Malang, (malangkota.go.id) – Rencana kerja (renja) yang disiapkan setiap perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan tahun 2023 diuji secara mendalam di hadapan Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji bersama Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko dan tim ahli dari kalangan akademisi di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Selasa (26/4/2022).
“Penekanannya programnya itu harus dirasakan oleh rakyat. Apa yang masuk di RKPD itu perlu dirasionalisasi. Rasionalisasinya bagaimana, yaitu sesuai dengan komitmen apa yang tertuang di rencana rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan lelang kinerja. Jadi membangun sebuah komitmen,” papar Sutiaji.
Orang nomor satu di Pemkot Malang tersebut menekankan perlunya rasionalisasi dalam penyempurnaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sehingga dapat mengoptimalisasi pemanfaatan programnya untuk masyarakat, tepat sasaran, efektif dan efisien, memberikan nilai tambah, dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, menggali potensi apabila ada program yang kekurangan anggaran, dari mana disaring.
Terkait pelibatan akademisi dalam kegiatan, Sutiaji menegaskan bahwa hal tersebut sangat penting agar perspektif birokrasi Pemkot Malang semakin terbuka dan kaya akan perkembangan keilmuan dan pengetahuan, baik yang bersifat makro tata kelola maupun spesifik terhadap setiap isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, SH., M.Hum menjelaskan bahwa penyusunan RKPD ditargetkan masuk rancangan akhir pada bulan April ini.
“Supaya RKPD pas betul, maka renja perangkat daerah harus dipaparkan di depan Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, dan Sekretaris Daerah Kota Malang. Perangkat daerah masing-masing memaparkan supaya beliau tau apakah anggaran yang telah disusun oleh perangkat daerah itu betul-betul sesuai dengan target pencapaian di RPJMD,” terang Dwi.
Sesuai dengan arahan Wali Kota Malang, bahwa berbagai program Pemkot Malang harus menyentuh ke masyarakat, serta memberikan nilai tambah terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU) yang sudah disusun dalam RPJMD 2023. Adapun isu-isu strategis yang menjadi prioritas, antara lain penguatan ekonomi masyarakat, penanganan banjir dan perbaikan jalan berlubang, serta menekan tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang.
“Harapannya Malang Creative Center dapat mengurangi angka pengangguran, sehingga harus segera diaktivasi,” sambungnya.
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, kata dia, sudah melakukan kajian-kajian untuk operasionalnya seperti apa agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Prosesnya setelah dipaparkan dan renja perangkat daerah selesai.
“Rancangan akhir RKPD ini akan dikirim ke provinsi untuk dievaluasi. Setelah penetapan RKPD oleh provinsi, dokumen RKPD Kota Malang juga ditetapkan. Target bulan Juni, karena prosesnya panjang sehingga kita juga harus melakukan percepatan-percepatan,” tutupnya. (eka/ram)
