Kedungkandang (malangkota.go.id) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenducapil) Kota Malang menyasar sejumlah SMA dan SMK di Kota Malang untuk melakukan perekaman KTP Elektronik. Hal ini sebagai program pemenuhan hak warga negara yang salah satunya harus memiliki dokumen kependudukan.
Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko saat meninjau perekaman KTP-El di SMAN 10 Malang, Selasa (19/2/2019) menyampaikan jika para pelajar yang sudah berusia 17 tahun memiliki KTP, maka mereka bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak, membuat Surat Izin Mengemudi, dan lain-lain.
Ditambahkannya, hanya dalam hitungan menit para pelajar ini sudah bisa memiliki kartu identitas. “KTP-El ini harus dimiliki setiap warga negara sebagai dokumen kependudukan yang memiliki banyak manfaat. Bagi para pelajar untuk memiliki KTP-El ini, hanya membawa fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga,” imbuhnya.
Sejumlah sekolah, terang pria berkacamata ini, akan terus disasar oleh Dispendukcapil Kota Malang sehingga nantinya para pelajar yang sudah berusia 17 tahun dan wajib memiliki KTP dapat terpenuhi.
Lebih jauh pria yang kerap disapa Bung Edi ini menyampaikan jika pihaknya sangat mengapresiasi sinergi kedua instansi (Dinas Pendidikan dan Dispendukcapil) sehingga juga memudahkan warga untuk memiliki KTP-El.
“Program jemput bola seperti ini sangat bagus. Oleh sebab itu harus didukung semua pihak, terutama elemen sekolah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dispendukcapil Kota Malang, Drs. Sudarmanto, MM mengatakan bahwa pihaknya selain menyasar para pelajar untuk membuat KTP-El, juga terus menyosialisasikan akan pentingnya KTP-El.
“Dengan demikian, mereka sadar dan segera membuat KTP-El meski tidak ada pelayanan perekaman di sekolah,” jelasnya.
Diungkapkannya, sejumlah sekolah menengah atas akan didatangi petugas Dispendukcapil Kota Malang sehingga bagi guru atau karyawan sekolah yang belum memiliki KTP-El juga bisa segera mengurus dan memiliki identitas kependudukan.
“Untuk gelombang pertama, kami akan mendatangi sembilan sekolah dari sekitar 15 sekolah yang kita canangkan,” pungkas Sudarmanto. (say/yon)
