Jakarta (Kemendikbud) – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2017 mengambil tema ‘Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas’. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajak semua pihak untuk melakukan reformasi pendidikan nasional, dalam tataran konseptual maupun manajerial, demi terwujudnya pembangunan pendidikan yang dapat mengantar bangsa dan negara pada kejayaan di masa depan.
“Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional. Pembentukan karakter harus menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutan upacara bendera peringatan Hardiknas di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (2-5-2017).
Karakter yang kuat, menurut Mendikbud, akan menjadi fondasi yang kokoh bagi peserta didik masa kini. Kemudian disempurnakan dengan penguasaan berbagai keterampilan hidup, vokasi dan profesi abad 21. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Gerakan Literasi Nasional (GLN) diharapkan menjadi pintu masuk bergulirnya reformasi pendidikan, baik di lingkungan pusat, maupun di lingkungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, bahkan di lingkungan masyarakat dan keluarga.
Saat ini, Kemendikbud terus mengupayakan penyelarasan, penyatuan, dan pembauran bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dengan pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar di kelas, lingkungan sekolah, maupun yang ada di luar sekolah. Hal tersebut ditempuh untuk menghadirkan proses pembelajaran yang terbuka, luwes dan memberikan keleluasaan bagi para pelakunya.
Menjelang Hardiknas tahun 2017, pada 27 April yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan juga Undang-Undang Sistem Perbukuan. Kedua produk legislasi tersebut diharapkan mendukung reformasi pendidikan nasional yang digulirkan pemerintah.
Mendikbud menyampaikan bahwa kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan. Oleh karenanya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menjadi acuan dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh menghadapi arus perubahan.
Adapun Undang-Undang Sistem Perbukuan memiliki peran strategis bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan daya literasi masyarakat, khususnya peserta didik. Diharapkan, dengan sistem perbukuan yang baik akan dapat ditumbuhkembangkan budaya literasi yang semakin baik. “Pemenuhan pemilikan budaya literasi ini dapat didorong dan dikembangkan melalui ketersediaan buku yang bermutu, murah atau terjangkau, dan merata,” jelas Mendikbud.
Penguatan Pendidikan Karakter
Penguatan Pendidikan Karakter di tahun 2017 ini akan menyasar setidaknya 1500 sekolah di seluruh Indonesia. Diharapkan sekolah di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) tersebut dapat menjadi percontohan penerapan praktik baik PPK bagi sekitarnya.
Lima nilai utama karakter yang menjadi prioritas pada PPK, terkait erat dengan berbagai program prioritas Kemendikbud di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dicontohkan Mendikbud, rencana penguatan peran guru dan kepala sekolah yang saat ini disiapkan Kemendikbud mendorong revitalisasi peran dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK.
Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain.
Adapun nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Sedangkan nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.
Dan nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral.
Dengan terjadinya pembelajaran berbasis penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah diharapkan dapat menghadirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki karakter positif. “Nilai utama karakter PPK tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga pada pendidik, dan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama,” jelas Mendikbud.
Revitalisasi SMK dan Sasaran Prioritas Nasional
Selain Penguatan Pendidikan Karakter dan Gerakan Literasi Nasional, di tahun 2017 Kemendikbud melakukan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Menurut Presiden, peningkatan produktivitas generasi muda menjadi hal strategis yang perlu dikelola dengan baik agar Indonesia mampu memenangkan persaingan antarnegara di era pasar bebas.
Perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan kualitas pendidik melalui program magang dan sertifikasi keahlian ganda menjadi target revitalisasi SMK. Selain itu, untuk memudahkan proses sertifikasi kompetensi kepada para lulusan SMK ditempuh dengan program penetapan satuan pendidikan sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) Pihak Pertama. Tak kurang dari 1650 SMK di seluruh Indonesia menjadi target program penguatan kelembagaan tersebut.
Peningkatan akses pada layanan pendidikan ditempuh dengan perbaikan sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sejak 2015, Program Indonesia Pintar (PIP) telah membantu lebih dari 19 juta anak dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia dapat terus bersekolah. Selain membantu meringankan beban personal peserta didik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi wujud komitmen pemerintah dalam upaya penuntasan wajib belajar. Kemendikbud juga terus melaksanakan beragam kebijakan afirmasi seperti perbaikan dan penyediaan sarana fisik ruang belajar dan gedung sekolah, khususnya yang mengalami kerusakan berat ataupun yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
Sinergi antara pelaku pendidikan dan kebudayaan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan pendidikan nasional. Diungkapkan Mendikbud, reformasi pendidikan merupakan proses panjang dan perlu dilaksanakan secara sistematis, bertahap serta memerlukan partisipasi konstruktif. Penguatan peran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dilakukan melalui revitalisasi Komite Sekolah.
Refleksi Ajaran Bapak Pendidikan Nasional
Pada momen Hardiknas, Mendikbud mengajak segenap insan pendidikan melakukan refleksi dan penghayatan kembali atas gagasan pemikiran dan prinsip-prinsip bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Disebutkannya, hal tersebut menjadi dasar acuan visi dan misi Presiden Joko Widodo di bidang pendidikan.
Dalam hal terkait kepemimpinan pendidikan, Mendikbud berpesan agar sosok pemimpin pendidikan tidak lupa untuk menerapkan konsep “Laku Telu”, atau tiga peran yang dianjurkan Ki Hajar Dewantara secara utuh. Dalam bahasa Jawa, “Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani” yang artinya apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan apabila di belakang memberi dorongan.
“Ketiga peran tersebut perlu dilaksanakan secara seksama, baik bergantian maupun serempak dalam tampilan sosok pemimpin pendidikan yang utuh,” pesannya kepada para pendidik.
Selamat Hari Pendidikan Nasional! Mari kita gerakkan reformasi pendidikan, wujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.
(Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika)
