Jakarta, MC – Pemimpin atau kepala daerah yang inovatif menjadi peran penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah saat ini. Tanpa kepala daerah inovatif, otonomi daerah tidak akan mencapai tujuannya dalam membangun masyarakat daerah menuju pembangunan Indonesia.
Hal itulah yang ditekankan Deputi Bidang Administrasi Negara yang juga Plt Deputi Bidang Kajian Kebijakan Dr. Tri Widodo W. Utomo dalam seminar nasional bertajuk ‘Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah” yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara, Selasa (19/4) di Jakarta.
Dalam kesempatan yang dihadiri kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia itu, Tri Widodo menjelaskan jika gerak otonomi daerah sifatnya divergen. Artinya ada beberapa daerah yang sudah ‘on the right track’ dalam menjalankan otonomi namun ada pula daerah yang masih ‘offside’ atau keluar dari rel yang benar.
“Daerah yang on the right track menimbulkan optimisme, tapi bagi daerah yang offside adalah PR (baca: pekerjaan rumah) kita bersama,” kata Tri Widodo.
Beberapa daerah yang sudah menjalankan otonomi daerah sesuai rel-nya antara lain, Kota Malang, Surabaya, Kota Bandung, Bantaeng, Pontianak, Denpasar dan beberapa daerah lain. Hal itu tak lepas dari peran kepala daerah yang betul-betul mengabdi kepada rakyat dan juga memiliki inovasi yang sangat baik. “Pimpinan daerah yang inovatif ini adalah kunci utama daerah bisa berjalan di track yang benar,” ungkap Tri.
Adapun beberapa ciri pimpinan inovatif, menurut Tri Widodo bisa dilihat dari beberapa hal, pertama pemimpin harus memiliki visi yang kuat dan memiliki gambaran dalam pembangunan daerah. Selanjutnya pemimpin inovatif harus percaya diri dan memiliki karakter yang kuat, disamping itu pemimpin harus antusias dan terbuka serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi.
Ditambahkannya, contoh yang ditunjukkan Pak Anton (Wali Kota Malang) dan lainnya patut diapresiasi karena cukup inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi.
Karena itu, otonomi daerah yang berjalin kelindan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya yakni penentuan kebijakan yang sifatnya bottom up atau kebijakan yang berasal dari aspirasi rakyat sebagai efek dari Pilkada Langsung.
Selain itu harus ada kedekatan antara rakyat dan pimpinan, karena rakyat sendiri yang memilih pemimpinnya. “Itu semua akan berdampak positif pada pembangunan daerah yang bisa terus dipacu,” pungkasnya. (say/yon)
