Klojen (malangkota.go.id) – Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST, MT, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin, beserta pimpinan perangkat daerah (PD) serta BUMD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dari Ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Senin (29/1/2024).
Seperti dalam rakor minggu ketiga Januari yang diadakan pekan lalu, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan apresiasinya pada seluruh pihak yang terus berupaya dalam menjaga laju tingkat inflasi agar terkendali. Saat ini tingkat inflasi nasional masih cukup terkendali, dimana tingkat inflasi bulan Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy) turun dari inflasi bulan November 2,86%. Meski begitu sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang kenaikan inflasi di sejumlah daerah, seperti misalnya beras, yang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sebesar 0,53% (yoy).
“Intinya yang paling utama adalah kita tetap bekerja untuk mengendalikan inflasi yang saat ini cukup terjaga dengan baik. Tapi kita selalu mengupdate karena selalu berubah, dan saat ini komoditas yang menjadi perhatian kita bersama adalah bawang putih, beras, telur ayam ras, dan juga jagung, terutama jagung pakan untuk ternak,” jelasnya.
Menteri Tito menyebutkan laju kenaikan tingkat inflasi komoditas beras saat ini masih dapat dikendalikan dengan diberikannya bantuan pangan beras dan gerakan lainnya yang juga efektif menahan laju inflasi pangan. Di antara yang menjadi bantuan dari pemerintah terkait dengan pendistribusian komoditas beras ini adalah kegiatan Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) yang dilakukan oleh Perum BULOG yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian inflasi, khususnya kelompok makanan dengan membentuk ‘Hub atau Stockist’ di pasar.
Kota Malang menjadi salah satu daerah yang melakukan kegiatan SPHP ini melalui program Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes yang sebelumnya dilakukan di tiga pasar di Kota Malang, yaitu Pasar Dinoyo, Pasar Besar, dan Pasar Blimbing. Melalui penyaluran SPHP ini Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat terjaga hingga konsumen akhir. Realisasi SPHP pada per 28 Januari 2024 sejumlah 121.294 Ton.
“Langkah-langkah dari Badan Pangan saya kira cukup banyak untuk menstabilkan harga, mulai dari SPHP beras dan cadangan beras komersial, penyaluran bantuan pangan, dan juga penyaluran bahan telur dan daging ayam untuk penanganan stunting, gerakan pangan murah di sejumlah titik di 38 provinsi dan juga fasilitasi distribusi pangan dari surplus ke daerah minus,” jelasnya lagi.
Selain beras, Menteri Tito menyebutkan komoditas jagung juga menjadi komoditas yang patut untuk diwaspadai. Tercatat, harga jagung melonjak tinggi per 26 Januari 2024, harga rata-rata sudah mencapai Rp 8.290/kg (naik 13,56% dibanding 1 Januari). Harga ini sudah 65,8% lebih tinggi dibandingkan Harga Acuan Pembelian (HAP). Disparitas harga antardaerah tinggi ini menunjukkan bahwa masalahnya ada di pasokan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, saat ini terjadi defisit jagung pada Januari 2024 ini. Dengan asumsi produktivitas 5,8 ton/ha, produksi jagung pada Januari 2024 hanya sekitar 693,7 ribu ton. Di sisi lain, kebutuhan jagung untuk pakan sebanyak 1,12 juta ton per bulan (Bapanas). Maka terjadi defisit sekitar 462 ribu ton. Impor Januari 2024 terlalu kecil untuk menutup defisit.
Usai mengikuti rakor, Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menginstruksikan kepada TPID Kota Malang untuk dapat melakukan intervensi dalam rangka mencegah terjadinya kenaikan harga pangan akibat naiknya harga jagung ini, terutama bagi komoditas telur dan daging ayam ras. Meski harga daging ayam dan telur saat ini berada di level aman, akan tetapi penting bagi TPID Kota Malang untuk memikirkan upaya mencegah harga agar tidak naik hingga ke tingkat konsumen.
“Sejak awal Januari yang lalu, Mendagri sudah mengingatkan untuk mewaspadai kenaikan harga jagung. Sebab dikhawatirkan akan berpengaruh juga pada harga telur dan daging ayam. Mumpung harganya belum naik, maka perlu kita lakukan intervensi untuk mencegah hal itu terjadi,” ujarnya.
Wahyu mengungkapkan bahwa dalam menjaga laju tingkat inflasi, pihaknya berencana untuk melakukan sinergisitas dengan daerah-daerah lain dengan tingkat komoditas yang surplus, seperti misalnya dengan Kabupaten Probolinggo untuk komoditas bawang, juga dengan Kabupaten Malang untuk komoditas cabai dan jagung. Rencananya, usulan ini akan disampaikan dalam High Level Meeting TPID Kota Malang guna pembahasan lebih lanjut terkait dengan realisasinya. (iu/yon)
