Sukun (malangkota.go.id) – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan publik yang lebih prima dan berkualitas. Dan sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan percepatan transformasi digital.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, salah satunya strategi yang efektif dalam mendukung upaya itu adalah dengan mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Demikian yang disampaikan Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, ST, MM saat membuka High Level Meeting Optimalisasi ETPD pada Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Malang di Hotel Ijen Suites Resort kota Malang, Kamis (24/10/2024).
“Melalui pertemuan strategis ini kita dapat memperkuat komitmen dan sinergi bersama dalam rangka memajukan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” imbuhnya.
Ditambahkan Iwan, Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, tentu tidak ingin ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kita telah melakukan beberapa digitalisasai transaksi, diantaranya pembayaran pajak daerah dan retribusi melalui QRIS, e-Commerce, ATM, Virtual Account, e-Wallet, maupun e-Banking,” sambungnya.
Demikian pula pada aspek belanja daerah, Pemkot Malang juga sudah mengimplementasikannya pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).” Akan tetapi berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, nilai indeks ETPD semester 1 tahun 2024 Kota Malang masih berada di bawah rata- rata Jawa Timur,” bebernya.
Hal ini dikarenakan tidak adanya kanal pembayaran melalui Elektronik Data Capture (EDC) dan EU Reader. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada perangkat daerah terkait agar dapat meng optimalkan penggunaan ETPD termasuk pada pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pasalnya, mengingat pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Malang, sehingga hal ini harus segera untuk dilaksanakan.
Iwan berharap melalui pertemuan ini berbagai strategi dan langkah konkret dapat diambil untuk mengimplementasikan ETPD secara optimal. “Semoga diskusi yang akan kita lakukan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan dapat segera diterapkan,” tukasnya.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap warga masyarakat Kota Malang memiliki akses yang mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi, serta mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban mereka,” jelasnya lagi.
Lebih jauh Iwan mengatakan bahwa ada beberapa poin yang perlu diperhatikan bersama dalam rangka mengoptimalkan ETPD pada pajak dan retribusi daerah, antara lain dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung proses elektronifikasi transaksi, termasuk sistem pembayaran online yang aman dan mudah digunakan oleh masyarakat. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta aparatur pemerintah tentang manfaat dan cara penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Berikutnya adalah memperkuat koordinasi antarinstansi terkait untuk memastikan implementasi ETPD berjalan dengan lancar dan terintegrasi dengan baik. “Terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ETPD untuk memastikan bahwa tujuan efisiensi, transparansi dan kemudahan telah tercapai,” jelasnya. Selaras dengan hal tersebut, dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang tepat, akan mampu mewujudkan Kota Malang sebagai salah satu kota yang unggul dalam pengelolaan keuangan berbasis digital,” pungkas Iwan. (say/yon)
