Klojen (malangkota.go.id) – Meski tidak terjun langsung dalam politik praktis, namun kader atau warga Muhammadiyah khususnya di Jawa Timur, diberikan kebebasan untuk terjun dalam dunia politik dan bergabung dengan partai politik manapun.
Ketika para kader Muhammadiyah menyebar dan memberikan dampak positif, maka ini juga akan menjadi kekuatan yang semakin menguatkan posisi Muhammadiyah di berbagai bidang kehidupan.
Beberapa hal itulah yang disampaikan Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Khoirul Abduh usai audensi warga Muhammadiyah dengan DPRD Kota Malang di gedung DPRD Kota Malang, Kamis malam (30/11/2023).
Muhammadiyah, disampaikannya akan mendukung semua kader yang terjun dalam dunia politik dengan tetap memegang prinsip keberadaban. Selain itu, menurutnya berbagai aspek kehidupan ini tak lepas dengan campur tangan politik.
Semakin banyak kader Muhammadiyah di parlemen atau pemerintahan, maka akan semakin menguatkan bargaining Muhammadiyah di berbagai penentuan kebijakan.
“Nah inilah yang kemudian kita harapkan nanti ada keterwakilan orang Muhammadiyah dari partai manapun di parlemen. Karena setiap kebijakan ini kan mesti kebijakan politik,” beber Khoirul.
Dia mencontohkan, bahwa lembaga pendidikan, rumah sakit dan lembaga dakwah lain di Muhammadiyah banyak, yang kadang-kadang proses perizinan dan sebagainya dibutuhkan legislasi dari anggota dewan yang ada di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. “Inilah yang kemudian kita raih tapi dalam konteks tidak kemudian meng-endorse satu partai”, tegas Khoirul.
Sedangkan terkait kondisi politik saat ini, dikatakan Khoirul bahwa Muhammadiyah akan tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan tidak mengabaikan sikap kritisnya. “Secara umum, pesta demokrasi harus berjalan dengan baik, damai, berlegitimasi, berkeadaban, dan berkemajuan,” tuturnya. (say/yon)
