Blimbing (malangkota.go.id) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 yang digelar oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang di Hotel Atria Kota Malang, Kamis (27/2/2025).
Erik pun mengambil contoh terkait rencana pelebaran kaki simpang, tentu ada banyak hal yang harus diperhatikan, seperti adanya lampu dan rambu lalu lintas, ATCS, pohon, papan reklame, hingga mungkin pipa PDAM. “Jadi dalam proyek ini tidak hanya melibatkan DPUPRPKP saja, namun banyak perangkat daerah dan instansi terkait yang terlibat. Dengan demikian kita sudah punya rencana yang disinergikan untuk program tersebut. Jadi salah satu fungsi penyelenggaraan forun ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan memitigasi problem dalam pelaksanaan program nantinya,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita yang turut hadir dalam forum diskusi ini menyampaikan bahwa pemerintah wajib hadir untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, namun harus juga mematuhi instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran. “Kami di Legislatif berharap adanya jalinan kerja sama juga dengan pemangku kepentingan sebagai rangkaian hexahelix untuk kita bisa bergotong royong. Kita perkuat lagi crosscutting sehingga di tengah efisiensi, kita masih bisa menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Ami teresbut menegaskan bahwa program yang nanti akan dilaksanakan dapat menunjukkan hasil tak sekadar kuantitas, namun lebih menunjukkan dampak yang ditimbulkan. “Harapan saya di 2026 mendatang kita dapat menerjemahkan kebijakan melalui program yang bisa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Hasil dari kebijakan dan program perangkat daerah adalah apakah outcome-nya sesuai yang diharapkan. Bagaimana impact-nya,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu menyampaikan bahwa penyelenggaraan forum lintas perangkat daerah ini juga dimaksudkan untuk menyerap saran dan masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan renja perangkat daerah tahun mendatang. Oleh karena itu lah dalam forum ini menghadirkan perwakilan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program-program Pemkot Malang.
“Forum ini untuk penajaman target kinerja mulai dari program kegiatan apa? Kelompok sasarannya siapa? Hingga lokasi dimana? Selanjutnya, hasil penyempurnaan rancangan renja perangkat daerah berdasarkan saran dan masukan dalam forum lintas perangkat daerah harus disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi paling lambat minggu kedua bulan Maret 2025 ini,” pungkas Dwi. (ari/yn)
