Badan dan Kantor

Badan dan Kantor

INSPEKTORAT

Pimpinan
:
Drs. SUBARI
Jabatan
:
Insprektur Kota Malang
Alamat
:
Jl. Gajah Mada 2
Telp.
:
(0341) 364450, 321276
Website  : http://inspektorat.malangkota.go.id
Email
:
inspektorat@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_inspektorat

» Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insprektorat, Badan
    Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah
    ;
  2. Peraturan Walikota Malang No. 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

» Visi

“Menjadi katalisator dalam rangka mewujudkan pengawasan yang proporsional melalui personil yang berkualitas dan berkomitmen.”

» Misi

  1. Mengoptimalkan pemeriksaan yang sinergis dalam pola kemitraan dengan APFP lain;
  2. Mewujudkan pengawasan yang berkualitas;
  3. Mendorong terciptanya aparatur yang bersih;
  4. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

» Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan, dan aset;
  3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  4. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi
    Perangkat Daerah;
  5. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  6. Pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perangkat Daerah;
  7. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh aparatur fungsional auditor;
  8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  9. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
  10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  11. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Daerah;
  12. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
  14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Pimpinan
:
Drs. WASTO, SH, MH
Jabatan
:
Kepala BAPPEDA
Alamat
:
Jl. Tugu No. 1
Telp.
:
(0341) 328771
Website
:
http://bappeda.malangkota.go.id
Email
:
bappeda@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_bappeda

» Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah.
  2. Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

» Visi

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

» Misi

  1. Memantapkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
  2. Pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya; 
  3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan rencana strategis kota maupun penyusunan rencana pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun pada database potensi wilayah;
  4. Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima

»Tujuan

  1. Menyediakan rencana pembangunan yang memadai;
  2. Penataan dan pengendalian ruang Kota;
  3. Peningkatan Perekonomian Daerah;
  4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  5. Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang Kota serta dokumen pendukung lainnya;
  6. Mengembangkan laporan hasil pembangunan kota;
  7. Mewujudkan pelayanan administrasi.

» Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (APBD);
  4. Penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
  6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
  7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  8. Pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
  9. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
  10. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
  11. Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
  12. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
  13. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  14. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik;
  15. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
  16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
  17. Pengevaluasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  18. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  19. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik( SPP);
  20. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  21. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
  22. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  23. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  24. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  25. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  26. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

» Visi

Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.

» Misi

  1. Peningkatan ketahanan masyarakat;
  2. Pemantapan nilai sosial budaya masyarakat;
  3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  4. Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.
  5. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG ) sesuai kebutuhan masyarakat.

» Tugas Pokok

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat
    dan pemberdayaan perempuan;
  3. Perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
    masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
  4. Pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
  5. Pelaksanaan penyaluran bantuan program pengentasan kemiskinan;
  6. Pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
  7. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih
    terjangkau, aman dan berkualitas;
  8. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga
    miskin dan kelompok rentan sosial;
  9. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi,dan promosi kesehatan reproduksi;
  10. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi, Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual
    (IMS) dan bahaya NAPZA;
  11. Pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan kelurahan dan kelembangaan masyarakat;
  12. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, anak dan perempuan;
  13. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan serta pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan
    pemanfaatan teknologi tepat guna;
  14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,
    rumah tangga. perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  17. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
    secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
  19. Penyampaian data hsil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah
    Daerah;
  20. Penyelenggaraan UPT dan Jabatan fungsional;
  21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pimpinan
:
Drs. SUBKHAN
Jabatan
:
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Alamat
:
Jl. Tugu 1 Malang
Telp.
:
(0341) 328829
Website   : http://bkd.malangkota.go.id
Email
:
bkd@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_bkd

» Dasar Hukum

» Visi

Menjadikan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik.

» Misi

  1. Mewujudkan Administrasi Kepegawaian yang akuntabel dan transparan;
  2. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dengan mengedepankan IMTAQ yang menguasai IPTEK.

» Tujuan

  1. Terwujudnya kualitas administrasi kepegawaian;
  2. Terwujudnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah

» Sasaran

  1. Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi dan sarana prasarana di bidang kepegawaian;
  2. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang profesional untuk menunjang
    pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

» Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang kepegawaian;
  3. Pelaksanaan administrasi mutasi pegawai;
  4. Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
  5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  6. Pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunjangan pegawai;
  7. Penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
  8. Penyusunan sistem informasi kepegawaian;
  9. Penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai;
  10. Penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai;
  11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
  12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
  15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website
    Pemerintah Daerah;
  16. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  17. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pimpinan
:
Drs. SUGIHARTO
Jabatan
:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Alamat
:
Jl. Jend. A. Yani 98 Malang
Telp.
:
(0341) 491180
Website   :  http://bakesbangpol.malangkota.go.id
Email
:
bkb@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi

Terwujudnya kehidupan yang demokratis di bidang IPOLEKSOSBUD dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

» Misi

  1. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan Politik Masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat modern yang dicita-citakan berdasarkan Pancasila;
  2. Memelihara dan melestarikan heterogenitas masyarakat yang merupakan potensi kekayaan budaya bangsa untuk
    tetap utuhnya NKRI yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang di cita-citakan;
  3. Mengembangkan kreativitas masyarakat dengan mendorong kearah kehidupan politik yang sehat menjujung HAM, berkeadilan , bertanggung jawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  4. Meningkatkan upaya penyelamatan dari bencana dan rehabilitasi akibat bencana.

» Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahunan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik  Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
  3. Pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  4. Pembinan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa,  Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
  5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa,  Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
  6. Pemberian rekomendasi penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
  7. Pemberian rekomendasi atas kegiatan tertentu yang berpotensi konflik SARA;
  8. Penyusunan bahan kebijakan perlindungan masyarakat;
  9. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  10. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, ketatausahaan,
    keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
  11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  12. Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
    pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
  15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Pimpinan
:
Drs. Agoes Edy Poetranto, MM
Jabatan
:
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Alamat
:
Jl. Simpang Mojopahit 1 Malang
Telp.
:
(0341) 331600
Website   : http://blh.malangkota.go.id
Email
:
lh@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_blh

» Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
  2. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup.

» Tugas Pokok

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang lingkungan hidup;
  3. Pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya
    alam;
  4. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan di bidang pengendalian dampak dan konservasi sumber daya
    alam;
  5. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
  6. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam;
  7. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
  8. Pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
  9. Pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
  10. Pengembangan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
  11. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
  12. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  16. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  17. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
  18. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  19. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  20. Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi;
  21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pimpinan
:
Drs. INDRI ARDOYO, M.Si
Jabatan
:
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Alamat
:
Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2
Telp.
:
(0341) 751942
Website   :  http://bp2t.malangkota.go.id
Email
:
bp2t@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_bp2t

» Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
  2. Peraturan Walikota Malang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan
    Terpadu.

» Tugas Pokok

Menjadikan aset Pemerintah Daerah sebagai salah satu andalan bagi peningkatan PAD untuk Pembangunan Daerah.

» Misi

  1. Menyelenggarakan pengelolaan aset tanah dan rumah Pemerintah Kota Malang yang terjaga dengan manajemen modern;
  2. Memaksimalkan pendayagunaan asset tanah dan rumah melalui inventarisasi, revitalisasi dan reposisi asset;
  3. Memberikan kontribusi nyata dalam administrasi dan pendataan serta pengelolaan dan pemanfaatan asset tanah dan rumah milik
    Pemerintah Daerah bagi;
  4. Peningkatan PAD untuk Pembangunan Daerah;
  5. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pelayanan prima yang berorientasi kepada masyarakat.

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan sebagian kewenangan bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan Daerah berupa tanah, rumah dan gedung milik Daerah;
  2. Perumusan dan pelaksanaan rencana strategi dan rencana kerja tahunan pelaksanaan sebagian kewenangan bidang pertanahan dan
    pengelolaan kekayaan Daerah berupa tanah, rumah dan gedung milik Daerah;
  3. PPelaksanaan pemberian ijin lokasi;
  4. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
  5. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
  6. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
  7. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
  8. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
  9. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
  10. Pelaksanaan pemberian ijin membuka tanah;
  11. Pelaksanaan pemanfaatan tata guna tanah;
  12. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan tanah dan kekayaan Daerah;
  13. Pelaksanaan pemungutan retribusi pemanfaatan tanah dan kekayaan Daerah;
  14. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan Daerah;
  15. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
  16. Evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
  17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH

Pimpinan
:
Ir. SAPTO PRAPTO SANTOSO, M.Si
Jabatan
:
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah
Alamat
:
Jl. Tugu 1 Malang
Telp.
:
(0341) 326025
Website   : http://bpkad.malangkota.go.id
Email
:
bag-keuangan@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

SO BPKAD

» Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
    Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah
    ;
  2. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah.

» Tugas Pokok

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

» Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  3. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, meliputi :
    • penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
    • pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
    • pengendalian pelaksanaan APBD;
    • pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
    • pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
    • pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
    • penyimpanan uang daerah;
    • penetapan SPD;
    • pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi;
    • pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
    • penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
    • pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
    • pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
    • pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
    • penyajian informasi keuangan daerah;
    • pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
    • penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
  4. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  5. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  6. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
  7. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
  8. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola, meliputi :
    • mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
    • pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;
    • pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
    • pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota;
    • penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
    • penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
    • pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  9. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  10. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  11. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;
  12. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
  13. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
  14. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;
  15. pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
  16. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  18. pelaksanaan pemeliharaan  barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

http://digilib.malangkota.go.id

Pimpinan
:
Dra. ENDANG SOEJATIKAH, M.Si
Jabatan
:
Perpustakaan Umum dan Arsip
Alamat
:
Jl. Ijen 30 A
Telp.
:
(0341) 3620052
Websita
:
http://digilib.malangkota.go.id
Email
:
perpustakaan@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_perpus

» Dasar Hukum

» Visi

Menjadikan perpustakaan dan dokumen arsip sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang aktual.”

» Misi

  1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima;
  2. Mensosialisasikan gemar membaca dan tertib administrasi;
  3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan kursus;
  4. Penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan perpustakaan dan arsip secara tepat;
  5. Mengembangkan kantor perpustakaan umum dan arsip serta kinerja perangkatnya.

» Tugas Pokok

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan kearsipan

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahunan di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip;
  3. Pelaksanaan pelestarian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam Daerah;
  4. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan pada masyarakat;
  5. Pelaksanaan kerjasama kearsipan dan perpustakaan dengan instansi lain;
  6. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Pelaksanaan layanan jasa kearsipan bagi Perangkat Daerah;
  8. Pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang telah diakuisisi;
  9. Pembinaan teknis perpustakaan masyarakat dan sekolah;
  10. Pelaksanaan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain;
  11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan
    pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perpustakan dan kearsipan;
  15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
    website Pemerintah Daerah;
  16. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
    kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  17. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pimpinan
:
Drs. AGOES EDY POETRANTO, MM
Jabatan
:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Alamat
:
Jl. Simpang Mojopahit No 1
Telp.
:
(0341) 353939
Website
:
http://satpolpp.malangkota.go.id/
Email
:
satpol-pp@malangkota.go.id

»   Struktur Organisasi

SO Satpol PP

»   Dasar Hukum

»   Visi

TERWUJUDNYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG HANDAL DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN PERDA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA SERTA MENUNJANG TERCIPTANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI MASYARAKAT

»   Misi

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  4. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
  6. Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

» Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

» Fungsi

  1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kesejahteraan sosial;
  2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
  3. Pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia, anak putus sekolah dan penyandang masalah sosial;
  4. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perijinan bidang kesejahteraan sosial, pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya;
  5. Pelaksanaan pembinaan di bidang keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan;
  6. Pelaksanaan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial;
  7. Pelaksanaan penyiapan penganugerahan tanda kehormatan/jasa;
  8. Pelaksanaan pelayanan sosial termasuk jaminan dan rehabilitasi sosial;
  9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya melalui Asisten Administrasi Pembangunan.

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Pimpinan
:
SRI WINARNI, SH
Jabatan
:
Kepala Kantor Ketahanan Pangan
Alamat
:
Perkantoran Terpadu Gedung B Lt.3, Jl. Mayjen Sungkono Malang
Telp.
:
(0341) 5373844
Website
:
http://kkp.malangkota.go.id/
Email
:
ketahananpangan@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

SO Kantor Ketahanan Pangan

» Dasar Hukum

» Tugas Pokok

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan

» Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
  2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan;
  3. Pengidentifikasian potensi sumberdaya pangan, produksi pangan dan keragaman konsumsi pangan masyarakat serta cadangan pangan masyarakat;
  4. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal serta pengembangan penganekaragaman produk pangan;
  5. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan dan penurunan akses pangan serta menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
  6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Daerah;
  7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
  8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
  9. Pengidentifikasian pangan pokok masyarakat, kelompok rawan pangan dan infrastruktur distribusi pangan;
  10. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
  11. Pelaksanaan distribusi pangan;
  12. Penginformasian harga kebutuhan bahan pokok di Daerah;
  13. Pelaksanaan pengumpulan, analisis dan diseminasi data serta pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penyediaan informasi dan stabilisasi harga pasar;
  14. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
  15. embinaan dan pengawasan mutu produk pangan masyarakat;
  16. Pembinaan dan pengawasan keamanan produk pangan masyarakat;
  17. Pelaksanaan analisis mutu produk pangan dan konsumsi masyarakat;
  18. Pelaksanaan analisis gizi produk pangan dan konsumsi masyarakat;
  19. Pelaksanaan analisis keamanan produk pangan masyarakat;
  20. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
  21. Pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat di bidang ketahanan pangan;
  22. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat di bidang ketahanan pangan;
  23. Pengembangan ”trust fund” di bidang ketahanan pangan;
  24. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
  25. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  26. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  27. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  28. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  29. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  30. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  31. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  32. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketahanan pangan;
  33. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  34. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  35. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  36. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  37. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.