Malang, (malangkota.go.id) – Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Kota Malang tahun 2021 mulai disalurkan. Penyaluran diawali dengan launching BPNTD untuk bulan Januari hingga Maret oleh Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji di aula Kantor Kecamatan Kedungkandang, Rabu (23/03/2021).
Tujuan dari PNTD ini adalah untuk meringankan beban hidup bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memang memerlukan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. BPNTD tahun 2021 ini merupakan tahun kedua setelah tahun 2020 sukses dijalankan.
Kali ini Pemkot Malang bekerja sama dengan Bank Jatim untuk membuat kartu BPNTD di mana dalam kartu terdapat barcode khusus. Kartu tersebut nantinya akan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat pengambilan beras dengan sistem membelanjakannya di e-Warung. Untuk sasaran BPNTD tahun 2021 adalah 7.226 KPM yang terdiri dari kluster reguler sebanyak 6.626 KPM, lansia 200 KPM, dan disabilitas 400 KMP.
“Kita launching ini karena ada hal yang baru, yaitu sudah pakai barcode yang semakin memudahkan dalam pembelanjaan serta pendataan. Sementara ini, ada 7.226 KPM untuk se-Kota Malang,” papar Sutiaji.
Untuk besaran harga BPNTD tahun 2021 adalah Rp125.000 yang meningkat dibandingkan tahun lalu, yaitu Rp110.000. Bantuan ini nantinya bisa dibelanjakan di 53 e-Warung di Kota Malang. BPNTD hanya bisa dibelanjakan di e-Warung, sedangkan untuk prinsip dasar BPNTD tahun 2021 adalah tidak boleh dibelanjakan selain untuk belanja beras.
Launching BPNTD ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Sutiaji kepada peserta perwakilan KPM dari masing-masing kecamatan, termasuk perwakilan dari lanjut usia dan disabilitas. Selanjutnya bantuan bisa dicairkan melalui e-Warung di kecamatan masing-masing.
“Sekarang kan ada yang lebih canggih, kita non tunai enak tidak ribet. Kalau dulu harus pengadaan beras dan disampaikan berupa beras pada masyarakat. Pernah kan ada kasus ditentukan hari H ternyata lupa, nah sekarang kan tidak,” terang Sutiaji.
Sutiaji juga menyampaikan bahwa akan terus menguatkan sinergi semua pihak terkait seperti kelurahan, Pusat Kesejahteraan Sosial (Pukesos) yang turut menjadi ujung tombak dalam pendataan penerima bantuan. “Kami berharap, mudah-mudahan kekuatan keuangan daerah (KKD) bisa semakin baik sehingga dapat bertambah untuk besaran bantuannya. Ayo pentahelix kita kuatkan harapannya bisa menjadi kekuatan kita bersama,” tambah Sutiaji.
Penguatan pembaharuan dan validasi data juga menjadi poin penting dalam program ini sehingga akan terus dilakukan. Sutiaji berharap dengan melalui program ini inflasi bisa naik. “Berdasar data BPS, inflasi Kota Malang kemarin masih rendah, harapan kami inflasi Kota Malang tinggi sehingga bisa menunjukkan daya beli masyarakat naik. Sementara kami berharap inflasi naik, sehingga ada pertumbuhan ekonomi. Salah satu di antara jalannya ya ini, segera digulirkan program ini,” tutup Sutiaji. (eka/ram)
