Pemerintah Kota Malang menggelar Refleksi Kinerja Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota Malang dan Publikasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red) Kota Malang Tahun 2013-2018 di Hotel Atria Malang, Senin (01/12).
Setelah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Wali Kota Malang memaparkan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sambung rasa dengan para audiens.
Pertanyaan pertama disampaikan oleh Harinoto dari Forum Kota Sehat, yang mengatakan jika Kota Malang dengan Tribina Cita dan dengan Kota Wisatanya masih harus ditingkatkan. Kota Malang jangan hanya menjadi kota perantara saja dan bukan sebagai kota tujuan wisata.
Sementara itu, Sri Wahyuningsih dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang mengucapkan selamat atas raihan predikat Kota Layak Anak (KLA). Selain itu perempuan berjilbab itu juga meminta adanya Perda (Peraturan Daerah) tentang perlindungan anak dan perempuan.
“Banyaknya taman kota sangat bagus, namun saat malam tidak ada security. Fungsinya berubah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Ini harus diantisipasi. Hati-hati juga adanya eksodus penutupan lokalisasi di Kabupaten Malang. Anggaran responsif gender, harus menghapus ketimpangan gender dengan kalangan laki-laki dalam pembangunan,” sambungnya.
Terpisah, Hariyadi yang mewakili koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kota Malang mengatakan jika BKM selama ini hanya dianggap Lembaga Swadaya Masyarakat. “Kami dalam program kerjanya memerangi kemiskinan. Contoh konkret, tahun 2015 ada lima kelurahan dengan anggaran Rp. 5 miliar melakukan perbaikan lingkungan. Mohon pemkot tahu akan hal ini,” pintanya.
“Selama ini belum menyatunya LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), BKM, dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa). Fasilitasi SKPD yang berinteraksi dengan BKM. BPS (Badan Pusat Statistik) juga hendaknya mengakuratkan data warga miskin sehingga bisa mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah. Selama ini masih banyak warga miskin yang mengeluh terkait penyaluran bantuan itu,” urai Hariyadi
Sehubungan dengan beberapa pertanyaan tersebut, Wali Kota Malang, H. Moch. Anton langsung memberikan jawaban. Menurutnya, Pemkot Malang ingin kota ini menjadi kota tujuan wisata dengan menumbuhkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran. “Kalau ini berhasil, maka dampaknya akan sangat besar bagi rakyat,” paparnya.
“Untuk mendukung hal tersebut, pembangunan infrastruktur sangat penting. Seperti halnya jalan tol Malang-Pandaan. Pembangunan tersebut juga berdampak negatif, sehingga harus ada regulasi yang benar. Masalah baru lainnya, Kota Malang akan menjadi jujugan wisata, sedangkan obyek wisatanya masih perlu dimaksimalkan lagi,” jelas politisi PKB itu.
Kendala lain, kata dia, adalah dalam hal pelebaran jalan, sehingga warga diharapkan bisa memakluminya. “Warga Kota Malang hendaknya bisa membantu suksesnya pembangunan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasilnya, khususnya warga miskin bisa sejahtera,” sambung Abah Anton.
Sedangkan terkait penghapusan uang makan PNS (Pegawai Negeri Sipil, red), menurut dia, Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkot Malang naik satu koma sekian persen. “Maka dari itu, kita mempunyai pemikiran untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Kita tidak asal memotong anggaran. Pemkot Malang mencanangkan program serba gratis, sehingga harus ada subsidi silang,” sambungnya.
“PNS sudah ada tunjangan penghasilan, dan nilainya lebih besar dari uang makan sebesar dua puluh ribu per hari. Untuk keamanan taman-taman kota, kami akan bekerjasama dengan jajaran terkait, yaitu Kepolisian dan TNI. Lampu-lampu taman juga akan diterangkan lagi. Nantinya juga akan ada taman aktif di alun-alun, sehingga tempat wisata gratis lebih banyak,” papar Abah Anton.
Menjawab pertanyaan mengenai BKM, pria ramah itu mengatakan jika tidak benar apabila BKM tidak mendapat perhatian khusus dari Pemkot Malang. “Ketua BKM-nya Wakil Wali Kota Malang, jadi tidak benar kalau kita kurang perhatian. Untuk yang lain terkait BKM bisa dibicarakan dilain kesempatan,” tukasnya. (say/yon)
