Klojen (malangkota.go.id) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang menggelar Reviu/Penguatan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu di Hotel Aria Gajayana Kota Malang, Kamis (25/5/2023). Penguatan Pokjanal Posyandu ini merupakan upaya untuk memantapkan dan menyamakan persepsi serta menyinergikan tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan terkait kebijakan pengembangan posyandu di Kota Malang untuk menuju posyandu yang lebih baik guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Malang.
“Posyandu itu penting, karena di situ merupakan yang paling ujung dalam pelayanan, sekalipun itu satu bulan sekali. Tentu targetnya adalah program prioritas nasional,” ujar Kepala Dinkes Kota Malang, dr. Husnul Muarif.
Husnul menyampaikan bahwa kehadiran Posyandu juga dapat mendukung upaya untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting dengan pemantauan melalui KMS. “Jadi bisa dilihat progresnya. Jika tidak sesuai berarti harus ada yang diintervensi. Kalau komperehensif seperti itu tentu lebih enak,” imbuhnya.
Dengan penanganan yang terintegrasi, diharapkan angka stunting dapat ditekan. “Diharapkan oleh Pak Wali (Kota Malang) angka stunting kita ada di dua persen, sekarang masih 8,9 persen berdasarkan bulan timbang Februari kemarin. Caranya bagaimana? Yang berisiko stunting itulah nanti kita intervensi. Puskesmas akan kita kuatkan intervensinya dan itu memang butuh waktu,” beber Husnul.
Pria ramah itu menyebut bahwa Posyandu menjadi garda awal untuk pemantauan kesehatan masyarakat. Kota Malang memiliki sekitar 6.000 kader dengan lebih dari 600 posyandu. Menurutnya, jumlah ini cukup untuk mendeteksi masalah kesehatan masyarakat.
Selain penguatan posayandu, Husnul juga menekankan pentingnya meningkatkan minat masyarakat untuk ke Posyandu. Dinkes Kota Malang mencatat bahwa minat masyarakat untuk ke posyandu balita belum memenuhi target. Peran serta masyarakat masih 70 persen.
”Yang datang ke posyandu (balita) untuk melakukan timbangan dan sebagainya itu masih 70 persen, padahal idealnya 85 persen. Banyak sasaran kita yang belum tersentuh, masih ada ribuan yang belum terukur. Ini perlu peningkatan partisipasi dari masyarakat. Tidak bisa hanya di Dinkes, tapi semua harus mendukung untuk meningkatkan partisipasi. Sehingga hari ini dikuatkan dengan bagaimana peran dari Pokjanal Posyandu salah satunya dengan penerbitan SK wali kota,” urainya.
Sementara itu, Perwakilan dari Dinkes Provinsi Jawa Timur, Ida Mahfiroh, S.KM menyebut bahwa ke depan Posyandu tidak lagi hanya terbatas pada pemantauan kondisi balita saja. “Posyandu nantinya akan menangani semua siklus kehidupan, Posyandu masa depan juga dikembangkan bukan hanya pada layanan kesehatan tetapi dapat diintegrasikan dengan layanan sosial dasar lainnya,” terang Ida.
Berkaitan dengan peran posyandu dalam mendeteksi dan menekan angka stunting, Ida menuturkan bahwa Posyandu adalah ujung tombak data stunting. “Karena dari posyandu lah data tumbuh kembang bayi didapatkan. Kader posyandu didorong untuk mampu melakukan pengukuran dengan baik dan benar,” tegasnya.
Hadir dalam pertemuan ini adalah seluruh pemangku kepentingan dan lintas perangkat daerah terkait dalam pengembangan posyandu, seperti Dinkes, Disdikbud, Dinsos P3AP2KB, Dispangtan, DLH, Diskominfo, DPUPRPKP, Bagian Pemerintahan, Camat, Puskesmas, TP PKK, Kader Posyandu, dan Forum Kota Sehat. (ari/yon)
