Badan dan Kantor

Badan dan Kantor

INSPEKTORAT

Pimpinan
:
Drs. SUBARI
Jabatan
:
Inspektur Kota Malang
Alamat
:
Jl. Gajah Mada 2
Telp.
:
(0341) 364450, 321276
Website  : http://inspektorat.malangkota.go.id
Email
:
inspektorat@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_inspektorat

» Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insprektorat, Badan
    Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah
    ;
  2. Peraturan Walikota Malang No. 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

» Visi

“Menjadi katalisator dalam rangka mewujudkan pengawasan yang proporsional melalui personil yang berkualitas dan berkomitmen.”

» Misi

  1. Mengoptimalkan pemeriksaan yang sinergis dalam pola kemitraan dengan APFP lain;
  2. Mewujudkan pengawasan yang berkualitas;
  3. Mendorong terciptanya aparatur yang bersih;
  4. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

» Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan, dan aset;
  3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  4. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi
    Perangkat Daerah;
  5. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  6. Pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perangkat Daerah;
  7. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh aparatur fungsional auditor;
  8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  9. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
  10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  11. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Daerah;
  12. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
  14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pimpinan
:
 ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Jabatan
:
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang)
Alamat
:
Jl. Tugu No. 1
Telp.
:
(0341) 366922
Website
:
http://barenlitbang.malangkota.go.id/
Email
:
barenlitbang@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi

» Misi»Tujuan

» Tugas Pokok

» Fungsi

BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Pimpinan
:
Ir. ADE HERAWANTO, MT
Jabatan
:
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D)
Alamat
:
 Perkantoran Terpadu Gedung B Lt.1 Jl. Mayjen Sungkono Malang
Telp.
:
Telp. (0341) 751532
Website  : http://bppd.malangkota.go.id/
Email
:
bppd@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi

» Misi

» Tugas Pokok» Fungsi

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pimpinan
:
Dra. ANITA SUKMAWATI
Jabatan
:
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Alamat
:
Jl. Tugu 1 Malang
Telp.
:
(0341) 328829
Website   : http://bkd.malangkota.go.id
Email
:
bkd@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_bkd

» Dasar Hukum

» Visi

Menjadikan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik.

» Misi

  1. Mewujudkan Administrasi Kepegawaian yang akuntabel dan transparan;
  2. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dengan mengedepankan IMTAQ yang menguasai IPTEK.

» Tujuan

  1. Terwujudnya kualitas administrasi kepegawaian;
  2. Terwujudnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah

» Sasaran

  1. Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi dan sarana prasarana di bidang kepegawaian;
  2. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang profesional untuk menunjang
    pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

» Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang kepegawaian;
  3. Pelaksanaan administrasi mutasi pegawai;
  4. Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
  5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  6. Pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunjangan pegawai;
  7. Penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
  8. Penyusunan sistem informasi kepegawaian;
  9. Penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai;
  10. Penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai;
  11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
  12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
  15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website
    Pemerintah Daerah;
  16. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  17. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pimpinan
:
Drs. INDRI ARDOYO, M.Si
Jabatan
:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Alamat
:
Jl. Jend. A. Yani 98 Malang
Telp.
:
(0341) 491180
Website   :  http://bakesbangpol.malangkota.go.id
Email
:
bkb@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi

Terwujudnya kehidupan yang demokratis di bidang IPOLEKSOSBUD dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

» Misi

  1. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan Politik Masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat modern yang dicita-citakan berdasarkan Pancasila;
  2. Memelihara dan melestarikan heterogenitas masyarakat yang merupakan potensi kekayaan budaya bangsa untuk
    tetap utuhnya NKRI yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang di cita-citakan;
  3. Mengembangkan kreativitas masyarakat dengan mendorong kearah kehidupan politik yang sehat menjujung HAM, berkeadilan , bertanggung jawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  4. Meningkatkan upaya penyelamatan dari bencana dan rehabilitasi akibat bencana.

» Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahunan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik  Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
  3. Pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  4. Pembinan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa,  Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
  5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa,  Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
  6. Pemberian rekomendasi penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
  7. Pemberian rekomendasi atas kegiatan tertentu yang berpotensi konflik SARA;
  8. Penyusunan bahan kebijakan perlindungan masyarakat;
  9. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  10. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, ketatausahaan,
    keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
  11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  12. Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
    pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
  15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pimpinan
:
Ir. SAPTO PRAPTO SANTOSO, M.Si
Jabatan
:
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Alamat
:
Jl. Tugu 1 Malang
Telp.
:
(0341) 326025
Website   : http://bpkad.malangkota.go.id
Email
:
bpbd@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Tugas Pokok

» Fungsi

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pimpinan
:
Drs. J. HARTONO
Jabatan
:
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Alamat
:
 Jl. Jend. A. Yani 98 Malang
Telp.
:
Websita
:
http://bpbd.malangkota.go.id/
Email
:
perpustakaan@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi» Misi

» Tugas Pokok

» Fungsi

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pimpinan
:
 Drs. PRIYADI, MM
Jabatan
:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Alamat
:
Jl. Simpang Mojopahit No 1
Telp.
:
(0341) 353939
Website
:
http://satpolpp.malangkota.go.id/
Email
:
satpol-pp@malangkota.go.id

»   Struktur Organisasi

SO Satpol PP

»   Dasar Hukum

»   Visi

TERWUJUDNYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG HANDAL DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN PERDA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA SERTA MENUNJANG TERCIPTANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI MASYARAKAT

»   Misi

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  4. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
  6. Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

» Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

» Fungsi

  1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kesejahteraan sosial;
  2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
  3. Pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia, anak putus sekolah dan penyandang masalah sosial;
  4. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perijinan bidang kesejahteraan sosial, pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya;
  5. Pelaksanaan pembinaan di bidang keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan;
  6. Pelaksanaan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial;
  7. Pelaksanaan penyiapan penganugerahan tanda kehormatan/jasa;
  8. Pelaksanaan pelayanan sosial termasuk jaminan dan rehabilitasi sosial;
  9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya melalui Asisten Administrasi Pembangunan.