Blimbing (malangkota.go.id) – Keluhan petani selama ini rata-rata ketika panen raya harga komoditas turun dan ini sangat merugikan petani. Fenomena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan kondisi pasar yang sangat menentukan. Dari kondisi ini, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan agar ada standarisasi harga.
Hal itu disampaikan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji usai menutup acara Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Kota Malang 2024 yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Rabu (15/02/2023).
Selain masalah harga komoditas, harga dan keberadaan pupuk serta bibit juga masih dikeluhkan para petani selama ini. Terkait hal tersebut, disampaikan Wali Kota Sutiaji, kalau soal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan. Maka salah satu jawabannya adalah teknologi dan inovasi sehingga kemampuan produksi petani akan lebih baik lagi.
“Untuk mewujudkan hal itu maka para petugas penyuluh pertanian harus lebih meningkatkan kinerjanya. Selain itu, Pemkot Malang melalui Dispangtan akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Yang tak kalah penting yaitu penguatan di tingkat gabungan kompok tani (gapoktan),” urai orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu.
Lebih jauh pria berkacamata itu menyampaikan jika subsidi bagi petani, selain pupuk juga berupa bantuan alat-alat pertanian. Insentif pun akan diberikan dan saat ini sedang dibahas. “Besarannya akan menyesuaikan, dan salah satu tolok ukurnya dari PBB yang dibayarkan. Sedangkan luasan lahan pertanian saat yang ada di Kota Malang sebesar 803 hektar,” beber Sutiaji. (say/yon)
