Dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Malang menggelar Sosialisasi Pelayanan Publik Menuju Good Governance dan Bimbingan Teknis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Hotel Savana Malang, Rabu (23/9). Acara ini diikuti 200 orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan undangan lainnya.
Wakil Wali Kota Malang, Drs. Sutiaji yang membacakan sambutan Wali Kota Malang H. Moch. Anton menyampaikan bahwa otonomi daerah berdampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat akan suatu pelayanan di berbagai bidang kehidupan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
“Dalam memberikan pelayanan publik kita harus memahami tentang kesetaraan antara hak dan kewajiban. Pemerintah harus mampu merubah mindset perilaku birokasi dari budaya penguasa menjadi budaya pelayanan agar pemerintah selalu hadir di antara masyarakat,” urai Sutiaji, Rabu (23/9).
Dalam mempermudah warga memperoleh layanan, imbuhnya, pemerintahan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat kepada masyarakat. “Seluruh unit-unit pelayanan di lingkungan Pemkot Malang berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP),” imbuh pria berkacamata itu.
Dengan terlaksananya sosialisasi inovasi pelayanan publik menuju good governance dan bimbingan teknis survei kepuasan masyarakat ini, lanjut politisi PKB itu, dapat memberikan pemahaman yang sama terkait upaya pengembangan kreativitas dan inovasi terhadap pelayanan publik.
Diakhir acara dilanjutkan dengan pemberian materi inovasi pelayanan publik yang harus dilakukan secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono, Ak, M.Sc. (say/hms/yon)
