Klojen (malangkota.go.id) – Sebagai upaya Pemerintah Kota Malang menangani dan menanggulangi kemiskinan yang dimulai dari tahapan paling dasar yaitu menyiapkan data masyarakat miskin atau prasejahtera, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang meluncurkan aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) Reborn di ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Rabu (19/6/2024).
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu, SH, M.Hum menyebutkan, sebagaimana namanya aplikasi PDKTSAM Reborn bukanlah aplikasi baru, melainkan pemutakhiran dari aplikasi yang sama sebelumnya. Bedanya, aplikasi PDKTSAM Reborn kali ini dilengkapi dengan penambahan fitur monitoring evaluasi dan data geospasial yang sebelumnya belum ada.
“Monitoring dan evaluasi nanti dalam perkembangannya akan jadi dua, yang pertama dalam jangka pendeknya akan menjadi data balikan dari perangkat daerah atau instansi yang minta data dari PDKTSAM. Kemudian untuk jangka panjangnya nanti program kegiatan yang sudah dilaksanakan akan dimasukkan dalam pendataan sehingga proses monev-nya mudah,” jelasnya.
Selain itu, aplikasi PDKTSAM Reborn ini juga didukung dengan data geospasial yang sudah terintegrasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga diharapkan nantinya data yang disajikan juga akan lebih valid karena tidak hanya disajikan data by name, tetapi juga by address dengan sistem geoportal.
Lebih lanjut disampaikannya bahwa tujuan utama peluncuran aplikasi ini adalah untuk menyiapkan data sasaran penanganan dan penanggulangan kemiskinan bagi Pemkot Malang dan stakeholder lain sehingga seluruh intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
Sementara itu Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM yang turut hadir dalam acara peluncuran aplikasi ini sangat mengapresiasi penyempurnaan yang dilakukan. Menurutnya, dengan penambahan fitur monitoring evaluasi dan data geospasial, penyajian data kemiskinan di Kota Malang ke depannya akan lebih jelas, sehingga langkah penanganan kemiskinan yang dilakukan bisa lebih tepat sosial.
Dalam waktu dekat Wahyu mengatakan pihaknya berencana untuk melakukan proses integrasi data antarperangkat daerah terkait. Dengan begitu permasalahan kemiskinan di Kota Malang bisa terpetakan dengan jelas dan bisa langsung ditangani oleh perangkat-perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
“Untuk datanya ini kita lakukan kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah untuk bisa memetakan kira-kira apa yang bisa ditangani perangkat daerah sesuai dengan tusinya,” pungkasnya. (iu/yon)
