Sukun (malangkota.go.id) – Angka kemiskinan di Kota Malang mencapai titik terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Umar Sjaifudin, M.Si dalam Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) di Kantor BPS Kota Malang, Kamis (1/8/2024).
Dalam Rilis BRS yang membahas tiga agenda itu, Umar menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Malang turun dari 37,78 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 34,84 ribu jiwa pada Maret 2024. Hal ini menjadikan angka kemiskinan di Kota Malang turun sebesar 0,35 persen dari angka 4,26 persen pada periode tahun 2023 menjadi 3,91 persen pada periode 2024. “Angka ini menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur,” jelas Umar.
Lebih lanjut Umar menjelaskan beberapa faktor pendorong menurunnya angka kemiskinan di Kota Malang. Di antaranya adalah tersusunnya basis data melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) yang menghasilkan data by name by address dan by need, intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan adanya basis data hasil PDKTSAM, serta keberhasilan pengendalian harga komoditas-komoditas pemicu terjadinya inflasi.
“Juga dengan keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tuturnya.
Meski begitu, Umar mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik,” bebernya.
Terpisah, Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM memberikan apresiasi dan bersyukur dengan pencapaian ini. Kota Malang pada periode Juli 2024 ini mengalami deflasi sebesar -0,01 persen di angka 1,83 persen untuk inflasi year on year. Angka ini jelasnya masuk dalam range inflasi yang ditetapkan nasional yaitu 2,5 persen (plus minus satu).
Meski terhitung aman, Wahyu mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada pada gejolak harga beberapa komoditas yang bisa mempengaruhi laju inflasi di Kota Malang. “Tentu kita harus tetap waspada, sebab dalam Rakornas TPID hari Senin lalu disebutkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga,” tukasnya.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan beberapa upaya mengantisipasi gejolak harga, terutama untuk komoditas cabai rawit. Langkah yang diambil di antaranya dengan melakukan penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Selain itu rencana strategis lain yang dilakukan adalah melakukan pemantauan harga-harga komoditas di pasar-pasar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Malang. (iu/yon)
