Klojen (malangkota.go.id) – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Malang terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2025).
Empat ranperda tersebut adalah Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera, Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang, dan yang keempat Ranperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.
Usai membacakan penjelasan terhadap empat ranperda tersebut, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin mewakili Wali Kota Malang mengatakan bahwa momen hari ini adalah penjelasan dari Pemerintah Kota Malang kepada anggota dewan terkait tantangan empat rancangan peraturan daerah tersebut.
“Pertama terkait perubahan nomenklatur, kemudian penyertaan modal di DPRD karena sudah ada undang-undang dan harus berubah serta tidak boleh menggunakan anggaran dari Bank Perkreditan Rakyat,” jelasnya.
Ditambahkannya pada paripurna ini juga terkait parkir, pajak daerah dan kontribusi daerah, karena memang ada perubahan atau evaluasi dari Kemendagri dan Kementrian Keuangan. Dalam hal ini kaitannya dengan potensi yang masih bisa digali Kota Malang dan harus dimasukkan nomenklaturnya dalam peraturan daerah.
Potensi yang dimaksud, dijelaskan Wawali Ali ada beberapa hal, antara lain hasil dari pengelolaan sampah yang sudah bisa dilakukan, kemudian kompos dan bibit yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang bisa diperjualbelikan akan menjadi potensi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nomenklatur juga nanti dibahas bersama dengan anggota DPRD. Apakah ada masukan dari pemerintahan kota atau dari dewan. Dalam hal ini juga mengenai potensi-potensi pendapatan daerah lain yang bisa dimasukan,” pungkasnya. (say/yn)
