Surabaya (malangkota.go.id) – Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur 2019 bertema ‘Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Menyukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju’ dihelat di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat ( 22/11/2019).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengatakan bahwa poin penting rakor menyeimbangkan program pusat dan daerah.
“Maka saya tekankan, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) harus benar-benar ter-delivery ke penerima manfaat. Itu password yang harus dipegang kepala daerah hingga sampai camat maupun lurah,“ pesannya.
Rakor kali ini diikuti oleh Forkopimda Jawa Timur, Forkopimda Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, Camat, Lurah, Kapolsek dan Danramil se-Jawa Timur serta perwakilan kantor kementerian dan kelembagaan yang ada di Jawa Timur.
Diutarakan mantan Menteri Sosial tersebut, fokus pembangunan Jawa Timur tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Gubernur Khofifah juga menginfokan masih terdapat 363 desa tertinggal di Jatim dan masih terdapat 253 rumah tangga yang belum teraliri listrik. Maka penguatan infrastruktur dan juga elektrifikasi berbasis rumah tangga menjadi salah satu poin yang diutamakan Jatim.
Kepada para wali kota dan bupati, Khofifah juga mengingatkan pentingnya proyek jambanisasi. “Terlebih dari data yang ada Tuberculosis (TB) di Jatim masih sangat rentan, yang salah satunya dipicu oleh rendahnya sanitasi lingkungan rumah tangga. Maka jambanisasi berbasis rumah tangga dan sanitasi sehat harus kita kuatkan,“ tegasnya.
Hal yang juga jadi sorotan Gubernur Khofifah yakni terkait tantangan bidang SDM. mengacu parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jawa Timur (IPMnya) masih di bawah nasional. Dimana IPM nasional 71,39 sementara Jatim 70,77 (urutan ke 15). Rata rata lama sekolah (RLS) Jatim 7,39 tahun (setara kelas 2 SMP).
Di kinerja investasi, Khofifah menegaskan pentingnya penguatan industri mamin, alas kaki, tekstil dan produk tekstil karena industri tersebut menjadi kekuatan dan unggulan jatim. “Dan pada aspek kebijakan, saya tegaskan password-nya untuk investasi adalah padat karya dan berorientasi eksport.
Dengan telah disahkannya APBN di bulan Oktober, mendorong proses percepatan proses PBJ daerah. DIPA Kota Malang sebesar 5,5 trilyun dari total keselurahan DIPA Provinsi Jatim yang sebesar 49,2 Trilyun. DIPA Jatim posisi ketiga terbesar di Indonesia, menunjukkan peran yang strategis.
Sementara itu Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan akan menjadi perhatian khusus terkait nilai kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Sepakat saya dengan semangat harus ter-delivery-nya program pemerintah kepada masyarakat sampai di level yang paling bawah yaitu rumah tangga,” ujarnya. (humas/yon)
