Klojen (malangkota.go.id) – Disela-sela acara blusukan Walikota Malang yang dilanjutkan dengan acara sambung rasa dengan warga Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, Minggu (5/2), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang menggelar sosialisasi serta pengenalan ciri-ciri uang rupiah baru emisi 2016 kepada masyarakat.
Dalam gelaran ini, warga diberitahu mengenai ciri-ciri uang baru seperti halnya warna fisik yang terang, tulisannya timbul sehingga kalau diraba terasa kasar, dan lain sebagainya. Dalam sebelas pecahan uang rupiah baru ada teknologi pengamanan sehingga tidak mudah untuk dipalsukan.
Sosialisasi ini dilakukan adalah untuk menghindari dan menekan peredaran uang palsu, karena biasanya ketika pemerintah mengeluarkan uang baru sangat rawan terjadinya pemalsuan. Jika hal itu sampai terjadi, maka masyarakat-lah yang dirugikan. Dalam kesempatan ini warga juga diimbau agar turut menjaga keaslian uang rupiah dengan tidak melipat, mencoret-coret, men-staples uang, dan sebagainya.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Malang Dudi Herawadi. Ia mengimbau agar uang rupiah yang merupakan alat tukar jual beli ini terjaga dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan sosialisasi kali ini, menurutnya akan terus digencarkan di berbagai tempat seperti pasar, instansi pemerintah dan swasta, maupun lembaga pendidikan.
“Antusias masyarakat untuk mengetahui dan memiliki uang pecahan baru ini sangat tinggi. Namun di sisi lain, keberadaan uang baru di wilayah kerja Bank Indonesia Cabang Malang masih relatif langka dan jumlahnya terbatas. Oleh sebab itulah kami selalu melakukan sosialisasi agar masyarakat mengenalinya,” imbuh Dudi.
Ditambahkannya, meski jumlahnya sedikit, namun Bank Indonesia Malang tetap melayani penukaran uang baru dalam jumlah tertentu setiap harinya atau setiap kali ada acara sosialisasi seperti ini. Warga pun terlihat antusias dan mengantre di loket yang disediakan untuk mendapatkan uang baru.
Keterbatasan uang rupiah baru emisi 2016 di Malang menurut Dudi karena pihak BI pusat masih memprioritaskan Bank Indonesia yang berada di luar pulau Jawa atau daerah perbatasan seperti halnya Papua dan Kalimantan dengan pertimbangan jalur transportasi. “Kalau ke Jawa jalur dan sarana transportasinya lebih mudah serta lebih cepat. Jadi bukannya Jawa dianaktirikan, tapi masih menunggu giliran,” jelasnya. (say/yon)
