Malang- Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Kesehatan, dan Kepala BNPB pagi ini, Selasa, 5 Januari 2021, mengadakan rapat koordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. dalam rangka Sosialisasi Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Penegakan Protokol Kesehatan. Pemerintah Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh plt. Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.
Dalam rapat dimaksud, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa akan ada 5 merk vaksin yang dijadikan pilihan dan siap edar di Indonesia.
Proses vaksinasi diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan yang saat ini jumlahnya sekitar 1,6 juta. Setelah itu, proses vaksinasi akan dilanjutkan bagi petugas publik (17,4 juta), lansia (21,5 juta), masyarakat rentan (63,9 juta), dan yang terakhir untuk masyarakat lainnya (77,1 juta).
Vaksin bagi tenaga kesehatan akan diberikan secara bertahap agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sosialisasi yang tepat juga digarisbawahi dalam rapat koordinasi ini agar tidak terjadi kegaduhan dalam masyarakat mengapa vaksin ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan terlebih dulu.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program ini maka Presiden dan Kepala Daerah akan terlebih dahulu mengikuti proses vaksinasi.
“Tanggal 13 Januari, vaksin pertama akan diterimakan kepada Presiden Joko Widodo, dan beberapa pejabat pemerintah pusat.” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
Selanjutnya tanggal 14 dan 15 Januari akan diterimakan kepada para Kepala Daerah dengan prioritas batas usia 60 tahun. Jika pemimpin daerah melebihi batas usia, maka dapat diwakili oleh Forkopimda, public figure, dan tokoh agama daerah setempat.
Adapun Doni Munardo, Kepala BNPB dalam pemaparannya mengingatkan bahwa walaupun vaksin sudah beredar, namun jangan sampai membuat kita abai terhadap protokol kesehatan. “Prokes harus ditegakkan. Kita lihat angka kematian dokter meningkat. Harap masyarakat memiliki empati dengan meningkatkan protokol kesehatan,” demikian ujarnya.
Tidak bisa dipungkiri, jumlah angka positif dan kematian di beberapa daerah meningkat, terutama pasca libur panjang. Keberadaan vaksin tidak secara seketika akan menghentikan Covid-19.
Upaya-upaya untuk meningkatkan protokol kesehatan juga perlu diperhatikan, salah satunya adalah dengan pengaktifan kembali posko terpadu, kalau bisa sampai tingkat RT/RW, selalu mengingatkan seluruh satgas dan masyarakat. “Pejabat juga harus memberi contoh terkait penerapan protokol kesehatan,” tegas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
