Malang, (malangkota.go.id) – Seiring dengan perkembangan modernisasi dan digitalisasi, tentunya ketersediaan dan validitas data menjadi kebutuhan dasar yang wajib dimiliki sebagai dasar pengambilan kebijakan semua aspek pelaksanaan pembangunan. Tanpa data yang valid, kebijakan pembangunan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran sehingga tujuan dari pembangunan tersebut tidak tercapai.
Hal itu yang disampaikan Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko dalam acara temu kerja regional pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 bagi pengelola data tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Hotel Grand Mercure, Selasa (19/07/2022) malam.
Menurutnya, dalam konteks yang lebih spesifik kaitannya dengan pembangunan manusia Indonesia, perlu dan wajib untuk terus dilakukan pemutakhiran secara periodik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2004 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga berencana serta sistem informasi keluarga.
Hal tersebut, terang pria yang kerap disapa Bung Edi itu, tentunya patut untuk kita pedomani bersama bahwa pendataan keluarga menjadi kegiatan yang krusial dalam rangka menggambarkan dan mendefinisikan secara detail, baik secara kualitatif dan kuantitatif tentang data mikro keluarga dan anggota keluarga yang meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga berisiko stunting.
“Kesemuanya ini adalah potensi besar yang harus kita tangkap melalui pendekatan yang tepat, mengingat betapa besarnya potensi penduduk Indonesia dalam rangka turut berperan aktif menyukseskan pembangunan. Terlebih kita juga mempunyai potensi bonus demografi yang apabila dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi modal yang cukup bagus,” urainya.
Oleh karena itu, kata Bung Edi, dalam rangka kesuksesan dan keberhasilan kita bersama memutakhirkan basis data keluarga ini, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah memberikan pemahaman yang kuat kepada individu, keluarga dan masyarakat untuk memberikan data dan informasi yang sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.
Sejalan dengan hal tersebut, lanjut pria berkacamata itu, bagi pihaknya yang berada di tingkat daerah, komitmen untuk menjaga kesinambungan, keselarasan dan keberhasilan program dari pemerintah pusat melalui implementasi program daerah yang sejalan dengan program dari pemerintah pusat akan terus kami lakukan.
Melalui dinas terkait, terang Bung Edi, jika pihaknya juga siap untuk turut mensukseskan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia ini sehingga seperti yang disampaikan di awal bahwa outcome kegiatan ini dapat benar-benar dirasakan benefitnya bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dan semua stakeholder yang berkepentingan dalam rangka menyukseskan pembangunan melalui basis data yang valid dan terukur.
Sementara itu, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso mengatakan agar setiap pemerintah daerah bekerja lebih optimal lagi guna mendukung program ini, khususnya dukungan dari sisi alokasi anggaran. “Pemutakhiran pendataan keluarga ini akan sangat membantu merealisasikan berbagai program pemerintah, seperti dalam menekan angka stunting dan menciptakan keluarga sejahtera,” ungkapnya. (say/ram)
