Blimbing (malangkota.go.id) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit Tingkat Kota di Hotel Atria Kota Malang, Senin (30/9/2024). Rakor ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menindaklanjuti secara tepat dan cepat terkait berbagai masalah penyakit yang telah diklasifikasikan berdasarkan kewaspadaan dini dan respons wabah.
“Harapannya semua bisa teridentifikasi dengan baik. Mulai dari apa penyebabnya, strategi pencegahan dan pengendaliannya. Tentunya ini butuh peran lintas sektor, lintas program sehingga bisa saling memberikan sumbangsih bagi Kota Malang,” jelas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Malang Meifta Eti Winindar, SST, MM.
Pada rakor yang dihadiri juga oleh unsur perangkat daerah terkait, kepala puskesmas, organisasi profesi bidang kesehatan, institusi pendidikan kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan ini, Meifta juga menekankan pada program eliminasi TB dan HIV, juga percepatan imunisasi.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang Dr. Ida Ayu Made Wahyuni, SH, M.Si menyampaikan bahwa dalam menyikapi dan menangani berbagai masalah kesehatan yang ada, terutama yang menjadi prioritas, pemerintah harus memiliki strategi untuk menekan kasus atau bahkan memutus rantai penyakit tersebut.
Pembangunan kesehatan pun harus dilakukan semua komponen untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat sebagai investasi dalam pembangunan SDM berkualitas serta produktif secara sosial dan ekonomi. “Taraf kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang mapan, tepat sasaran, serta berkesinambungan,” ungkap Ida.
Lebih lanjut Ida menyebutkan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah untuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC dan Peningkatan Cakupan Imunisasi. “Mengingat kasus penularan TBC masih tinggi dan cakupan imunisasi belum mencapai target, sehingga perlu peran pemerintah daerah. Kota Malang pun sudah membuat Surat Keputusan Wali Kota terkait dua hal tersebut, dengan pelibatan unsur pemerintahan dan non pemerintahan,” terangnya.
Kegiatan rakor ini dirangkaikan dengan Kick Off Integrasi Layanan Primer (ILP) Kota Malang. ILP ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan yakni puskesmas, puskemas pembantu (pustu), dan posyandu untuk bisa memberikan layanan bagi masyarakat di semua siklus kehidupan.
Diungkapkan Ida, untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah juga memperbarui layanan dengan mengintegrasikan layanan kesehatan dasar bagi semua kelompok usia melalui Integrasi Layanan Primer (ILP). Ida menyebut ada tiga fokus utama ILP, yakni penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi, mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat kelurahan, termasuk dalam promosi kesehatan melalui skrining penyakit.
“Dengan ILP, kerja puskesmas juga akan semakin kuat dengan aktifnya pemantauan wilayah setempat (PWS) di kelurahan oleh petugas kesehatan dan kader,” pungkas Ida. (ari/yon)
