung Smart City, Program Samson Jadi Solusi Monitoring PJU

Dukung Smart City, Program Samson Jadi Solusi Monitoring PJU

Malang, (malangkota.go.id) – Salah satu perusahaan lokal Indonesia menawarkan inovasi Simple Monitoring System Penerangan Jalan Umum yang disebut Samson. Melalui kegiatan Samson merupakan aplikasi berbasis web untuk memudahkan para pemangku kepentingan terkait penerangan jalan sehingga lebih efisien, akuntabel, dan optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji saat memberikan sambutan dalam workshop Samson Simple Monitoring System PJU untuk mendukung smart city

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menyambut baik dan mengapresiasi inovasi Samson ini. Menurutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam hal ini perangkat daerah dan stakeholder untuk mengenalkan inovasi Samson dan produk dari Siklon sebagai pabrikan lampu LED. “Maka ini juga akan berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi di Kota Malang,” terang Sutiaji.

Sutiaji juga menyampaikan bahwa inovasi ini dapat membantu pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap layanan publik, khususnya terkait dengan Penerangan Jalan Umum (PJU). “Contoh lampu di sini padam, mudah-mudahan dengan sistem ini bisa menguraikan alasan karena apa lampu PJU di suatu tempat padam, kapan dia padam sehingga harus segera ada tindakan. Saya lihat ada nilai efisiensi, baik waktu dan pembiayaan,” tambah Sutiaji.

Program Samson sendiri merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan terkait dengan PJU, serta untuk mendukung program kota pintar atau smart city. Adapun solusi yang ditawarkan oleh inovasi ini adalah pertama, meningkatkan kinerja tim pemeliharaan PJU dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, memonitor semua merek dan tipe PJU secara efisien dan ekonomis dengan hanya satu sistem atau dengan istilah single dashboard.

Founder dan CEO Siklon, Sigit Swasono Julianto, ST., MM menjelasakan program Samson dapat memonitor biaya pemakaian energi listrik PJU. Memetakan aset PJU secara akurat agar tercipta tata kelola aset yang akuntabel. “Sistem monitoring PJU, mendukung layanan publik terkait dengan PJU. Lebih mudah dan efisien untuk semua tipe karena yang ada di market saat ini buatan luar negeri biasanya merk A sistem monitoringnya harus menggunakan merk A, di sini kami mencari solusi di mana dengan produk-produk yang sudah ada bisa dimonitoring semuanya,” tambah Sigit saat ditemui di tengah kegiatan.

Founder dan CEO Siklon, Sigit Swasono Julianto, ST., MM menjelasakan program Samson dapat memonitor biaya pemakaian energi listrik PJU

Sigit juga menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa ada produk Indonesia yang bisa memudahkan untuk memanajemen, terkait aset-aset PJU dan memudahkan mereka dalam menindaklanjuti komplain dari masyarakat yang terkait dengan PJU.

“Yang sudah menggunakan Kota Semarang, Provinsi Banten, dan Kota Makassar. Kalau sistem Samson PJU dengan memakai LED efisiensi bisa menghemat hingga 60% dan kami dapat memonitoring agar tagihan listrik agar tidak bengkak,” jelas Sigit. (eka/ram)