oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Jul 14, 2021 | Berita, Pelayanan Publik | | 168 views
Malang (malangkota.go.id) – Salah satu dari lima strategi penanganan Covid-19 di Kota Malang yang dirancang Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji adalah Malber (Malang bebagi). Hal itu tergambarkan kuat di Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Selasa (13/7/2021). Warga menyalurkan bantuan untuk warga yang sedang isolasi mandiri (isoman) sebagai wujud konkrit dari aktualisasi kampung tangguh di masa pandemi Covid-19.
Penerimaan bantuan swadaya warga Kelurahan Samaan untuk memberikan dukungan moril dan materil kepada warga yang terinfeksi Covid-19
Diketahui, lima strategi penangangan Covid-19 itu mencakup Malpro (Malang beli produk lokal), Malber (Malang berbagi), Malherb (Malang herbal), Maldis (Malang digital servis) dan Malba (Malang bahagia).
Lurah Samaan Anang Setiawan, S. AP., M.Si mengatakan bahwa, bantuan ini adalah swadaya warga Kelurahan Samaan untuk memberikan dukungan moril dan materil kepada warga yang terinfeksi Covid-19. Bantuan dari warga tersebut berupa sembako yang terdiri dari bahan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, mi instan, kopi, teh, biskuit, susu, sarden, masker, dan lain-lain.
“Selain itu, warga juga memberikan uang tunai yang kemudian dibelanjakan sayur dan ikan, lalu dimasak oleh warga dan diantarkan ke tempat warga yang isoman,” ujar Anang Setiawan pada MC Kendedes, Rabu (14/7/2021).
Nominal bantuan per paket kurang lebih Rp150 hingga Rp200 ribu. Bantuan ini diterima oleh seluruh warga yang melaksanakan isoman di RW 1 hingga RW 8 yang perlu untuk mendapatkan bantuan. Seluruh bantuan yang masuk dikoordinir oleh Tim Satgas Covid-19 Kelurahan Tangguh Samaan, selanjutnya didistribusikan ke warga yang isoman.
Pengepakan bantuan oleh PKK RW ke dalam kardus untuk diberikan kepada warga.
“Sumber bantuan ini dari seluruh warga masyarakat, baik yang dikoordinir oleh ketua RW, ketua RT selaku PPKM Mikro, dan kelompok PKK RW yang dikoordinir oleh TP PKK Kelurahan Samaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kelurahan Samaan Weni Anang Setiawan memberikan imbauan kepada pengurus dan ketua PKK RW untuk bergerak bersama, peduli dan berempati untuk ikut memberikan semangat dan bantuan kepada warga yang sedang melakukan isoman.
“Alhamdulillah dari yang dikumpulkan oleh PKK, baik berupa uang tunai maupun aneka kebutuhan pokok. Kami juga membantu tim satgas dalam hal pengepakan bantuan ke dalam kardus untuk diberikan kepada warga. Semua tim di Kelurahan Samaan bergerak bersama untuk mengatasi pandemi. Karena dengan kebersamaan, Insha Allah kami mampu meringankan dan memberikan semangat untuk melewati pandemi ini,” sambungnya.
Kelurahan Samaan yang kompak, kata dia, memiliki jargon keber”samaan” membangun empati dan kepedulian warga untuk sama-sama memiliki, karena semua untuk warga dari warga.
Penyaluran bantuan untuk warga yang sedang isolasi mandiri (isoman) di Kelurahan Samaan
Mengetahui kekompakan warga Samaan ini, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji memberikan apresiasi positif. Karena di tengah pandemi ini, warga yang isoman harus diberikan semangat dan dukungan agar imunnya naik dan bisa segera pulih kembali. Wali Kota Sutiaji juga mengimbau kepada warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga yang sehat tidak tertular atau terinfeksi Covid-19.
“Mari kita berikan dukungan kepada warga yang terinfeksi Covid-19. Jangan diasingkan, mari kita bantu dengan sebisanya. Insha Allah pandemi Covid-19 ini akan segera berlalu dan kita bisa hidup normal lagi. Kuncinya adalah, mari sama-sama kita patuhi prokes dan kebijakan pemerintah,” tuturnya. (ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Jul 9, 2021 | Berita, Pelayanan Publik | | 51 views
Klojen (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota Malang akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) untuk pedagang kaki lima (PKL) di 26 titik kantor kecamatan dan kelurahan Kota pada Sabtu, (10/7/2021). Bansos ini diberikan kepada PKL yang terdapampak akibat Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 mendatang.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji audiensi dengan Kepala Kantor Pos Malang dan tim
Menyikapi hal itu, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Dra. Penny Indriani, MM, Kepala Kantor Pos Malang Juniarto Agung serta kepala perangkat daerah terkait di ruang kerja wali kota Balai Kota Malang, Jumat (9/7/2021).
“Mudah-mudahan BST yang akan dicairkan pada minggu depan bisa lancar. Kepada warga yang akan mengambil di Kantor Pos, saya minta agar tetap mematuhi protokol kesehatan,” imbuh Wali Kota Sutiaji.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani mengatakan bahwa, untuk tempat penyaluran bansos ini akan diatur oleh pihaknya supaya tidak terjadi antrean. “Kami akan mengatur tempatnya untuk menghindari antrean. Supaya prokes bisa dijalankan dengan ketat di lapangan,” ujar Penny Indriani.
Setiap wilayah, kata dia, akan diinformasikan melalui Puskesos terkait jadwal dan tempat pengambilan bansos senilai Rp300 ribu tersebut. Pihaknya juga melibatkan peran dari ketua RT dan RW di masing-masing wilayah.
“Jadi kami sudah berkoordinasi dengan camat, lurah, dan mengetahui RT/RW untuk para PKL yang terdampak Covid-19,” tuturnya.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) tahap lima dan enam pada minggu depan melalui Kantor Pos. Hal itu juga berlaku untuk warga Kota Malang yang bisa diambil di Kantor Pos Malang, Jalan Merdeka Selatan Nomor 5, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Kepala Kantor Pos Malang Juniarto Agung membenarkan bahwa, dirinya telah menghadap Wali Kota Malang untuk koordinasi penyerahan BST tahap lima dan enam. Penyalurannya berbeda dengan tahap sebelumnya karena Kota Malang sedang berlangsung PPKM Darurat.
“BST tahap lima dan enam akan kami serahkan minggu depan. Agar pelaksanaannya bisa sejalan dengan PPKM Darurat, maka kami melakukan koordinasi dengan kepala daerah,” jelas Juniarto.
Juniarto menambahkan jumlah nominal bantuan BST sama seperti sebelumnya, yakni Rp300 ribu dan diberikan dua bulan langsung. Jadi, warga yang mendapat BST akan menerima Rp600 ribu yang diberikan untuk periode Mei dan Juni.
“Kami berharap bantuan ini bisa diserahkan dengan baik, tidak mengganggu PPKM Darurat dan protokol kesehatan tetap bisa ditaati para penerima bantuan,” ujar Juniarto.
Dilakukannya rapat koordinasi ini, kata dia, sangat penting agar tidak terjadi penumpukan masa. Karena pengalaman sebelumnya saat pembagian dijadwalkan pukul 10.00 WIB, warga sudah berdatangan sejak pukul 07.00 WIB. Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi ini warga bisa tepat waktu dan tidak datang lebih awal agar tidak ada penumpukan massa.
“Teknisnya terus kami koordinasikan bersama wali kota dan tim. Harapannya pencairan BST bisa berjalan lancar dan PPKM Darurat tetap ditaati,” pungkas Juniarto. (cah/ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Jun 29, 2021 | Berita, Pelayanan Publik | | 47 views
Malang, (malangkota.go.id) – Polresta Malang Kota terus menggencarkan realisasi program vaksinasi massal. Kali ini, Senin (28/6/2021) yang disasar adalah 20 dari 100 orang tahanan yang memenuhi syarat secara medis dan diprioritaskan bagi tahanan yang baru masuk. Adapun jenis vaksin tahap pertama ini yang disuntikkan di gedung Sanika Satyawada Polresta Malang Kota, yaitu vaksin Sinovac.
Warga rumah tahanan Polresta Malang Kota menerima suntikan vaksin Sinovac di ruang Sanika Satyawada
Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto mengatakan, bahwa vaksinasi ini salah satu langkah nyata dari percepatan vaksinasi massal di kalangan internal jajaran kepolisian. Dari langkah ini selain untuk terus membentuk kekebalan kelompok yang lebih besar lagi, khususnya di Kota Malang sekaligus untuk menekan penyebaran Covid-19.
Vaksinasi di tahap awal ini terang AKBP Budi Hermanto yang akrab disapa Buher itu, diprioritaskan bagi tahanan yang baru masuk karena mereka termasuk golongan warga masyarakat yang rentan terpapar virus Covid-19. Dari 100 tahanan kemungkinan beberapa orang nantinya akan ditunda jadwal vaksinasinya karena berbagai pertimbangan. Seperti bagi yang lanjut usia (lansia), mempunyai penyakit bawaan dan masih di bawah umur 18 tahun.
“Kenapa kami melakukan vaksin ini karena memang mereka adalah orang yang saat ini kemerdekaannya dirampas dan ditempatkan di satu tempat, yaitu ruang tahanan polresta,” urainya.
Agar program vaksinasi massal ini hasilnya lebih optimal, lanjut Kapolresta Buher, pihak Polresta Malang Kota akan terus berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan setempat. Karena berjalannya waktu, dimungkinkan beberapa orang tahanan tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan saat putusan hukumnya keluar dan akan menjalani hukumannya.
Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi para tahanan
Terobosan yang dilakukan Polresta Malang Kota ini pun mendapat apresiasi Wali kota Malang, Drs. H. Sutiaji. Menurutnya, meski ada di rumah tahanan, namun mereka juga mempunyai hak untuk mendapat vaksin. Sehingga akan turut menekan penyebaran Covid-19.
“Bersama TNI-Polri dan sejumlah pihak terkait, kami pun dari Pemkot Malang atau lebih khusus melalui Dinas Kesehatan akan terus menggencarkan vaksinasi massal. Namun kami juga mengimbau meski warga masyarakat sudah mendapat vaksin, hendaknya tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” sambung orang nomor satu di Pemkot Malang itu. (say/ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Jun 24, 2021 | Berita, Pelayanan Publik | | 92 views
Malang (malangkota.go.id) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menggulirkan program layanan jemput bola bertajuk ‘Bapenda Sambang Kelurahan’. Dari 57 kelurahan untuk tahap pertama yang disasar 12 kelurahan dan hingga saat ini sudah menyasar sembilan kelurahan dengan capaian pendapatan sekitar Rp300 juta. Layanan ini salah satu upaya memenuhi target pendapatan dari sejumlah potensi pajak, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), restoran, dan reklame sebesar Rp629 miliar.
Warga Kelurahan Buring sangat antusias dengan adanya program Bapenda Sambang Kelurahan
Kepala Bapenda Kota Malang, Dr. Handi Priyanto, AP., M.Si mengatakan saat meninjau layanan Bapenda Sambang Kelurahan di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Rabu (23/6/2021) mengatakan jika antusias warga sangat luar biasa.
“Dengan mendekatkan layanan kepada warga yang notabene wajib pajak, secara otomatis juga akan meningkatkan kepatuhan warga dalam memenuhi kewajibannya. Terutama untuk membayar pajak yang jatuh temponya pada akhir Juli 2021,” tutur Handi Priyanto.
Untuk target triwulan kedua ini, kata dia, telah terealisasi dan bahkan surplus Rp25 miliar. Dari sisa dua triwulan lagi, Handi optimis bisa meraih besaran targetnya melalui beberapa program lain. Seperti membuka layanan di hari libur, menggencarkan sosialisasi pentingnya membayar pajak dengan menerjunkan tim khusus maupun melalui media sosial dan pembayaran via daring. “Hal ini sekaligus untuk memfasilitasi kaum muda atau kaum milenial dalam membayar pajak,” imbuhnya.
Lebih jauh Handi mengatakan, dalam program Bapenda Sambang Kelurahan ini selain melayani pembayaran PBB, juga ada layanan pendataan pajak, balik nama objek pajak, pecah objek pajak, dan perubahan pemilik objek pajak. Tak hanya mendapat hadiah khusus berupa masker, hand sanitizer, dan sarung tangan, warga yang mengikuti program ini juga berkesempatan mendapat hadiah utama mobil yang akan diundi pada 28 Juli 2021.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat di Kota Malang untuk segera melunasi PBB-nya sebelum jatuh tempo 31 Juli 2021. Karena di akhir Juli, Bapenda akan mengundi undian berhadiah PBB dan ada hadiah utama mobil, motor, sepeda, televisi, kulkas dan lain sebagainya. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini dengan baik,” ajaknya. (say/ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Jun 16, 2021 | Berita, Pelayanan Publik | | 49 views
Malang, (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) fokus menekan terjadinya berbagai konflik sosial yang menyebabkan Kota Malang tidak aman dan kondusif. Hal itu dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat pada Penanganan Gangguan Konflik di Kota Malang.
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji memberikan pengarahan pada sosialisasi yang digelar Bakesbangpol Kota Malang
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengungkapkan bahwa tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, berbagai program terus dilakukan untuk bisa memenuhi berbagai harapan masyarakat.
“Untuk bisa sejahtera itu butuh proses, tidak bisa terjadi begitu saja. Kegiatan hari ini salah satunya untuk menyejahterakan rakyat,” jelas Sutiaji di Hotel Trio Indah II, Kota Malang, Selasa (15/6/2021).
Sutiaji menambahkan untuk menyejahterakan rakyat, pemerintah tidak akan bisa melakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lainnya. “Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini berbagai kebijakan dari pemerintah bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Sutiaji.
Jika kebijakan sudah tersampaikan dengan baik, tentunya masyarakat akan membantu pemerintahan di berbagai bidang. Termasuk turut serta menciptakan situasi yang kondusif di Kota Malang.
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji memberikan pengarahan pada sosialisasi yang digelar Bakesbangpol Kota Malang
“Peran masyarakat sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menjaga lingkungan yang damai dan terhindar dari berbagai gangguan sosial,” tegas Sutiaji.
Wali Kota Sutiaji berpesan, agar masyarakat juga terus menjaga kondisi damai yang saat ini sudah terjaga dengan baik di Kota Malang. Sehingga Kota Malang ke depan bisa semakin tenang dan ramah bagi siapa pun. “Kota Malang terbuka untuk siapa saja, etnis mana saja dan agama apa saja. Mari keadaan ini terus dijaga. Jangan sampai terjadi konflik sosial di kota ini,” ujar Sutiaji. (cah/ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Jun 12, 2021 | Berita, Pelayanan Publik | | 100 views
Batu, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengatakan bahwa komunikasi yang konstruktif antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD sesuai peran masing-masing menjadi salah satu kunci Kota Malang maju, mandiri, dan sejahtera.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat memberikan pengarahan pada acara Kajian dan Penelaahan bersama DPRD Kota Malang tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 di Hotel Golden Tulip Holland Resort
Pada era media sosial ini, kata Sutiaji yang gemar membaca tersebut, sangat penting semua komponen pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif untuk menyampaikan narasi yang bernas bagi masyarakat.
“Kita perlu mengedukasi masyarakat bagaimana proses penganggaran dalam sistem pemerintahan daerah berjalan. Karena masih banyak yang menganggap semua usulan bisa didanai secara instan. Inilah pentingnya literasi dan dialog,” ungkap Sutiaji pada acara ‘Kajian dan Penelaahan atas Ranperda Kota Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020’ yang diselenggarakan DPRD Kota Malang di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jumat (11/6/2021).
Ditambahkannya, Pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan keuangan daerah, senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan lebih transparan dan akuntabel, disesuaikan dengan program-program pemerintah daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas. Pada tahun 2020, realisasi belanja modal mencapai 86,51% sedangkan realisasi belanja operasi mencapai 80,73%.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah menyampaikan ranperda pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai wujud akuntabilitas kepada publik.
“Di mana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan,” sambung Sutiaji.
Sementara terkait dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran, Pemkot Malang telah meraih 10 kali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP yang ke-10 kalinya ini diterima oleh Wali Kota Sutiaji pada Jumat, (28/5/2021) di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo.
“Tahun 2020 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp567.887.000.000,00 yang merupakan sisa dana di kas daerah, kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan kas dana bosnas. Hal tersebut disebabkan karena adanya refocusing anggaran yang menggeser belanja perangkat daerah dalam rangka penanganan Covid-19,” ujar Sutiaji.
Selain itu, lanjut Sutiaji, juga terdapat akumulasi sisa kontrak atas pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan. SILPA tahun 2020 dianggarkan kembali untuk kegiatan perangkat daerah sebesar Rp323.886.502.000,00 dan sisa anggaran sebesar Rp244.568.737.026,00 dipergunakan untuk program kegiatan pada perubahan APBD tahun 2021. Prinsipnya untuk sebesar-besar kemanfaatan masyarakat.
Hadir mendampingi Wali Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST., MT, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Drs. Subkhan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dwi Rahayu, SH., M.Hum, dan Kepala Bagian Humas Kota Malang Donny Sandito W., S.STP., M.Si. (ndu/ram)
