Dinas

Dinas

Daftar Dinas di Pemerintah Kota Malang sebagai berikut :

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pimpinan
:
Ir. ADE HERAWANTO, MT
Jabatan
:
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Alamat 
:
Perkantoran Terpadu Gedung B Lt.1 Malang
Telp.
:
(0341) 751532
Website
:
 http://dispenda.malangkota.go.id
E-mail 
:
dispenda@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

SO Dispenda

» Dasar Hukum

» Moto

Bagi Wajib Pajak, kami Wajib memberikan Pelayanan Prima”

» Visi

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Malang”

» Misi

  1. Meningkatkan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
  2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

» Tujuan

  1. Peningkatan Pendapatan Daerah
  2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah

» Sasaran

  1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
  2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
  3. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja

» Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan
dan Pendapatan Daerah

» Fungsi

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang penerimaan dan pendapatan daerah;
  3. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan pajak daerah;
  4. Penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan;
  5. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
  6. Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah;
  7. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
  8. Pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
  9. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  10. Pembinaan, pengendalian benda-benda berharga dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
  11. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  12. Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
  14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  16. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  17. pengaduan masyarakat di bidang pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
  18. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  19. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional;
  20. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  22. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;.
  23. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DINAS PASAR

Pimpinan : Drs. WAHYU SETIANTO, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pasar
Alamat  : Jl. Simp. Terusan Danau Sentani 3 Malang
Telp. : (0341) 716546
Website : http://pasar.malangkota.go.id
E-mail  : din-pasar@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

SO Dinas Pasar

»   Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

»   Visi

Terwujudnya pasar yang produktif dan kondusif serta mewujudkan kawasan tertib PKL sebagai pilar perekonomian.

»   Misi

  1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur
  2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat
  3. Peningkatan Kesadaran dan Peran serta Masyarakat

» Tugas Pokok

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar.

» Fungsi

    1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
    2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan pasar;
    3. pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
    4. penataan, pembinaan, dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
    5. pengelolaan parkir di lingkungan pasar milik Daerah;
    6. pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar milik Daerah;
    7. pemberian pertimbangan teknis perizinan di lingkungan pasar milik Daerah;
    8. pemberian dan pencabutan perizinan di lingkungan pasar milik Daerah yang menjadi kewenangannya;
    9. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
    11. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
    12. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
    13. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
    14. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
    15. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
    16. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
    18. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
    19. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;
    20. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
    21. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
    22. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
    23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
    24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pimpinan : ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Alamat  : Perkantoran Terpadu Gedung A Lt.4 Malang 
Telp. : (0341) 751550
Website : http://kominfo.malangkota.go.id
E-mail  : kominfo@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

SO Kominfo

» Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
  2. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
    Dinas Komunikasi dan Informatika

» Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

» Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika;
  3. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  4. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi;
  5. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi Daerah;
  6. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
  7. pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
  8. pelaksanaan dan pengembangan e government dan pemberdayaan telematika;
  9. pemberian pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada Perangkat Daerah;
  10. penyuluhan di bidang komunikasi dan informatika;
  11. pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
  12. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang komunikasi dan informatika;
  13. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangannya;
  14. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  16. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  17. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  18. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  19. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  20. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan
  21. dan kearsipan;
  22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  23. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  24. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki
  25. kualitas layanan;
  26. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
  27. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  28. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  29. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  30. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  31. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

»» Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Untuk menyusun sistem pengadaan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, maka berdasarkakan Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2011 , tanggal 24 Januari 2011 dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (UPT LPSE) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika. UPT LPSE merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika, yang melaksanakan tugas pokok :

a. memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan;

b. memfasilitasi Panitia Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;

c. memfasilitasi Panitia/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;

d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dikelola oleh UPT LPSE menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diakses di http://lpse.malangkota.go.id

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pimpinan : IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Alamat  : Perkantoran Terpadu Gedung A Lt.3, Jl. Mayjen Sungkono Malang
Telp. : (0341) 751944
Website : http://budpar.malangkota.go.id
E-mail  : budpar@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

SO Disbudpar

» Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
  2. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
    Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

» Misi

  1. Mengembangkan dan membangun kepariwisataan Kota Malang
  2. Pengembangan obyek wisata kota
  3. Menciptakan kenyamanan bagi wisatawan
  4. Melestarikan budaya lokal
  5. Terselenggaranya kegiatan kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

» Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

» Fungsi

    1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
    2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebudayaan dan pariwisata;
    3. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kebudayaan, nilai tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, purbakala dan permuseuman;
    4. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kepariwisataan;
    5. pelaksanaan pengembangan dan promosi potensi wisata;
    6. pengelolaan pemanfaatan Gedung Kesenian Gajayana Pemerintah Kota Malang;
    7. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
    8. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangannya;
    9. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
    11. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
    12. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
    13. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
    14. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
    15. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
    16. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
    18. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
    19. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata;
    20. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
    21. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
    22. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
    23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
    24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Pimpinan : Ir. BAMBANG SUHARIJADI
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Alamat  : Perkantoran Terpadu Gedung B Lt.3, Jl. Mayjen Sungkono Malang
Telp. : (0341) 751534
Website : http://disnakertrans.malangkota.go.id/
E-mail  : disnakertrans@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

SO Disnakertrans

» Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  2. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial

» Visi

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM), penempatan perlindungan dan hubungan tenaga kerja yang harmonis.

» Misi

  1. Meningkatkan pelatihan dan keterampilan tenaga kerja yang handal dalam menghadapi pasar kerja;

  2. Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja;
  3. Mewujudkan ketenangan bekerja dan hubungan kerja;
  4. Meningkatkan pembinaan norma kerja dan K3;
  5. Meningkatkan pelayanan administrasi sarana dan prasarana ke tenaga kerja.

» Tujuan

  1. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran;
  2. Menyiapkan tenaga kerja terampil dan berkualitas;
  3. Mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
  4. Menciptakan kesadaran hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja;
  5. Meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan bekerja;
  6. Menciptakan pengertian dan kesadaran tentang Peraturan di bidang Ketenagakerjaan;
  7. Menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.

» Sasaran

  1. Terbentuk dan berkembangnya wirausaha;
  2. Terciptanya lembaga latihan kerja swasta yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar kerja;
  3. Tersedianya data kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang akurat;
  4. Terwujudnya ketenangan bekerja dan hubungan industrial yang harmonis;
  5. Terwujudnya kelancaran produktivitas kerja;
  6. Terwujudnya penetapan usulan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan;
  7. Terciptanya tenaga kerja yang terampil dan produktif.

» Tugas Pokok

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

» Fungsi
    1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
    2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
    3. pelaksanaan kegiatan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang meliputi perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemberdayaan balai latihan kerja;
    4. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
    5. penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan hubungan industrial yang meliputi pembentukan lembaga kerjasama, fasilitasi perselisihan, kesejahteraan pekerja dan persyaratan kerja;
    6. pelaksanaan sosialisasi di bidang ketenagakerjaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
    7. penyusunan dan pengusulan penetapan serta pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK);
    8. penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan ketenagakerjaan dan norma kerja;
    9. penyusunan pedoman dan pengawasan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja;
    10. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang ketenagakerjaan;
    11. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang ketenagakerjaan sesuai kewenangannya;
    12. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    13. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
    14. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
    15. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
    16. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
    17. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
    18. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    19. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
    20. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
    21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
    22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
    23. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
    24. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
    25. pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
    26. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pimpinan : Dra. TRI WIDYANI P., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Alamat  : Perkantoran Terpadu Gedung A Lt.3, Jl. Mayjen Sungkono Malang
Telp. : (0341) 751544
 Website : http://disperindag.malangkota.go.id
E-mail  : disperindag@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

SO Disperindag

» Dasar Hukum

» Visi

  • Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Mandiri, Tangguh, Unggul dan Berdaya Saing Untuk Pembangunan
    Ekonomi yang Produktif dan Berkelanjutan.

» Misi

  1. Mewujudkan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan, Fasilitasi, Penataan,Pembinaan dan Pemberdayaan Dunia Usaha.
  2. Mewujudkan Teknologi Industri Bagi Pengembangan Industri Kecil, Menengah dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang Tersedia Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan.
  3. Mewujudkan Promosi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Perluasan Pasar, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Peredaran Barang dan Jasa.
  4. Mewujudkan Penguatan dan Pengembangan Kinerja Kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    Kota Malang
    .

» Tugas Pokok

  • penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

» Fungsi
    1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
    2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
    3. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha di bidang perindustrian dan perdagangan;
    4. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perindustrian dan perdagangan;
    5. pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pelatihan teknis manajemen di bidang perindustrian dan perdagangan;
    6. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;
    7. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
    8. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor;
    9. pelaksanaan promosi produk industri dan usaha perdagangan;
    10. pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;
    11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perindustrian dan perdagangan;
    12. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
    13. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan;
    14. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangannya;
    15. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    16. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
    17. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
    18. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
    19. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
    20. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
    21. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
    22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    23. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
    24. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
    25. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan;
    26. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
    27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
    28. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
    29. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
    30. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

DINAS PENDIDIKAN

 

Pimpinan : Dra. ZUBAIDAH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Alamat  : Jl. Veteran 19 Malang
Telp. : (0341) 551333
Website : http://diknas.malangkota.go.id/
E-mail  : disdik@malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

 

so_dinas_pendidikan

» Dasar Hukum

» Visi

  • Memberikan kemudahan bagi akses pendidikan yang kualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

     

     

» Misi

  1. Memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang pelayanan pendidikan di Kota Malang.
  2. Memberikan layanan dengan prosedur mudah, aman, nyaman, dan menyenangkan.
  3. Memberikan layanan prima tanpa memungut biaya yang terlalu besar bahkan gratis.
  4. Selalu meningkatkan kwalitas SDM dan layanan yang berbasis teknologi terkini.

» Tugas Pokok

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

» Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan;
  3. pelaksanaan dan sosialisasi standar nasional pendidikan;
  4. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan pendidikan nonformal;
  5. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
  6. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;
  7. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
  8. pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
  9. peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional;
  10. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
  11. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
  12. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
  13. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
  14. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
  15. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
  16. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
  17. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
  18. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
  19. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  20. pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  21. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah;
  22. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  23. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  24. pembantuan pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;
  25. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
  26. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
  27. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
  28. pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
  29. pelaksanaan dan pembinaan kesiswaan di bidang kepemudaan, olah raga, kesenian dan budaya;
  30. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan;
  31. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
  32. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  33. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  34. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  35. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  36. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  37. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  38. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  39. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  40. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki
  41. kualitas layanan;
  42. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
  43. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  44. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan
  45. dan kearsipan;
  46. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  47. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  48. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  49. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

DINAS KESEHATAN

Pimpinan : Dr. dr. ASIH TRI RACHMI NUSWANTARI, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Alamat  : Jl. Simp. Laksda Adisucipto 45 Malang
Telp. : (0341) 406878
Faks. : (0341) 406879
E-mail  : dinkes@malangkota.go.id
 Website : http://dinkes.malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_dinkes

» Dasar Hukum

» Visi

  • Terwujudnya Dinas Kesehatan sebagai Lembaga yang berkualitas dengan didukung tenaga professional, berwawaan luas dan dijiwai rasa kemanusiaan yang tinggi

» Misi

  1. Menciptakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi masyarakat yang memerlukan. 

     

     

  2. Mendorong dan menggerakkan pembangunan bidang kesehatan di Kota Malang.
  3. Mengembangkan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan.
  4. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan sesuai tingkat profesionalisme yang tinggi.

     

     

» Tugas Pokok

  • Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

» Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang kesehatan;
  3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dibutuhkan masyarakat;
  4. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
  5. Pelaksanaan registrasi, akreditasi sarana dan tenaga kesehatan tertentu;
  6. Pendayagunaan tenaga kesehatan;
  7. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang kesehatan;
  8. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang kesehatan;
  9. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
  10. Pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumber daya masyarakat;
  11. Pelaksanaan promosi kesehatan;
  12. Pelaksanaan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
  13. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk dan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
  14. Pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
  15. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengendalian penyakit menular serta penyehatan lingkungan;
  16. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
  17. Pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;
  18. Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
  19. Pemeriksaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
  20. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  21. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  22. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  23. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  24. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
  25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site
    Pemerintah Daerah;
  26. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  27. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  28. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DINAS PERHUBUNGAN

Pimpinan : KUSNADI, S.Sos
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan
Alamat  : Jl. Raden Intan 1 Malang
Telp. : (0341) 491140, 493826
E-mail  : dishub@malangkota.go.id
Website : http://dishub.malangkota.go.id

Struktur Organisasi

so_dishub

» Dasar Hukum

    1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

 » Visi

      • Terwujudnya Pelayanan Jasa Perhubungan yang aman, nyaman, tertib, teratur, bersih
        dan lancar
         

» Misi

      • Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman

 » Tugas Pokok

      • Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan.

 » Fungsi

    1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
    2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan;
    3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
    4. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
    5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
    6. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
    7. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
    8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
    9. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
    10. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;
    11. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;
    12. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
    13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
    14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
    16. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
    17. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
    18. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
    19. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
    20. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
    21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DINAS PERTANIAN

Pimpinan : Ir. HADI SANTOSO
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian
Alamat  : Jl. A. Yani Utara 202 Malang
Telp. : (0341) 491914
E-mail  : din-pertanian@malangkota.go.id
 Website : http://pertanian.malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

 so_dinas_pertanian

» Dasar Hukum

» Visi

  • Mewujudkan masyarakat pertanian yang maju, mandiri, sejahtera dan berwawasan lingkungan

» Misi

  1. Memberdayakan petani beserta keluarganya menuju masyarakat pertanian yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan serta menumbuh-kembangkan kelembagaan ekonomi kerakyatan;
  2. Menata segenap pelaku pembangunan pertanian dalam memanfaatkan sumberdaya secara optimal;
  3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi segenap lapisan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan;
  4. Menjamin tersedianya bahan pangan asal nabati dan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
  5. Meningkatkan gizi masyarakat melalui diversifikasi hasil pertanian;
  6. Memberdayakan usaha kecil di bidang pertanian yang mantap dan berorientasi pada peningkatan pendapatan melalui pengembangan budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil.

» Tugas Pokok

  • Dinas Pertanian melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian.

» Fungsi

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta penyuluhan di bidang pertanian;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pertanian;
  3. Pelaksanaan pengembangan tanaman yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura serta kehutanan dan perkebunan;
  4. Pelaksanaan pengembangan usaha perlindungan tanaman pangan;
  5. Pelaksanaan pengembangan usaha pertanian serta sarana dan prasarana usaha pertanian;
  6. Pelaksanaan pemasaran produk pertanian dan sentra komoditas pertanian;
  7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
  8. Pelaksanaan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
  9. Pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi pangan olahan berbahan baku lokal;
  10. Pelaksanaan pembinaan pengembangan penganekaragaman pangan;
  11. Pelaksanaan pembinaan usaha perikanan yang meliputi produksi perikanan dan kualitas perikanan;
  12. Pelaksanaan pengendalian hama penyakit;
  13. Pelaksanaan pengembangan usaha peternakan yang meliputi bina produksi peternakan serta pengawasan kesehatan hewan;
  14. Penyusunan standar penelitian atau pengembangan di bidang pertanian;
  15. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi pertanian yang meliputi teknologi pertanian;
  16. Pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner;
  17. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
  18. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pertanian;
  19. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pertanian yang menjadi kewenangannya;
  20. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  21. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  22. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  23. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  24. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pertanian;
  25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site
    Pemerintah Daerah;
  26. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  27. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  28. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pimpinan : ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Kebersihan
Alamat  : Jl. Bingkil 1 Malang
Telp. : (0341) 369377
E-mail  : dkp@malangkota.go.id
Website : http://dkp.malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_dkp

» Dasar Hukum

» Visi

Terwujudnya pelayanan prima bidang kebersihan dan pertamanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat yang
berwawasan lingkungan.

» Misi

  1. Peningkatan pengolahan dan pengolahan sampah secara efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan ;
  2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dan berkemampuan yang tinggi ;
  3. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dibidang kebersihan ;
  4. Peningkatan derajat kesehatan lingkungan

» Tugas Pokok

  • Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.

» Fungsi

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang kebersihan dan pertamanan;
  3. Pelaksanaan pendataan dan pemungutan retribusi daerah di bidang kebersihan, dan pemakaman;
  4. Pelaksanaan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
  5. Pengelolaan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
  6. Pengawasan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
  7. Penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
  8. Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja;
  9. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  10. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peranserta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
  11. Pemberian pertimbangan teknis kerjasama di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota,
    dan pemakaman;
  12. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan
    pemakaman;
  13. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
  14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  17. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan
    pemakaman;
  19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site
    Pemerintah Daerah;
  20. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN

Pimpinan : Dr. Ir. Drs. JAROT EDY SULISTYONO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Alamat  :  Jl. Bingkil 1 Malang
Telp. : (0341) 365226
E-mail  : pu@malangkota.go.id
Website : http://dpuppb.malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_dpu

»   Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

»   Visi

Terwujudnya sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman yang berkualitas untuk pertumbuhan
dan perkembangan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

»   Misi

  1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;
  2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian mutu bahan bangunan dan perbengkelan;
  5. Meningkatkan kualitas penataan tata ruang, optimalisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  6. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum penunjang peningkatan kinerja aparatur.

» Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum.

» Fungsi

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pekerjaan umum;
  3. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
  4. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengusahaan serta pengawasan jalan kota;
  5. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan drainase;
  6. Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan;
  7. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pekerjaan umum;
  8. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pekerjaan umum;
  9. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
  10. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  13. Pelaksanaan pencatatan sipil;
  14. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
  15. Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
  16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  17. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  18. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
  19. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum;
  20. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  23. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

»   Tujuan

Mendayagunakan Potensi Sumber Daya Alam Dan Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan /Permukiman, Gedung Daerah/Fasilitas Umum Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan Dan Berwawsan Lingkungan.

»   Sasaran

  1. Tersedianya perencanaan teknis dan pengawasan teknis dibidang Pekerjaan Umum yang akurat dan aplikatif;
  2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman;
  3. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana;
  4. Menyediakan sarana dan prasarana gedung pemerintah ;
  5. Meningkatnya pelayanan air bersih dan ketersediaan sarana prasarana penyehatan lingkungan permukiman;
  6. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap tata ruang kota ;
  7. Meningkatnya pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pengujian Mutu Bahan dan Perbengkelan;
  8. Terpenuginya sarana dan prasarana kerja aparatur;
  9. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah;
  10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

DINAS SOSIAL

Pimpinan : Dra. SRI WAHYUNINGTYAS, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial;
Alamat  : Jl. Sulfat No. 12 Malang
Telp. : (0341)
E-mail : dinsos@malangkota.go.id
Website : http://dinsos.malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

SO Dinsos

» Dasar Hukum

» Misi
    1. Menyelenggarakan pengelolaan aset tanah dan rumah, pemerintah kota malang yang terjaga dengan manajemen modern;
    2. Memaksimalkan pendayagunaan aset tanah dan rumah melalui inventarisasi revitalisasi dan reposisi aset;
    3. Mengembangkan pemanfaatan tanah sebagai andalan peningkatan PAD.
 » Tujuan
  1. Meningkatkan kinerja pengeloaan aset tanah dan rumah pemerintah kota malang;
  2. Meningkatkan daya guna aset pemerintah kota malang;
  3. Meningkatkan kontribusi aset pemerintah kota malang terhadap peningkatan pendapatan asli daearah.

» Tugas Pokok

  • Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial

» Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
  3. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
  4. pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
  5. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
  6. pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
  7. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
  8. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
  9. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
  10. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
  11. pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
  12. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
  13. pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
  14. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
  15. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
  16. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  18. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  19. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  20. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  21. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  23. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  24. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  25. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
  26. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  28. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  29. pengevaluasian dan pelaporan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi; dan
  30. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokoknya.

DINAS KOPERASI DAN UKM

Pimpinan : Dra. ANITA SUKMAWATI
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Alamat  : Jl. Panji Suroso 18 Malang
Telp. : (0341) 496264 
E-mail  : dinkop_ukm@malangkota.go.id
 Website http://dinkop.malangkota.go.id

» Struktur Organisasi 

SO DinkopUKM

»   Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

»   Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

»   Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  3. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan serta advokasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  4. pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
  5. pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  6. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi usaha kecil dan menengah;
  7. pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
  8. pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  9. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam;
  10. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian serta perdagangan dan aneka usaha;
  11. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi usaha kecil dan menengah;
  12. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha kecil dan menengah;
  13. penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
  14. pelaksanaan pemrosesan pengesahan dan/atau pencabutan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan badan hukum koperasi;
  15. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya;
  16. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya;
  17. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  19. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  20. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  21. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  23. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  24. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  25. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  26. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  27. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  28. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  29. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  30. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  31. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pimpinan : Drs. Nuzul Nurcahyono
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Alamat  : Jl. Tenes Malang
Telp. : (0341) 324372
E-mail  : dispora@malangkota.go.id
Website  http://dispora.malangkota.go.id

» Struktur Organisasi

so_dispora

»   Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

» Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

» Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepemudaan dan olahraga;
  3. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga serta kerjasama kepemudaan;
  4. pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga prestasi dan rekreasi;
  5. pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
  6. pelaksanaan kegiatan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
  7. pemberian rekomendasi kegiatan dan atau pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
  8. pemberian stimulan peralatan kewirausahaan,  pengembangan potensi pemuda dan olahraga;
  9. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  10. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangannya;
  11. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  13. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  14. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  15. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  16. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  17. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  18. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  19. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  20. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
  22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  23. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  24. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  25. pengevaluasian dan pelaporan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi; dan
  26. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pimpinan : Dra. METAWATI IKA WARDANI, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alamat : Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2, Jl. Mayjen Sungkono Malang
Telp. : (0341) 751535
E-mail  : dispendukcapil@malangkota.go.id
Website  http://dispendukcapil.malangkota.go.id

Struktur Organisasi

SO Dispendukcapil

Dasar Hukum

»   Visi

Terwujudnya pusat database kependudukan yang akurat dan aktual berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

»   Misi

  1. Meningkatkan profesionalisme SDM;
  2. Mengoptimalkan penerapan Sistem Administrasi Kependudukan berbasis teknologi;
  3. Memberikan perlindungan hukum dan legalitas identitas penduduk secara administratif
  4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara prima;
  5. Memanfaatkan database kependudukan untuk perencanaan pembangunan;
  6. Mengoptimalkan dan meningkatkan tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

» Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

» Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. pelaksanaan pendaftaran penduduk;
  4. pelaksanaan pemberian NIK;
  5. penerbitan KK, KTP, dan Kartu Tanda Penduduk Khusus;
  6. pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
  7. pencatatan mutasi penduduk dan perubahan data-data penduduk;
  8. pengumpulan dan pengolahan data penduduk dengan hak akses;
  9. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi kependudukan;
  10. pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan;
  12. pelaksanaan pencatatan sipil;
  13. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  15. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  16. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  17. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  18. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  19. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  20. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  21. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  22. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  23. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil;
  24. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  25. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
  26. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  27. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.