» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

» Misi

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah kota malang
2. membangun kesadaran hukum masyarakat dan aparat dengan pembuatan peraturan-undangan yang berkualitas
3. menjaga kewibawaan pemerintah kota malang dalam bidang dengan penegakkan perada dan pemberian bantuan hukum.

» Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan bahan penyeleseian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.

» Fungsi

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan Daerah;
2. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Pengumpulan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah;
4. Pelaksanaan dan asistensi penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah;
5. Penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan dan produk peraturan perundang-undangan Daerah;
6. Pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk peraturan perundang-undangan Daerah;
7. Pelaksanaan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dan produk Hukum Daerah lainnya untuk disampaikan kepada DPRD;
8. Pengawasan penyelenggaraan bidang kenotariatan;
9. Penyusunan telaahan dan evaluasi pelaksanaan produk peraturan perundang-undangan Daerah;
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya melalui Asisten Administrasi Pemerintahan.

» Struktur Organisasi

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

» Visi

Membangun kualitas Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang yang profesional dan akuntabel berdasarkan wawasan Otonomi Daerah

» Misi

1. Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah
2. Peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah
3. Pengembangan Pedoman Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Perangkat Daerah
4. Pengembangan kapasitas kemampuan daerah dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah

» Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan pendataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan

» Fungsi

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pendataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelaksanaan analisis jabatan;
2. Penyusunan bahan perumusan uraian tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan bahan perumusan di bidang ketatalaksanaan dan penetapan system dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja Perangkat Daerah;
5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
   sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya melalui Asisten Administrasi
   Pemerintahan.

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi

» Misi

» Tugas Pokok

» Fungsi

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

» Tugas Pokok

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan kewajiban melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dan Otonomi Daerah serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

» Fungsi

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
2. Pengumpulan bahan perumusan dan penyusunan pedoman penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan Otonomi Daerah;
3. Pengumpulan bahan perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
4. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan urusan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
5. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan hubungan antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah, dengan Pemerintah Propinsi dan hubungan kerjasama antar Pemerintah Daerah;
6. Pengumpulan bahan perumusan dan penyusunan penetapan pelimpahan sebagaian wewenang Walikota kepada Camat dean Lurah;
7. Penyiapan bahan usulan pengisian jabatan kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
8. Pengumpulan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (ILPPD) dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
9. Pengumpulan bahan perumusan pembentukan, penghapusan, pemecahan/pemekaran dan penggabungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan pembinan dan pengembangan serta peningkatan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Penyusunan bahan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sekretariat Daerah dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sekretariat Daerah;
13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untu memperbaiki kualitas layanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
16. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
17. Pengelolaan kepustakaan dan kearsipan;
18. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban serta fungsi;
19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Asisten Administrasi Pemerintahan.