Dinas

» Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan  Perizinan Terpadu Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Sub Bagian Keuangan

1. Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum (PU)
2. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian
3. Bidang Pelayanan Perizinan Kepariwisataan dan Sosial Budaya
4. Tim Teknis
5. Kelompok Jabatan Fungsional

» Moto dan Komitmen

2 M : Mempermudah Persyaratannya dan Mempercepat Izinnya!

Makna motto:

• DPMPTSP berupaya untuk mempermudah persyaratan perizinan dan mempercepat proses penyelesaian izin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tuntutan masyarakat.

Komitmen / Maklumat janji layanan DPMPTSP  Kota Malang

• Siap memberikan layanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam perizinan.
• Siap mengikuti Globalisasi dalam layanan perizinan
• Siap menjadikan motor dalam mengerakan Arus Investasi di Kota Malang dalam perizinan
• Siap menjalankan perizinan terpadu satu pintu di Kota Malang

» Visi Misi

Visi

• Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang cepat dan akuntabel

Adapun maksud dari penjelasan dari visi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Malang adalah :

• Pelayanan Perizinan artinya Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan, Permohonan, Pemrosesan, Penandatanganan Keputusan Perizinan.
• Pelayanan Perizinan yang Cepat artinya cepat dalam menyelesaiakan Izin sesuai standar Operasional Prosedur dan cepat memperoleh informasi pelayanan
• Akuntabel artinya dalam produk perizinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dan aman.

PRINSIP-PRINSIP VISI

Pelayanan Perizinan Terpadu :

Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan, Penandatangan Keputusan Perizinan serta Pembayaran Retribusi Perizinan. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perizinan cukup di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

Pelayanan Perizinan yang cepat :

1. Cepat dalam Penyelesaian Izin sesuai dengan Standar Pelayanan Minimimal yang telah ditentukan.
2. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan terutama persyaratan yang melibatkan instansi terkait disederhanakan.
3. Cepat dalam Pemrosesan Izin baik yang dilaksanakan oleh BP2T maupun yang melibatkan instansi terkait ditunjang dengan SDM dan sarana yang memadai
4. Cepat dalam memberikan Informasi Pelayanan yang transparan dan akuntabel, meliputi persyaratan mekanisme pelayanan, biaya retribusi, waktu penyelesaian serta penanganan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan prosedur.

Pelayanan Perizinan yang akuntabel :

1. Produk perizinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan aman.

1. Faktor-faktor pendukung BP2T dalam memberikan pelayanan yang berkualitas meliputi :
2. SDM yang berkualitas dan profesional,
3. Sarana dan prasarana yang memadai
4. Teknologi Informasi (IT) digunakan secara maksimal untuk menunjang kinerja pelayanan (Sistem Informasi Management, website perizinan dan SMS gateway)

MISI

• Meningkatkan Mutu Pelayanan Perzinan yang adil, terukur, berkualitas dan Akuntabel

Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel

Sasaran: Meningkatnya kualitas  pelayanan perizinan

Arah kebijakan:

1. Mengoptimalkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana sebagai penunjang proses perizinan
3. Mengoptimalkan pelayanan perizinan yang berbasis Tehnologi Informasi (IT)
4. Penanganan pengaduan dan menjaga kualitas pelayanan perizinan dengan SKPD terkait.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi / penyuluhan di 5 (lima) kecamatan.
6. Mewujudkan kualitas kinerja keuangan.
7. Tujuan: Meningkatnya Kualitas  Administrasi KeuanganSasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KeuanganArah Kebijakan:
8. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

» Tugas Pokok dan Fungsi

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perizinan Kota Malang menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP). Sebagai unsur pelayan masyarakat di bidang perizinan, DPMPTSPmelaksanakan tugas pokok koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal dan  Perizinan Terpadu Kota Malang mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pelayanan perizinan terpadu;
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
4. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
7. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
8. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;
9. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
10. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP);
12. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara
14. berkala melalui website Pemerintah Daerah;
15. Pemberdayaan jabatan fungsional;
16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan   tugas dan fungsinya.

» Struktur Organisasi

»   Dasar Hukum

»   Visi

»   Misi

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
   Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

» Misi

1. Mengembangkan dan membangun kepariwisataan Kota Malang
2. Pengembangan obyek wisata kota
3. Menciptakan kenyamanan bagi wisatawan
   
4. Melestarikan budaya lokal
5. Terselenggaranya kegiatan kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

» Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

» Fungsi

1. 1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
   2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebudayaan dan pariwisata;
   3. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kebudayaan, nilai tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, purbakala dan permuseuman;
   4. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kepariwisataan;
   5. pelaksanaan pengembangan dan promosi potensi wisata;
   6. pengelolaan pemanfaatan Gedung Kesenian Gajayana Pemerintah Kota Malang;
   7. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
   8. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangannya;
   9. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   10. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
   11. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
   12. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
   13. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
   14. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
   15. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
   16. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
   18. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
   19. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata;
   20. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
   21. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
   22. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
   23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
   24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi

» Misi» Tujuan

» Sasaran» Tugas Pokok

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Misi

» Fungsi

» Dasar Hukum

• Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
• Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
  Kerja Dinas Pendidikan

• Memberikan kemudahan bagi akses pendidikan yang kualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

   

   

   

   

   

» Misi

1. Memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang pelayanan pendidikan di Kota Malang.
2. Memberikan layanan dengan prosedur mudah, aman, nyaman, dan menyenangkan.
3. Memberikan layanan prima tanpa memungut biaya yang terlalu besar bahkan gratis.
4. Selalu meningkatkan kwalitas SDM dan layanan yang berbasis teknologi terkini.

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

» Fungsi

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan;
3. pelaksanaan dan sosialisasi standar nasional pendidikan;
4. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan pendidikan nonformal;
5. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
6. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;
7. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
8. pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
9. peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional;
10. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
11. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
12. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
13. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
14. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
15. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
16. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
17. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
18. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
19. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
20. pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
21. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah;
22. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
23. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
24. pembantuan pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;
25. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
26. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
27. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
28. pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
29. pelaksanaan dan pembinaan kesiswaan di bidang kepemudaan, olah raga, kesenian dan budaya;
30. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan;
31. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
32. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
34. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
35. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
36. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
37. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
38. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
39. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
40. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki
41. kualitas layanan;
42. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
43. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
44. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan
45. dan kearsipan;
46. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
47. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
48. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
49. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

» Dasar Hukum

• • Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
  • Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

• Terwujudnya Dinas Kesehatan sebagai Lembaga yang berkualitas dengan didukung tenaga professional, berwawaan luas dan dijiwai rasa kemanusiaan yang tinggi

1. Menciptakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi masyarakat yang memerlukan.

    

    

2. Mendorong dan menggerakkan pembangunan bidang kesehatan di Kota Malang.
3. Mengembangkan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan sesuai tingkat profesionalisme yang tinggi.

• Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dibutuhkan masyarakat;
4. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
5. Pelaksanaan registrasi, akreditasi sarana dan tenaga kesehatan tertentu;
6. Pendayagunaan tenaga kesehatan;
7. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang kesehatan;
8. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang kesehatan;
9. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
10. Pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumber daya masyarakat;
11. Pelaksanaan promosi kesehatan;
12. Pelaksanaan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
13. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk dan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
14. Pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
15. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengendalian penyakit menular serta penyehatan lingkungan;
16. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
17. Pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;
18. Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
19. Pemeriksaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
20. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
21. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
22. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
23. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
24. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site
    Pemerintah Daerah;
26. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
27. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
28. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

1. 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
   2. Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
      Kerja Dinas Perhubungan

1. 1. • Terwujudnya Pelayanan Jasa Perhubungan yang aman, nyaman, tertib, teratur, bersih
        dan lancar 

1. 1. • Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan.

1. 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
   2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan;
   3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
   4. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
   5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
   6. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
   7. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
   8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
   9. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
   10. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;
   11. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;
   12. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
   13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
   14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
   16. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
   17. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
   18. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
   19. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
   20. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
   21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Visi

» Tugas Pokok» Fungsi

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

» Misi

» Tugas Pokok

» Fungsi

» Struktur Organisasi

»   Dasar Hukum

»   Visi»   Misi

» Tugas Pokok

» Struktur Organisasi

» Dasar Hukum

• Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
• Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
  dan Tata Kerja Dinas Perumahan

  » Visi

  • Menjadikan Aset pemerintah daerah sebagai salah satu andalan bagi peningkatan PAD untuk pembangunan
    daerah

» Misi

• 1. Menyelenggarakan pengelolaan aset tanah dan rumah, pemerintah kota malang yang terjaga dengan manajemen modern;
  2. Memaksimalkan pendayagunaan aset tanah dan rumah melalui inventarisasi revitalisasi dan reposisi aset;
  3. Mengembangkan pemanfaatan tanah sebagai andalan peningkatan PAD.

 » Tujuan

1. Meningkatkan kinerja pengeloaan aset tanah dan rumah pemerintah kota malang;
2. Meningkatkan daya guna aset pemerintah kota malang;
3. Meningkatkan kontribusi aset pemerintah kota malang terhadap peningkatan pendapatan asli daearah.

» Tugas Pokok

• Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial

» Fungsi

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
3. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
4. pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
5. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
6. pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
7. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
8. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
9. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
10. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
11. pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
12. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
13. pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
14. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
15. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
16. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
18. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
20. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
21. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
24. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
25. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
26. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
28. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
29. pengevaluasian dan pelaporan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi; dan
30. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokoknya.

» Struktur Organisasi

»   Dasar Hukum

»   Tugas Pokok

» Struktur Organisasi

»   Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

» Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

» Fungsi

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepemudaan dan olahraga;
3. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga serta kerjasama kepemudaan;
4. pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga prestasi dan rekreasi;
5. pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
6. pelaksanaan kegiatan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
7. pemberian rekomendasi kegiatan dan atau pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
8. pemberian stimulan peralatan kewirausahaan,  pengembangan potensi pemuda dan olahraga;
9. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
10. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangannya;
11. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
13. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
14. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
15. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
16. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
17. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
18. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
19. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
20. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
23. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
24. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
25. pengevaluasian dan pelaporan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi; dan
26. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Struktur Organisasi

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

»   Visi

Terwujudnya pusat database kependudukan yang akurat dan aktual berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

»   Misi

1. Meningkatkan profesionalisme SDM;
2. Mengoptimalkan penerapan Sistem Administrasi Kependudukan berbasis teknologi;
3. Memberikan perlindungan hukum dan legalitas identitas penduduk secara administratif
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara prima;
5. Memanfaatkan database kependudukan untuk perencanaan pembangunan;
6. Mengoptimalkan dan meningkatkan tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

» Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

» Fungsi

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pelaksanaan pendaftaran penduduk;
4. pelaksanaan pemberian NIK;
5. penerbitan KK, KTP, dan Kartu Tanda Penduduk Khusus;
6. pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
7. pencatatan mutasi penduduk dan perubahan data-data penduduk;
8. pengumpulan dan pengolahan data penduduk dengan hak akses;
9. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi kependudukan;
10. pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan;
12. pelaksanaan pencatatan sipil;
13. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
15. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
16. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
17. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
18. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
19. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
20. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
21. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
22. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
23. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil;
24. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
25. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
26. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
27. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Struktur Organisasi

Dasar Hukum

»   Visi

»   Misi

» Tugas Pokok

» Fungsi

Struktur Organisasi

Dasar Hukum

»   Visi

»   Misi

» Tugas Pokok

» Fungsi

Struktur Organisasi

Dasar Hukum

»   Visi

»   Misi

» Tugas Pokok

» Fungsi