Jakarta – Ada zebra mendobrak pintu, Lapo Bra memang bermutu. Itulah sebait pantun yang diucapkan Refly Harun, salah satu dewan juri Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 saat menutup penjurian dan penilaian inovasi pelayanan publik dari Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang yang dipaparkan secara langsung oleh Walikota Malang H. Moch. Anton.
Tampak hadir mendampingi Walikota Malang, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Malang Drs. Djoko Yuwono Mulyono, M.Si, Kepala Barenlitbang Kota Malang Drs. Wasto, SH, MH, Kabag Organisasi Dwi Rahayu, SH, M.Hum, dan Kabag Humas Muhammad Nur Widianto, S.Sos.
Acara yang digelar di Ruang Sriwijaya Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Rabu (3/5) ini menjadi ajang kompetisi lembaga kementerian, lembaga negara, BUMN, BUMD, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten unjuk inovasi pelayanan publik.
Di hadapan tiga dewan juri, yang terdiri dari JB Kristiadi, Refly Harun dan Wawan Sobari, Walikota Malang yang akrab disapa Abah Anton oleh warga Kota Malang itu menyampaikan jika Layanan Pojok Braille (Lapo Bra) dihadirkan sebagai langkah menangkap spirit equality (kesetaraan) untuk semua warga negara dalam mendapatkan hak-haknya di bidang literasi dan pendidikan.
“Tak boleh ada halangan dan hambatan bagi warga untuk maju, termasuk dari saudara-saudara penyandang disabilitas tuna netra dan disabilitas lainnya untuk mendapatkan layanan pustaka. Lapo Bra hadir untuk itu,” jelasnya.
Menanggapi paparan Abah Anton, JB Kristiadi dalam komentarnya merasa tertarik dengan inovasi ini. Secara langsung para juri juga berkomunikasi dan menguji kemanfaatan Lapo Bra kepada salah seorang penyandang disabilitas tuna netra yang dihadirkan dalam forum penilaian.
Ada keunikan Lapo Bra yang jadi perhatian, yakni pioneer (pelopor) inovasi, layanan perpustakaan umum bagi penyandang netra yang pertama, kemudian yang kedua karena mudah dan lengkap dengan koleksi braille 2.000 buku, berbasis teknologi informasi dan talking book, serta yang ketiga komprehensif dan inklusif, SDM berkompeten, infrastruktur ramah disabel, dan layanan antar jemput gratis.
Berdasarkan data tahun 2016, di Kota Malang tercatat jumlah disabilitas tuna netra ada sebanyak 1.138 jiwa atau 0.12 % dari total jumlah penduduk Kota Malang.
Pemerintah Kota Malang sendiri sebagaimana disampaikan Abah Anton, sejak 2015-2016 telah menggelontorkan anggaran khusus untuk pembinaan kelompok disabilitas sebesar Rp 3 M, dan penataan infrastruktur yang ramah disabilitas sebesar Rp 71 M. Khusus untuk pembangunan Lapo Bra sendiri mencapai Rp 3 M. (say/yon)
