Surabaya (malangkota.go.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah se-Jawa Timur pada khususnya dan perwakilan kepala daerah untuk wilayah Regional I yang mencakup 18 provinsi yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Jawa Timur yang hadir pada acara Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Regional I Sinkronisasi Pusat dan Daerah yang digelar di Ballroom Shangri La Hotel, Surabaya, Rabu (4/3/2020).
“Saya perlu ingatkan dan hendaknya jadi perhatian. Kalau dirata rata, kapasitas PAD (pendapatan asli daerah) di masing masing daerah di Indonesia ini masih 20 persen. Artinya 80 persen APBD masih bergantung dana transfer dari Pusat,” tuturnya.
Menteri Tito menginformasikan bahwa APBN bebannya semakin berat, terlebih saat ini dihadapkan situasi global yakni ada perang dagang AS dengan Cina, Politik Dalam Negeri AS (proses pilpres) dan yang terbaru virus Corona. “Kesemuanya itu memberikan pengaruh dan goncangan kepada ekonomi negara kita. Maka saya tekankan dan dorong kemandirian (anggaran) daerah, karena tidak menutup kemungkinan (skenario) Pemerintah (Pusat) memangkas dana transfer ke daerah. Jadi saya minta daerah untuk lebih inovatif, kreatif dan juga berjiwa enterpreuner (orientasi investasi),“ beber Menteri Tito.
Dalam kaitan itu, Kemendagri segera meluncurkan Electronic Financial System, yang itu juga akan digunakan untuk monitoring dan controlling penyelenggaraan keuangan di daerah-daerah.
Sementara itu Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko disela kehadiran pada giat yang dihelat mulai tanggal 2 -6 Maret tersebut menggarisbawahi imbauan Mendagri Tito sebagai satu keniscayaan.
“Beban APBN memang menjadi salah satu pencermatan kami di daerah. Bahkan berulangkali Pak Sutiaji (Wali Kota Malang_red) mendorong dan nge-push target PAD secara maksimal. Dan itu memang jadi fokus kami berdua, termasuk menstimulus pergerakan ekonomi daerah melalui ekonomi kreatif, penataan pasar pasar tradisional dan UMKM beriring dengan penataan infrastruktur wilayah. Itu tak lain diarahkan agar putaran ekonomi di Kota Malang tumbuh pesat,“ ungkap Bung Edi, demikian Wawali Malang akrab disapa.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Muh. Hudori selaku ketua panitia kegiatan menginformasikan, Rakortekbang ini digelar dalam rangka sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan diselenggarakan selama lima hari dan diikuti 1000 peserta meliputi wali kota/bupati se-Jawa Timur, Sekdaprov se-wilayah Regional I, Kepala Bappeda se-wilayah Regional I dan perwakilan Perangkat Daerah Teknis. Pemateri yakni dari Kemendagri dan Bappenas serta pembicara utama Mendagri Tito dan Ketua KPK RI Firly Bauhuri.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan sebagai wujud komitmen percepatan pergerakan pembangunan di daerah, untuk di wilayah Jatim Dana Desa telah tersalurkan senilai tiga triliun rupiah. “Ini gambaran di Jatim sudah bergerak dan tidak ada pelambatan,” jelasnya.
Isu strategis lainnya yang juga diminta daerah untuk cermati, terkait bonus demografi. “Bonus demografi pasti terkait dengan masalah ketenagakerjaan, dan sudah tidak bisa ditumpukan pada tenaga birokrasi. Maka perlu didorong investasi karena itu akan membuka peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja. Masalahnya investor tidak tertarik ke kita (Indonesia), lelah dengan proses pengurusan dengan setumpuk aturannya. Kita ini mengalami obesitas regulasi dan itu hambat investasi, makanya kita kembangkan omnibus law, yang didalamnya juga omnibus ciptakerja,” terangnya lagi.
Ditambahkannya, yang juga dititipkan Menteri Tito Karnavian adalah terkait dampak Corona, karena mengancam pada sektor paiwisata, mengganggu sektor manufaktur dan perdagangan serta penurunan aliran foreign direct investment. “Kita tetap waspada dan hati hati, namun komentar berlebih tentang corona justru akan goncang sendi sendi ekonomi,” pungkasnya. (hms/yon)
