» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

» Visi

“Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan internal yang profesional dan berkualitas untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.”

» Misi

“Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.”

» Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

» Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

» Misi

1. Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga
2. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan
3. Menjadikan kota yang rukun dan toleran berazazkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender
4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel

» Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut :

• Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
• Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
• Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD berikut perubahannya
• Penyususnan Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis pada e-planning;
• Pelaksanaan koordinasi, sinergi, harmonisasi, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanan pembangunan Daerah;
• Pengkoordinasian pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
• Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
• Pelaksanaan dan pengkoordinasian Musrenbang;
• Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan Daerah;
• Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah Daerah;
• Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
• Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembanngan lingkup pemerintah Daerah;
• Pengendalian pelaksanaan program di bidang perencanna, penelitian dan pengembangan;
• Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
• Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

» Visi

» Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

» Fungsi

• perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
• penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
• pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
• pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
• pengoordinasian penerimaan PAD;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
• pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
• pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
• pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
• pelaksanaan administrasi di bidang pendapatan asli daerah;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan asli daerah; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang pengelolaan PAD.

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

» Visi

Menjadikan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Profesional dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik.

» Misi

1. Mewujudkan Administrasi Kepegawaian yang akuntabel dan transparan;
2. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dengan mengedepankan IMTAQ yang menguasai IPTEK.

» Tujuan

1. Terwujudnya kualitas administrasi kepegawaian;
2. Terwujudnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah

» Sasaran

1. Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi dan sarana prasarana di bidang kepegawaian;
2. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang profesional untuk menunjang
   pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat

» Visi

Terwujudnya kehidupan yang demokratis di bidang IPOLEKSOSBUD dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Tugas Pokok

» Fungsi

1. merencanakan program dan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Rencana Strategis, ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
3. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemakaian kekayaan daerah;
4. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
5. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan bahan monitoring dan evaluasi objek retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
6. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penetapan SKRD dan SPRT;
7. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pendistribusian SKRD dan SPRT kepada Wajib Retribusi;
8. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pemungutan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang kepada Wajib Retribusi;
9. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan permohonan pengurangan dan penundaaan pembayaran retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
10. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan pengajuan kelebihan pembayaran dan keberatan atas ketetapan besaran pengenaan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
11. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pelaksanaan monitoring guna intensifikasi pemungutan dan penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
12. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penyelesaian sengketa retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
13. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat;
14. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
15. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
16. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
17. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
19. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi» Misi

» Tugas Pokok

» Fungsi

»   Struktur Organisasi

»   Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Walikota Malang nomor 68 tahun 2012 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan
   Polisi Pamong Praja Kota Malang.

»   Visi

TERWUJUDNYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG HANDAL DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN PERDA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA SERTA MENUNJANG TERCIPTANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI MASYARAKAT

»   Misi

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
4. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
6. Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

» Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

» Fungsi

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia, anak putus sekolah dan penyandang masalah sosial;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perijinan bidang kesejahteraan sosial, pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya;
5. Pelaksanaan pembinaan di bidang keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan;
6. Pelaksanaan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial;
7. Pelaksanaan penyiapan penganugerahan tanda kehormatan/jasa;
8. Pelaksanaan pelayanan sosial termasuk jaminan dan rehabilitasi sosial;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya melalui Asisten Administrasi Pembangunan.