Klojen (malangkota.go.id) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menggelar kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Organisasi Perangkat Derah (OPD) Pemungut PAD Bersama DPRD Kota Malang di Regent’s Park Hotel, Rabu (24/5/2023). Kegiatan ini menjadi sebuah upaya menggandeng semua pihak untuk bersama mewujudkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menyampaikan bahwa kemandirian fiskal sangat strategis bagi pencapaian agenda pembangunan daerah. Wali Kota Malang mendorong tercapainya kemandirian fiskal dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, serta peningkatan kinerja BUMD.
Pria berkacamata tersebut menyebut bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,171 triliun, dengan 33,07 persen atau sekitar Rp718,3 miliar berasal dari PAD, sementara sisanya merupakan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.
“Banyak hal yang dapat dilakukan untuk optimalisasi PAD kita. Dengan pemanfaatan aset kita misalnya, kalau ini bisa ditangkap BUMD kita, itu bagus. Selain itu juga inovasi-inovasi berbasis elektronik, sehingga insyaallah lebih transparan, terukur, dan bisa dipantau setiap saat. Selain itu, parkir juga sangat potensial kalau manajemennya bagus. Manajemen ini dilakukan gunanya supaya pendapatan kita naik, juru parkir juga kesejahteraannya semakin bagus,” urai pria penghobi bulu tangkis tersebut.
Wali Kota Malang juga mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dan bersinergi, baik internal antara Bapenda dengan perangkat daerah penghasil, instansi, dan unsur masyarakat lainnya. “Urusan pendapatan daerah bukan hanya urusan Bapenda dan PD penghasil saja. Peningkatan pendapatan itu tugas kita semua. Masyarakat juga mempunyai tugas untuk saling mengawasi, bagaimana potensi pendapatan bisa naik sebelum masuk menjadi belanja daerah. Ketika pendapatan naik, nanti yang merasakan pembangunan kan masyarakat,” urainya lebih lanjut.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menekankan pentingnya untuk selalu mencermati dinamika isu lokal, nasional, maupun global yang berdampak pada ekonomi dan keuangan daerah.
Dibutuhkan juga sinnergi dengan penguatan kemudahan berusaha serta optimalisasi teknologi dengan integrasi dari hulu hingga hilir, mulai perizinan, pendapatan hingga penegakan hukum daerah. Tak kalah penting, menurutnya adalah untuk terus berinovasi demi kemudahan layanan masyarakat.
Sementara itu Kepala Bapenda, Dr. Handi Priyanto, AP, M.Si menegaskan bahwa untuk meningkatkan PAD Kota Malang, pihaknya juga terus berupaya menekan kebocoran pendapatan. “Kemampuan meminimalisir kebocoran berbagai sumber PAD juga harus terus dilakukan, baik melalui pengawasan maupun penggunaan berbagai sarana prasarana teknologi informasi,” ujar Handi.
Dengan demikian, dikatakannya nantinya pembiayaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat digali dari berbagai potensi daerah, baik yang berupa pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan lain yang sah.
Upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Malang untuk meningkatkan PAD ini mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, SE.
“Kita sepakat. Ini adalah rapat awal untuk penentuan target pendapatan untuk APBD 2024. Jadi kita ingin pendapatan kita optimalkan, dengan catatan ada keseimbangan sehingga jangan sampai membebani masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa makin tinggi pendapatan, maka otomatis belanja yang nantinya pun kembali ke masyarakat akan makin tinggi juga. “Artinya kita ingin kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan primernya dapat terpenuhi,” pungkasnya. (ari/yon)
