Memasuki minggu ketiga di bulan Desember, Wali Kota Malang mendapat tamu istimewa dari Jakarta. Rombongan DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo mengunjungi Kota Malang, Selasa (20/12).
Tidak hanya berkunjung, Komisi II DPR RI juga sempat beraudiensi dengan wali Kota dan segenap pejabat SKPD Kota Malang, di Balai Kota. Rombongan juga mengamati secara langsung pelaksanaan E KTP di Kecamantan Klojen.
Dalam sambutanya wali Kota, Drs Peni Suparto M AP banyak bercerita panjang lebar mengenai berbagai kesuksesan yang diraih Kota Malang. Dimana tahun ini ada sebanyak 527 prestasi, yang akan memecahkan rekor MURI yang dibuat tahun sebelumnya.
“Kalau satu bulan ada 365 prestasi, berarti tiada hari tanpa ada pretasi diraih Kota Malang. Itu bisa diraih berkat kekompakan masyarakat,’ jelas Peni, Selasa (20/12).
Diluar berbagai pretasi yang diraih, diakui Peni khusus untuk program E-KTP yang seharusnya di 197 Kota di Indonesia selesai akhir 2011 ini untuk di Kota Malang pelaksanaanya masih jauh dari harapan. Dari 677.757 jiwa yang seharusnya terlayani, baru 89.198 saja yang sudah selesai atau sebanyak 13,2 %.
“Kota Malang sudah berusaha maksimal menyukseskan E-KTP, tetapi karena peralatan dari pusat dari jatah 45 unit baru terealisasi 10 unit menjadi faktor utama pelayanan E-KTP tidak sukses,” kata Peni.
Dengan hanya diberikan sebanyak 10 unit, berarti setiap kecamatan hanya ada dua unit padahal satu kecamatan saja penduduknya lebih dari 100.000, jelas tidak mungkin terlayani selama dua bulan.
Ganjar mengungkapkan kedatangannya bersama rombongan ke Kota Malang ada beberapa tujuan, di antaranya untuk menangkap isu-isu yang sedang terjadi di daerah untuk ditampung dan dibahas di pusat. Ke dua untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan terkait legeslasi, sidak, anggaran, kepemerintahan daerah, implementasi UU, Pilkada maupun administrasi kependudukan.
“Laporan dari Mendagri E-KTP yang menghabiskan dana Rp 6,3 Triliun lancar semua, mentri bahkan berani bicara akan mundur jika E-KTP tidak selesai akhir 2011 ini. Dengan melihat langsung di lapangan seperti saat ini kami semakin tahu apa yang terjadi di lapangan,” tegas Ganjar.
DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Malik Hanoman menambahkan setelah melihat kenyataan yang ada di Malang, pihaknya akan mendesak Mendagri untuk bertanggung jawab. Sebab bagaimana mungkin E-KTP bisa selesai 2011 ini melihat peralatannya saja memang tidak mendukung, padahal anggarannya begitu besar.
“Tidak hanya di Malang saja E-KTP gagal beres tahun ini, di Indramayu yang sempat kami kunjungi juga demikian begitu juga beberapa daerah yang lain di Indonesia,” terang Malik. (cah/dmb)
