Jakarta (malangkota.go.id) – Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023) memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
Arahan Wapres Ma’ruf Amin dalam Rakornas P2DD yang mengangkat tema ‘Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju’ tersebut antara lain mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi pendukung pascapenetapan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta regulasi terkait penguatan P2DD.
“Kedua yakni mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah,“ tutur Wapres RI.
Ketiga, Wapres Ma’ruf Amin memberikan arahan agar pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan dapat dioptimalkan. “Selain itu ekosistem digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi pemda juga harus dikuatkan. Dan yang terakhir penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan transaksi pemda harus terus dilakukan,” pesannya.
Sementara itu, Menkeu RI Sri Mulyani dalam sambutannya menegaskan digitalisasi keuangan pemerintah akan mendorong proses bisnis baru dari Pemerintah. “Poin pentingnya adalah menstimulus peningkatan investasi, menguatkan transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM yang hadir secara langsung dalam Rakornas P2DD itu menyatakan bahwa arahan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin akan menjadi bahasan tindak lanjut dalam pelaksanaan P2DD di Kota Malang.
“Satu hal yang coba saya catat berkaitan dengan pernyataan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah masih sangat rendah di tingkat kota dan kabupaten. Ini tadi juga sempat saya konfirmasi pula kepada perangkat daerah yang ikut hadir (Bapenda, Disnaker PMPTSP, Diskominfo dan Inspektorat), ternyata memang belum dipergunakan,“ tutur Wahid, demikian terkadang Pj Wali Kota Malang itu biasa dipanggil.
“Nanti saya minta BKAD untuk segera mempelajari, karena ini tentu akan menstimulus percepatan dan perputaran anggaran daerah. Seperti misalnya pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, dengan penggunaan kartu kredit pemerintah, maka proses pembayaran kepada mereka (penyedia) tidak perlu lagi menunggu lama menyesuaikan mekanisme waktu pencairan. Tentu ini bisa dipelajari, termasuk dikomunikasikan dengan bank pembayaran,” urai Wahyu Hidayat usai mengikuti rakornas.
Pj Wali Kota Malang menuturkan, Kota Malang akan terus menguatkan dan memperluas proses pembayaran pajak dan retribusi secara digital dan nontunai sebagai bentuk komitmen.
Isu lain yang menjadi topik bahasan pada Rakornas P2DD tahun 2023 ini berkaitan dengan penggunaan QRIS. Secara nasional, sebagaimana diutarakan Gubernur BI, Perry Warjiyo, pengguna QRIS di Indonesia sebanyak 37 juta. Adapun berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, hingga per September 2023, jumlah UMKM yang memiliki QRIS di Kota/Kabupatèn Malang sebanyak 386.913.
Seperti diinformasikan oleh Sekjen Mendagri Suhajar Diantoro, bahwa pemda yang telah menerapkan pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai masih di angka 70 persen.
Rakornas P2DD sendiri merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah.
Perhelatan tahun kedua ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, serta Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro.
