oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Apr 14, 2021 | Berita, Pelayanan Publik
Malang, (malangkota.go.id) – Di awal bulan suci Ramadan 1442 Hijriah disambut oleh Pertamina Marketing Region Jatimbalinus dengan memastikan pasokan energi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Karyawan Pertamina lakukan berbagai aktivitas untuk menjaga stok BBM dan LPG di kawasan Jatumbalinus (ist)
Dalam triwulan pertama di tahun 2021 kemarin, pertamina mencatat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo (Gasoline) sebesar 1.390.180 Kilo Liter (KL), BBM jenis Solar, Biosolar, Dexlite, dan Pertamina Dex (Gasoil) sebesar 596.380 KL, dan Liquified Petroleum Gas (LPG) sebesar 413.760 Metrik Ton (MT).
Pada BBM jenis Gasoline, Pertamina mencatat konsumsi tertinggi pada produk Pertalite dengan total konsumsi di Jatimbalinus pada triwulan pertama tahun 2021 sebesar 1.004.035 KL, diikuti dengan produk Pertamax dengan total konsumsi pada periode yang sama sebesar 217.755 KL.
“Hal ini juga menandakan masyarakat mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan pilihan penggunaan BBM yang lebih berkualitas baik bagi kendaraan maupun untuk lingkungan sekitar,” ujar Deden Mochamad Idhani, Unit Manager Communication & CSR Pertamina Marketing Region Jatimbalinus pada Rabu (14/04/2021).
Pada BBM jenis Gasoil, Pertamina mencatat produk Dexlite dengan total konsumsi di Jatimbalinus pada triwulan pertama tahun 2021 sebesar 12.465 KL, sedangkan untuk produk Pertamina Dex, tercatat total konsumsi pada periode yang sama sebesar 8.890 KL. “Rata-rata konsumsi per hari untuk Dexlite tercatat sebesar 138 KL per hari, sedangkan Pertamina Dex sebesar 98 KL per hari,” ungkap Deden.
Sedangkan pada LPG, Pertamina mencatat konsumsi LPG pada triwulan pertama tahun 2021 sebesar 413.760 MT. Konsumsi tersebut mencakup LPG PSO (LPG 3 kg) dan LPG NPSO (Bright Gas 5.5 Kg, Bright Gas dan Elpiji 12 kg, LPG 50 kg, serta LPG Bulk). Konsumsi tertinggi berada pada bulan Maret 2021 dengan total konsumsi LPG sebesar 145.615 MT.
“Konsumsi LPG secara umum pada bulan Maret tercatat naik sebesar 9 persen dibandingkan dengan rata-rata dari bulan Januari dan Februari Tahun 2021 yang tercatat sebesar 134.070 MT,” tambah Deden.
Lebih lanjut dia menambahkan, mengingat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah Jatimbalinus, serta adanya himbauan untuk tidak mudik dari pemerintah, bisa menyebabkan kebutuhan produk BBM cenderung turun dibandingkan dengan sebelumnya.
“Untuk konsumsi harian jenis produk Gasoline, diperkirakan naik sebesar 8,1 persen menjadi sebesar 16.700 KL pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri nanti, dan untuk produk Gasoil kami perkirakan akan turun sebanyak 0,9 persen menjadi sebesar 6.560 KL konsumsi per harinya,” sambung Deden.
Karyawan Pertamina lakukan berbagai aktivitas untuk menjaga stok BBM dan LPG di kawasan Jatumbalinus (ist)
Sementara konsumsi LPG diprediksi akan naik mengingat kegiatan aktivitas di rumah dan momentum bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2021 yang membuat kegiatan memasak di rumah tangga bertambah, Pertamina mengantisipasi perkiraan peningkatan konsumsi harian LPG sebanyak 7 persen atau menjadi sebanyak 5.740 MT di wilayah Jatimbalinus.
Untuk mendapatkan harga sesuai HET untuk LPG 3 kg, masyarakat dapat membeli LPG di pangkalan resmi yang dapat dikenali masyarakat dari papan nama atau spanduk yang terpasang di areal pangkalan. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli di SPBU dan modern outlet yang menyediakan produk LPG.
Deden menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir, karena BBM dan LPG ada dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jatimbalinus selama Ramadan dan Idulfitri 2021. Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan pelayanan Pertamina dan melaporkan apabila terjadi kendala dan hambatan distribusi produk Pertamina melalui Pertamina Call Center di nomor 135.
Pertamina juga mengimbau agar konsumen membiasakan bertransaksi secara cashless dengan penggunaan aplikasi MyPertamina, untuk mengurangi potensi penyebaran virus melalui uang tunai. “Saat ini juga, Pertamina memiliki promo hemat Rp300/liter tanpa batas maksimal untuk pembelian produk BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dengan menggunakan aplikasi MyPertamina yang berlangsung pada tanggal 1- 30 April 2021,” tutup Deden. (say/ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Apr 13, 2021 | Berita, Pelayanan Publik
Malang, (malangkota.go.id) – Saat ini masyarakat yang hendak memperpanjang SIM A dan SIM C kini tidak perlu atau tidak harus hadir ke Kantor Satlantas. Har ini, Selasa (13/04/2021) Korlantas Polri telah meluncurkan aplikasi SIM Nasional Presisi atau disingkat Sinar. Aplikasi ini dapat diunduh di playstore smartphone.
Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Ramadhan Simanjuntak memberi keterangan pers kepada awak media usai ikuti launching Sinar
Terkait hal tersebut, layanan serupa akan diberikan di Kota Malang dalam waktu dekat. Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Ramadhan Nasution usai mengikuti acara peluncuran secara daring dari ruang eksekutif Mapolresta setempat mengatakan jika di Kota Malang dimungkinkan mulai dalam minggu ini.
“Saat ini kita masih menunggu sarana prasarana dari Korlantas Polri. Jika dalam 1-2 hari ini sudah kami terima, maka akan segera kami laksanakan. Selain akan lebih memudahkan masyarakat, layanan ini sekaligus untuk menekan pemicu penularan Covid-19, yaitu dari kerumunan massa,” jelas Rama.
Dalam layanan ini, terang dia, menggandeng perusahaan BUMN yaitu Bank BNI 46 dan Kantor Pos untuk pembayaran dan pengiriman SIM. “Warga pun dapat menitipkan atau memberi kuasa kepada orang yang dipercaya untuk melakukan perpanjangan SIM. Dan saat SIM jadi bisa diambil di Kantor Satlantas maupun dikirimkan via Pos,” urai Rama.
Untuk saat ini, kata dia, layanan masih hanya untuk perpanjangan SIM A dan C. Tapi ke depan akan terus dikembangkan, sehingga semakin memberi kemudahan bagi warga masyarakat. “Hanya lewat genggaman dan di mana saja, saat ini warga bisa melakukan perpanjangan SIM, tanpa harus capek-capek datang ke Kantor Satlantas,” pungkas Rama. (say/ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Apr 12, 2021 | Berita, Pelayanan Publik
Malang, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji meletakkan batu pertama pembangunan Masjid An Nahdlah di Jalan Lahor 38 B, RT 4 RW 4 Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Minggu (11/04/2021). Ia berharap agar pembangunan masjid ini akan memberikan keberkahan sehingga dapat membawa bertambahnya kebaikan.
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji saat meletakkan batu pertama di lokasi pembangunan Masjid An Nahdlah
“Berbuat baik kepada orang sesungguhnya itu adalah berbuat baik pada diri sendiri. Ini sering saya tanamkan kepada ASN, bahwa berbuat baik kepada orang sesungguhnya itu adalah berbuat baik pada dirinya,” ujar Sutiaji.
Sutiaji juga menyampaikan harapannya bahwa pembangunan masjid dapat berjalan dengan lancar. Karena pembangunan tempat ibadah ini merupakan kepentingan bersama umat Islam, termasuk untuk mengembangkan kedekatan manusia kepada Allah SWT. “Saya berharap semua pihak membantu dan bersama-sama membangun Masjid An Nahdlah menjadi bagian terpenting dari keimanan, ibadah kita, cita-cita,” sambungnya.
Rais Syuriyah MWCNU Blimbing, KH. Saifuddin Zuhri mengatakan masjid sebagai rumah semua orang mukmin, lintas perbedaan menjadi tempat untuk menguatkan iman. Selain masjid sebagai rumah Allah juga menjadi tempat untuk menguatkan ukhuwah karena ukhuwah itu menjadi pintu masukknya rahmat.
“Sekian banyak masjid di Indonesia kalau semua perbedaan bisa rukun semuanya, Insha Allah semua akan mempunyai semangat bela agama, bela negara, bela agama yang tidak merusak negara, dan bela negara yang tidak merusak agama. Insha Allah masjid ini berkah untuk Indonesia sampai akhir hayat kita,” tambah KH Saifuddin Zuhri.
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji saat meletakkan acara batu pertama di lokasi pembangunan Masjid An Nahdlah
Ketua panitia pembangunan masjid, H. Didik Saksono berharap masjid yang dibangun di atas tanah Pemerintah Kota Malang dengan luas lahan sekitar 190 meter persegi ini dapat segera dikerjakan dan selesai. Sehingga para jemaah yang tidak hanya warga di lingkungan sekitar bisa aktif setiap harinya untuk beribadah di masjid tersebut.
“Saya berterima kasih atas nama warga, dengan berdirinya tempat ibadah nanti diharapkan dapat membangkitkan ibadah kita semua,” tutup Didik. (eka/ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Apr 11, 2021 | Berita, Pelayanan Publik
Malang, (malangkota.go.id) – Sarana dan fasilitas distribusi di Jawa Timur dipastikan aman pascagempa magnitudo 6,7 yang melanda Malang Raya pada Sabtu (10/04/2021) pukul 14.00 WIB. Pasokan kebutuhan akan energi dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG) produk turunan lainnya seperti pelumas serta petrokimia di wilayah Jawa Timur juga dipastikan aman tersedia tanpa kendala.
Pendistribusian BBM dan LPG di Jawa Timur, khususnya Malang Raya tidak terdampak gempa (ist)
Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Marketing Region Jatimbalinus, Deden Idhani, menyampaikan bahwa tidak ada dampak insiden dari gempa magnitudo 6,7 terhadap operasional distribusi energi di Jawa Timur.
“Sebanyak dua Integrated Terminal, empat Fuel Terminal, empat DPPU, enam Supply Point LPG, dan 920 SPBU berada dipastikan berada dalam kondisi aman untuk terus menyediakan energi bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar Deden.
Sementara itu, di wilayah Malang Raya sebagai wilayah yang terdampak. Pertamina juga terus memastikan lembaga penyalur resmi seperti SPBU dan agen LPG berada dalam kondisi aman untuk mendistribusikan energi kepada masyarakat.
“Sebanyak 80 SPBU, 62 agen LPG PSO, dan sembilan agen LPG NPSO juga tetap beroperasi normal pascagempa yang terjadi siang tadi. Sebanyak satu SPBU dan satu SPBN terdapat kerusakan minor pada tembok bangunan. Namun tidak mempengaruhi operasional distribusi di lapangan,” tambah Deden.
Apabila masyarakat menemui adanya kendala di lapangan mengenai terhambatnya penyaluran BBM & LPG dapat langsung menghubungi call center Pertamina 135 atau email ke pcc@pertamina.com. (say/ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Apr 9, 2021 | Berita, Pelayanan Publik
Malang, (malangkota.go.id) – Di era kemajuan teknologi informasi, para pelayan publik, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi terutama dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, rakyat akan merasa terlayani dan sebagai bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.
Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S.Sos bersama para juri Apresiasi Pengaduan Publik (APIK) Award 2021 menyimak pemaparan perwakilan perangkat daerah
Jika warga terlayani dengan baik, maka akan turut menunjang keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan program-program pembangunannya. Seperti halnya jika ada program kerja yang kurang pas, warga bisa menyampaikan aspirasinya, saran dan kritik kepada pemerintah atau pembuatan kebijakan.
Beberapa hal itu yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto pada acara sosialisasi kegiatan Apresiasi Pengaduan Publik (APIK) Award 2021 di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Jumat (09/04/2021).
Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S.Sos foto bersama para juri Apresiasi Pengaduan Publik (APIK) Award 2021 di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang
Ditambahkannya, di tiap perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang sudah ditunjuk petugas yang khusus menangani berbagai pengaduan masyarakat. Maka dari itu, imbuh pria berkacamata itu, dengan adanya gelaran ini akan semakin menambah kemampuan para petugas yang ditunjuk tersebut, ketika ada pengaduan dari masyarkat terkait pelayanan maupun program kerja.
“Saat ini teknologi sudah luar biasa dan hampir semua layanan merujuk ke daring, dan dalam hal ini Diskominfo Kota Malang akan terus memberi pendampingan,” imbuhnya.
Masyarakat kita, kata dia, sudah melek teknologi dan kritis, sehingga jika ada yang kurang pas bisa disampaikan atau tersampaikan saat itu juga. Terutama dengan semakin banyaknya media sosial, dan merupakah salah satu media efektif untuk menyikapi atau sekadar ingin diketahui publik apa yang sedang terjadi.
“Maka dari itu, ASN sebagai salah satu pejabat publik dituntut lebih arif dan bijaksana serta menguasai kemajuan teknologi informasi,” paparnya.“Untuk memaju para perangkat daerah, kami pun memberi apresiasinya, seperti halnya dengan menggelar lomba dalam pengelolaan website, terutama yang berkaitan dengan program kerja dan mengatasi pengaduan dari masyarkat. Beberapa sarana sudah terfasilitasi melalui kanal-kanal tertentu, selain melalui website masing-masing perangkat daerah. Misalnya dengan hadirnya Sambat Online,” urai Widianto.
Saat ditanya terkait pengaduan di Kota Malang didominasi sektor apa, disampaikan dia, masih ada di ranah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), seperti terjadinya genangan air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Tapi karena saat ini sedang musim hujan, hal seperti itu masih dalam tahap wajar. (say/ram)
oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Apr 9, 2021 | Berita, Pelayanan Publik, Pendidikan
Malang, (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial P3AP2KB mengadakan kegiatan sosialisasi penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota, Kamis (08/04/2021).
Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Luluk Khafifah bersama dengan Moderator dari LPA Kota Malang, Joko Nunang serta narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penyediaan Layanan Bagi AMPK
Fokus yang diangkat pada kegiatan ini adalah terkait pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota. Golnya adalah terwujudnya Malang sebagai kota layak anak.
Menurut narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Hari Candra Novianto, anak merupakan generasi penerus dan pilar bangsa yang perlu dilindungi karena mereka adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan. Sehingga seperti yang tertuang pada Pasal 12-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
“Anak patut dilindungi dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Pemerintah daerah berkewajiban serta bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak,” ujar Candra.
Hal ini diwujudkan melalui upaya daerah membangun kota layak anak. Untuk itu penguatan strategi pentahelix antara pemerintah kota, dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam mewujudkan Malang kota layak anak. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat diintegrasikan pada bagian keseluruhan program dan dilaksanakan oleh lintas perangkat daerah dalam membangun Kota Malang sebagai kota layak anak.
“Namun, bagaimana jika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ada mekanisme layanan untuk korban saat terjadi kasus. Pemerintah bersama dengan pihak terkait akan memberi pendampingan mulai dari proses pelaporan hingga rehabilitasi. Karena prinsip dari perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama bukan satu pihak saja,” papar Candra.
Sosialisasi Penyediaan Layanan Bagi AMPK
Sementara itu, Pembina Yayasan Plato Surabaya sekaligus evaluator kota layak anak, Nanang Abdul Chanan, menyampaikan bahwa salah satu indikator kota layak anak adalah bagaimana kota dapat memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak. Pemenuhan hak anak tersebut juga termasuk bagaimana menangani anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).
“Karena memberikan layanan pada anak-anak adalah tugas kita semuanya. Anak memiliki karakteristik, anak-anak dipersiapkan menjadi orang dewasa negara dalam hal ini pemerintah kota juga harus hadir di dalamnya,” jelas Nanang.
Penyediaan layanan AMPK mulai dari pelaporan, mitigasi atau rencana penanganan AMPK ke depan, serta pemetaan juga menjadi hal penting dalam prinsip pengembangan kota layak anak. AMPK dapat digolongan dalam empat kategori, yakni anak dalam situasi darurat seperti pengungsi, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi, dan anak masyarakat adat dan kelompok minoritas. (eka/ram)
