Klojen (malangkota.go.id) – Rapat Paripurna jajaran legislatif dan eksekutif Kota Malang dihelat di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (31/5/2024). Agenda rapat paripurna yang dibahas yaitu Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Sebelumnya, pada Kamis (30/05/2024), Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM telah menyampaikan paparan terkait hal tersebut. Dalam rapat paripurna ini, enam fraksi yang ada di DPRD Kota Malang menyoroti khususnya beberapa poin yang belum memenuhi target, seperti target pendapatan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
Selain itu, beberapa fraksi juga meminta perbaikan sarana prasarana umum, seperti jalan dan saluran air guna menekan terjadinya banjir. Optimalisasi kinerja BUMD diminta agar lebih maksimal lagi agar dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
Apa yang menjadi saran, kritik dan masukan dari jajaran DPRD Kota Malang itu diapresiasi oleh Pj. Wali Kota Malang. Menurutnya, meski ada beberapa target yang kurang maksimal, namun ada juga yang sesuai dengan yang diharapkan.
“Dalam hal ini kami terkadang terbentur oleh regulasi dan memang tidak boleh dilanggar. Selain itu, kita juga melakukan efisiensi anggaran dan dalam penggunaannya berpatokan pada skala prioritas,” imbuh Wahyu.
Pria nomor satu di Pemkot Malang itu menambahkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan atau dari permintaan penjelasan dari fraksi-fraksi. “Terlepas dari itu semua, untuk tahun depan kami optimis capaian kinerja atau realisasi dari target akan tercapai dengan lebih baik lagi,” tegas Wahyu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, usai memimpin rapat paripurna mengatakan bahwa nantinya akan menggelar hearing atau dengar pendapat dengan jajaran Pemkot Malang. Hal ini untuk membahas dan memperdalam berbagai hal, dari materi pemaparan Pj. Wali Kota Malang dan tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Malang. (say/yon)
