Blimbing (malangkota.go.id) – Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak bisa terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang berfungsi melayani.
Di Indonesia, khususnya di Kota Malang, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun di Kota Malang selalu dikunjungi oleh pendatang dari luar kota bahkan dari luar pulau yang salah satu tujuannya adalah untuk menempuh pendidikan.
Kepadatan kendaraan bermotor tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena selain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, juga memungkinkan munculnya berbagai permasalahan yang muncul akibat kurang baiknya sistem pengelolaan lahan parkir seperti munculnya parkir liar, juru parkir gadungan dan premanisme yang akan menimbulkan ketidakdisiplinan yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.
Beberapa hal itulah yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso saat membuka kegiatan Pembinaan Bagi Juru Parkir (Jukir) di Hotel Atria Kota Malang, Selasa (28/5/2024) . Ditambahkannya bahwa sektor parkir jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Target retribusi parkir Kota Malang tahun 2024 adalah Rp17 miliar. Namun berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, per Mei 2024 ini tercatat mencapai Rp3.826.500.000,- atau 22,51%. Perolehan ini masih perlu kita evaluasi dan tingkatkan kembali agar memenuhi target yang telah ditentukan,” imbuh Erik.
Untuk itu, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana di dalamnya mengatur retribusi jasa umum pada pelayanan parkir di tepi jalan umum yang antara lain berkenaan dengan struktur dan besarnya tarif retribusi, maka penerapan aturan tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya kesadaran dari para juru parkir, sehingga mampu memompa perolehan PAD dari sektor retribusi parkir.
“Terkait hal tersebut, sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan retribusi parkir dan pengelolaan parkir, maka perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi pengelola jasa parkir melalui kegiatan pembinaan sebagaimana yang terselenggara pada hari ini,” beber Erik.
Melalui kegiatan ini, Erik berharap dalam pelaksanaan tugas juru parkir dapat mengetahui dan memahami tata cara perparkiran sesuai dengan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, dan dasar hukum perpakiran di Kota Malang. “Dengan begitu pelanggaran yang terjadi di lapangan akan terminimalisir, serta pengetahuan yang didapat dari kegiatan ini kepada pengguna jasa parkir dapat diterapkan dengan baik sehingga terciptalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa parkir di Kota Malang,” jelasnya.
Selain itu, Erik mengimbau kepada para juru parkir agar tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan pungli, mengatur ketertiban parkir, melakukan pemungutan restribusi dengan menyerahkan karcis dan selalu menggunakan seragam petugas parkir.
Pihaknya juga berharap dari kegiatan pembinaan ini dapat memberikan pengetahuan bagi juru parkir untuk lebih menekankan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemungutan restribusi parkir, baik itu dari parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan parkir tempat khusus, yang berpegang teguh kepada peraturan di bidang perhubungan yang berlaku.
“Ini semua kita tekankan agar para juru parkir tahu dan punya payung hukumnya, sehingga dapat melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Saya yakin dari 3.470 juru parkir yang terdaftar resmi pada Dinas Perhubungan Kota Malang dan tersebar di 1.005 titik parkir akan dapat menguatkan kolaborasi dan kerja samanya dengan Pemerintah Kota Malang dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata tertib perparkiran yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama,” pungkas Erik. (say/yon)
