» Dasar Hukum

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2021

1. Memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang pelayanan pendidikan di Kota Malang.
2. Memberikan layanan dengan prosedur mudah, aman, nyaman, dan menyenangkan.
3. Memberikan layanan prima tanpa memungut biaya yang terlalu besar bahkan gratis.
4. Selalu meningkatkan kwalitas SDM dan layanan yang berbasis teknologi terkini.

melaksanakanurusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaanyang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.

» Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidangkebudayaan;
2. pengelolaan pendidikan dasar, PAUDdanPendidikanNonformal;
3. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikandasar,PAUD dan Pendidikan Nonformal;
4. pembinaan dan pengawasan izin pendidikandasar, PAUDdan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakanolehmasyarakat;
5. pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidangpendidikan dan bidang kebudayaan;
6. pembinaan dan pengembangan pendidik danTenagaKependidikan PAUD, pendidikan dasar, dan PendidikanNonformal;
7. pemindahan pendidik dan Tenaga KependidikandalamDaerah;
8. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnyadalamDaerah;
9. pengelolaan kebudayaan masyarakat yang pelakunyadalam Daerah;
10. pelestarian tradisi masyarakat yang penganutnyadalamDaerah;
11. pembinaan lembaga adat yang penganutnyadalamDaerah;
12. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunyadalamDaerah;
13. pembinaan Sejarah lokal;
14. penetapan Cagar Budaya tingkat kota;
15. pengelolaan Cagar Budaya tingkat kota;
16. pembinaan dan pengawasan izin membawa Cagar Budayake luar daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
17. pengelolaan museum Daerah;
18. pengawasan dan penindakan pelanggaranterhadapperaturan di bidang kebudayaan;
19. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
20. pengelolaan barang milik daerah yang beradadalampenguasaannya;.
21. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikandanbidang kebudayaan;
22. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikandan bidang kebudayaan; dan
23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehwalikotadibidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

» Dasar Hukum

• Terwujudnya Dinas Kesehatan sebagai Lembaga yang berkualitas dengan didukung tenaga professional, berwawaan luas dan dijiwai rasa kemanusiaan yang tinggi

1. Menciptakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi masyarakat yang memerlukan.
2. Mendorong dan menggerakkan pembangunan bidang kesehatan di Kota Malang.
3. Mengembangkan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan sesuai tingkat profesionalisme yang tinggi.

• Dinas Kesehatan melaksanakan tugas melaksanakanurusanpemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi
  kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.

1. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan;
2. penyusunan perencanaan strategis danrencanakerja tahunan;
3. pengelolaan upaya kesehatan;
4. pendayagunaan tenaga kesehatan;
5. pembinaan, pengawasan, dan peningkatanmutuTenaga Kesehatan;
6. pelaksanaan kerja sama dalamnegeri di bidangTenaga Kesehatan;
7. pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidangkesehatan;
8. penyelenggaraan penelitian dan pengembangankesehatan yang mendukung perumusankebijakan;
9. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar danrujukan;
10. pemberian dukungan sumber daya terhadappenyelenggaraan pelayanan kesehatan;
11. pelaksanaan promosi kesehatan;
12. pelaksanaan perbaikan gizi keluargadanmasyarakat;
13. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
14. pengelolaan pelayanan kesehatan olahraga;
15. pembinaan dan pengawasan izindi bidangkesehatan;
16. pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaranperaturan di bidang kesehatan;
17. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
18. pengelolaan barang milik daerah yangberadadalam penguasaannya;
19. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
20. pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidangkesehatan; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanolehwalikota di bidang kesehatan

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. 1. Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019

1. 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
   2. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
   3. pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
   4. penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran;
   5. pengoperasian dan pemeliharaan terminal tipe C;
   6. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
   7. penyelenggaraan angkutan kereta api dalam wilayah kota;
   8. koordinasi penyelenggaraan perizinan di bidang perhubungan;
   9. pelaksanaan kerjasama di bidang perhubungna;
   10. pelaksaan koordinasi dan supervisi di bidang perhubungan’;
   11. pemberdayaan jabatan fungsional;
   12. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
   13. pelaksaan administrasi di bidang perhubungan;
   14. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
   15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perhubungan

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2021

» Visi

» Tugas Pokok

Dinas ketahanan dan pangan melaksanakan tugas melaksanakanurusanpemerintahan Daerah di bidang pangan, danbidangpertanian serta sub urusan perikanan budidayaurusanpemerintahan bidang kelautan dan perikananyangmenjadikewenangan Daerah serta Tugas Perbantuan.

» Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang ketahananpangandanpertanian;
2. penyediaan infrastruktur dan seluruhpendukungkemandirian pangan pada berbagai sektor;
3. penyediaan dan penyaluran pangan pokokataupanganlainnya;
4. pengelolaan cadangan pangan;
5. penentuan harga minimum daerah untukpanganlokalyang tidak ditetapkan oleh Pemerintah danPemerintahProvinsi;
6. penanganan kerawanan pangan;
7. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
8. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternakdantanaman, pakan ternak serta pakan;
9. pengendalian penyediaan dan peredaranbenih/bibitternak, dan hijauan pakan ternak;
10. penyediaan pangan, distribusi dan cadanganpanganserta penganekaragaman, konsumsi dankeamananpangan;
11. pengembangan prasarana dan sarana pertanian,pengembangan tanaman pangan, hortikulturadanperkebunan serta pengolahan dan pemasaranhasilpertanian;
12. pengembangan perbenihan, budidaya danusahaperikanan;
13. peningkatan produksi peternakan, kesehatanhewandankesehatan masyarakat veteriner;
14. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
15. pengelolaan wilayah sumber bibit ternakdanrumpun/galur ternak;
16. pengembangan lahan penggembalaan umum;
17. penjaminan kesehatan hewan dan produkhewansertapengeluaran hewan dan produk hewan;
18. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
19. pengelolaan pelayanan jasa laboratoriumdanjasamedikveteriner;
20. penerapan dan pengawasan persyaratantekniskesehatan masyarakat veteriner;
21. penerapan dan pengawasan persyaratantekniskesejahteraan hewan;
22. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;w. pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidangketahanan pangan dan pertanian;
23. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
24. pengelolaan barang milik daerah yang beradadalampenguasaannya;
25. pelaksanaan administrasi di bidang ketahananpangandan pertanian;

» Struktur Organisasi

»   Dasar Hukum

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2023

»   Visi»   Misi

» Tugas Pokok

Dinas DPUPRPKP tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2021

• » Visi

  • Menjadikan Aset pemerintah daerah sebagai salah satu andalan bagi peningkatan PAD untuk pembangunan
    daerah

» Misi

• 1. Menyelenggarakan pengelolaan aset tanah dan rumah, pemerintah kota malang yang terjaga dengan manajemen modern;
  2. Memaksimalkan pendayagunaan aset tanah dan rumah melalui inventarisasi revitalisasi dan reposisi aset;
  3. Mengembangkan pemanfaatan tanah sebagai andalan peningkatan PAD.

 » Tujuan

1. Meningkatkan kinerja pengeloaan aset tanah dan rumah pemerintah kota malang;
2. Meningkatkan daya guna aset pemerintah kota malang;
3. Meningkatkan kontribusi aset pemerintah kota malang terhadap peningkatan pendapatan asli daearah.

» Tugas Pokok

• Dinas Sosial melaksanakan tugas melaksanakanurusanpemerintahan di bidang Sosial, PemberdayaanPerempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKeluargaBerencana serta urusan pemerintahan di bidang Pertanahanyang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.

» Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis di bidangsosial,pemberdayaan perempuan, perlindungananak,pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
3. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
4. pemberdayaan sosial;
5. penanganan fakir miskin;
6. pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaanperempuan di bidang ekonomi, sosial, politikhukumdankualitas keluarga;
7. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajiandatadan informasi gender dan anak;
8. pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi danpartisipasi, pengasuhan, keluarga danlingkungan,kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitasdan kegiatan budaya;
9. pencegahan dan penanganan kekerasanterhadapperempuan di dalam rumah tangga, di bidangketenagakerjaan, dalam situasi darurat dankondisikhusus serta dari tindak pidana perdaganganorang;
10. pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanandan kesejahteraan keluarga;
11. pengelolaan barang milik daerah yang beradadalampenguasaannya;
12. pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaanperempuan, perlindungan anak, pengendalianpendudukdan keluarga berencana;
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangsosial,pemberdayaan perempuan, perlindungananak,pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dann.
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehwalikotadibidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungananak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.