Jakarta (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi dan mendukung program National Urban Development Project (NUDP) yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama World Bank (Bank Dunia). Program ini menurutnya menjadi ruang untuk memperkuat perencanaan pembangunan kota secara terpadu dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Malang saat menghadiri sosialisasi NUDP di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Jumat (4/7/2025). Wahyu mengungkapkan bahwa bagi Kota Malang, program ini menjadi ruang strategis dalam memperkuat perencanaan kawasan perkotaan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil nyata.
“Dengan pendampingan dari Kemendagri, kami bisa menyusun rencana pengembangan kawasan yang sesuai dengan potensi lokal, serta menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Wahyu.
NUDP yang hadir untuk mendukung Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045 merupakan platform untuk transformasi pembangunan perkotaan ke depan melalui pengembangan dan implementasi kebijakan serta strategi pembangunan perkotaan terpadu dan berkelanjutan, berbasis Smart Integrated Urban Infrastructure Development Program. Selain itu, NUDP juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam mengoordinasikan perencanaan perkotaan yang terintegrasi serta mendorong pembangunan infrastruktur kota melalui pendekatan new paradigm.
Wahyu melihat bahwa pendekatan kolaboratif dalam program pengembangan pembangunan perkotaan terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan merupakan model yang perlu diperluas ke daerah lainnya. “Semoga program ini terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan kota dan kabupaten di Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” bebernya.
Sementara itu, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Restuardy Daud menjelaskan bahwa program NUDP ini mendorong kota-kota di Indonesia untuk menjadi kota yang layak huni, hijau, tangguh, dan cerdas dengan standar global.
“NUDP bertujuan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan kota yang terintegrasi serta mendorong pembangunan infrastruktur perkotaan. Melalui NUDP, kami ingin memperkuat kerangka perencanaan dan prioritisasi investasi infrastruktur kota dan kabupaten secara nasional,” jelasnya.
Restuardy pun menekankan bahwa NUDP bersifat sebagai model yang memudahkan pemerintah daerah, karena menyediakan kepastian dalam pelaksanaan program, menggabungkan berbagai program agar lebih terkendali serta memastikan implementasinya berjalan serta menyederhanakan dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang komprehensif melalui platform terpadu.
“Salah satu tantangan utama Indonesia adalah tren urbanisasi, diperkirakan dalam 20 tahun ke depan, tiga perempat masyarakat akan tinggal di daerah perkotaan. Transformasi besar ini menjadi beban utama, dan NUDP dirancang untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tersebut,” ungkapnya.
Selain meningkatkan kualitas perencanaan, NUDP juga mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah, serta membuka peluang pembiayaan alternatif atau creative financing dalam pembangunan kota. Program ini juga melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, kementerian/lembaga lainnya, serta pemerintah daerah.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Malang yang hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang beserta jajaran terkait juga berkesempatan berdiskusi dengan Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan untuk membahas penguatan program dan sinergi pusat-daerah dalam pembangunan khususnya di Kota Malang. (yul/yn)
