Malang, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji secara virtual menghadiri bincang strategi nasional yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari ruang Ngalam Command Centre (NCC), Balai Kota Malang, Kamis (8/9/2022).
Acara yang bertajuk pencegahan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan penguatan fungsi dan pengawasan ini, turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah, BUMN, dan BUMD seluruh Indonesia.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa BUMD didirikan untuk menggerakkan roda perekonomian suatu daerah. Maka dari itu, ia juga mengingatkan akan pentingnya pengelolaan BUMD yang baik.
“Ketika sebuah BUMD merugi ataupun juga dalam sentimen ekuitas yang negatif, maka itu merupakan redflag. Penanda ada sesuatu yang salah (dalam pengelolaannya),” ujarnya.
Sejalan dengan pernyataan Alex, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir juga menegaskan bahwa BUMD tidak boleh merugi. Menurutnya, dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh BUMD, sudah sepatutnya memberikan pemasukan yang lebih kepada daerah.
Namun ada kalanya yang terjadi BUMD kerap kali mengalami kerugian. Hal ini acap kali dikarenakan oleh salahnya pengelolaan di tubuh BUMD sendiri. Maka dari itu diperlukan perbaikan tata kelola BUMD guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Dalam hal pencegahan, diperlukan adanya aksi penguatan pengawasan mulai dari sumber daya manusia BUMD, pembina, penguatan pengawasan kelembagaan pembina, hingga penguatan pengelolaan. Salah satu yang juga menjadi rekomendasi adalah penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan juga mendorong penguatan Satuan Pengawas Internal (SIP) di BUMD.
Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ST., MT, Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Yayuk Hermiati, SH., MH dan juga jajaran pejabat BUMD se-Kota Malang. (ayu/ram)
