Klojen (malangkota.go.id) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (5/8/2024). Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM didampingi Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso, Kepala BPS Kota Malang Umar Sjaifuddin, serta anggota TPID Kota Malang mengikuti rakor secara daring dari Ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang.
Mendagri Tito Karnavian yang memimpin rapat ini mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan Juli tercatat (y-o-y) sebesar 2,13 persen, menurun dari bulan Juni yang mencapai 2,51 persen. Mendagri mengatakan tren inflasi ini terus menurun dengan deflasi bulanan sebesar -0,18 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau relatif terkendali.
“Inflasi nasional tidak hanya pekerjaan dari pemerintah pusat, tetapi pekerjaan dari semua daerah di Indonesia, sehingga kerja sama ini dapat menekan inflasi nasional dan dapat menekan secara daerah,” bebernya.
Menteri Tito pada kesempatan ini juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder, dari tingkat daerah hingga pusat yang telah bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi. Mendagri pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengawal dan menjaga stabilitas inflasi. “Pengendalian inflasi di tingkat daerah perlu didukung awareness dan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pangan,” ujarnya.
Sementara itu Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan bahwa pengendalian inflasi di Kota Malang masuk dalam kategori baik, dan menempati urutan ke-22 se-Indonesia. Hingga akhir semester pertama tahun 2024 inflasi di Kota Malang masih terkendali. “Tadi sudah zoom meeting bersama Pak Mendagri, dan Kota Malang masuk kategori baik. Ini mendapatkan apresiasi sebab masuk sebagai kabupaten/kota yang bisa mengendalikan inflasi,” tegas Wahyu.
Untuk mengendalikan inflasi, dikatakannya Pemerintah Kota Malang akan terus melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya adalah dengan melakukan kerja sama antardaerah (KAD). “Kami sudah bekerja sama dengan beberapa daerah di Jawa timur, seperti Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, Blitar dan juga Nganjuk,” terang Wahyu.
KAD dilakukan sebagai solusi dari Pemkot Malang apabila ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan high level meeting, maupun melakukan operasi pasar dan kios pangan untuk bisa menyetabilkan harga.
Inflasi Kota Malang per Juli 2024 secara month to month tercatat mengalami deflasi 0,01 persen, secara year on years (y-o-y) 1,83 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan angka inflasi di Jawa Timur. Namun Pj. Wali Kota Malang tetap mengimbau kepada semua pihak agar tetap mewaspadai gejolak harga yang mempengaruhi laju inflasi di Kota Malang.
“Dari Rakornas TPID Senin lalu beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga. Itu yang harus dilakukan antisipasi,” tegas Wahyu. (cah/yon)
