Jakarta, malangkota.go.id – Dalam rangka mempersiapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024, Pemerintah Kota Malang menghadiri acara Desk Persiapan Penyusunan LPPD yang diselenggarakan di Grand Orchid Hotel, Kemayoran, Jakarta, Kamis (17/10/2024). Acara yang dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang Dr. Ida Ayu Made Wahyuni, SH, M.Si ini dihadiri narasumber oleh Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Dra. Imelda, M.AP.
Dalam sambutannya, Ida Ayu Made Wahyuni menekankan pentingnya LPPD sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah. “Nilai LPPD Kota Malang di tahun 2022 mengalami penurunan dari 3,28 menjadi 2,97 di tahun 2023, ini harus menjadi evaluasi bersama. LPPD memerlukan kerja sama yang baik antar perangkat daerah dalam penyusunan data yang akurat, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan diperbaiki,” tuturnya.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang Yuyun Nanik Ekowati, S.STP, M.Si sebagai pemimpin rombongan hadir bersama tim yang terdiri dari Inspektorat Daerah Kota Malang, perangkat daerah Penyusun LPPD, dan perangkat daerah lainnya. Ditemui usai acara, Yuyun menyampaikan pentingnya pengumpulan dan sinkronisasi data dari perangkat daerah terkait.
Menurutnya, penyusunan LPPD ini bukan hanya sekadar laporan administratif, namun juga mencerminkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. “Dengan adanya panduan teknis yang diberikan, kami berharap proses penyusunan LPPD 2024 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami ingin Kota Malang, yang saat ini berada di kategori ‘Sedang’, mampu mencapai kategori ‘Tinggi’ pada tahun mendatang,” harapnya.
Sementara itu, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Dra. Imelda, M.AP selaku narasumber utama menyampaikan bahwa data dukung yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kota Malang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. “Secara umum, Kota Malang telah menunjukkan peningkatan kinerja makro dari tahun 2022 hingga 2023, dengan indikator positif seperti kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah melebihi angka nasional, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2023,” tutur Imelda.
Imelda menekankan LPPD harus mampu mencerminkan realitas di lapangan dan menjadi alat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. LPPD juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis di tahun-tahun berikutnya, sehingga setiap OPD harus memastikan data yang disajikan akurat dan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas LPPD di masa mendatang. “Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antarperangkat daerah dan peningkatan kapasitas dalam penyusunan laporan, LPPD Kota Malang di tahun 2024 dapat lebih baik dan mampu mencapai kategori ‘Tinggi’,” tutup Yuyun.
Acara ini pun diharapkan dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Malang untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah demi peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. (zy/yon)
