Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2013-2018 yang digelar di Hotel Harris, Kamis (19/12), Prof. Ahmad Erani Yustika, Ph.D dari Universitas Brawijaya (UB) menyoroti pelayanan publik di Kota Malang selama ini.
Dalam Musrenbang RPJMD yang bertemakan ‘Membangun Kebersamaan Guna Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat’, Erani dipercaya untuk menyampaikan materi tentang sinergitas pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing Kota Malang.
Menurut Erani, pembangunan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dimana selama ini sering menuai kritik, karena tolok ukur keberhasilan dari pembangunan tersebut tidak bisa dipastikan sampai sejauh mana. “Kita akan tersesat apabila menempatkan aspek ekonomi bias dengan bidang lain,” ujarnya.
“Pembangunan ekonomi akan menjadi lumpuh jika tidak ditopang faktor penunjang lainnya. Misalnya saja pendidikan, kesehatan dan kelayakan hunian warga masyarakat yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Ketiga hal itu sangat penting, untuk menjadi keseimbangan kehidupan bagi masyarakat,” jelas Erani.
Selain itu, kata dia, rasio investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak seimbang, sehingga perlu ditumbuhkembangkan mengenai kewirausahaan, pemanfaatan teknologi serta inovasi di berbagai bidang, terutama teknologi informasi. “Beberapa hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi Kota Malang, khususnya dalam Musrenbang RPJMD ini,” tegas Erani.
Sedangkan untuk pelayanan publik, terang pengamat ekonomi itu, Kota Malang sebagai kota modern yang memiliki bayak fasilitas pendidikan, ternyata pelayanan publik di bidang pendidikan masih belum terlaksana secara optimal. Kinerja Pemkot Malang dalam memperbaiki akses kesehatan masyarakat juga belum bagus. “Aspek sosial, terkait dengan kemiskinan, pengemis dan gelandangan masih menjadi permasalahan utama Kota Malang,” ungkapnya.
“Moda trasnportasi umum dan penyediaan infrastruktur jalan untuk mengatasi kemacetan kota belum dilaksanakan secara maksimal. Semua ini akan menjadi koreksi bagi pihak Pemkot Malang, sehingga nantinya dapat tercipta Kota Malang yang bermartabat, sesuai dengan visi misi Wali Kota Malang, H. Moch. Anton. Titik akhirnya adalah adanya sinergitas pelayanan publik dengan pembangunan,” pungkas Erani. (say/dmb)
