Dikeluarkannya tabung gas atau elpiji tiga kilogram oleh Pemerintah Indonesia diperuntukkan bagi masyarakat pra sejahtera. Namun, setelah sekian lama tabung elpiji 3 kilogram itu dilempar kemasyarakat, ternyata semua kalangan bisa menikmati atau membelinya. Dengan kejadian itu, nyaris banyak keluarga pra sejahtera tidak bisa mendapat alokasi.
Melihat dari praktek di lapangan tersebut, diperlukan solusi-solusi dari berbagai pihak mengatasinya, termasuk peran serta masyarakat di dalamnya. Suatu misal dengan membuat kartu kendali bagi masyarakat agar penyaluran elpiji 3 kilogram tersebut tepat sasaran.
Hal itulah yang menjadi salah satu pembahasan dalam reses yang di gelar oleh salah satu politisi Partai Hanura dari daerah pemilihan Kecamatan Sukun, Ya’qud Ananda Gudban yang digelar di warung Ndeso, Jalan Pulosari 25 Kota Malang, Jum’at (23/12). Partai Hanura merupakan partai politik pertama di kota Malang yang mempunyai gagasan dan akan mengawal pendistribusian di Kota Malang di waktu yang akan datang.
Terkait hal tersebut, pemerintah nantinya akan memperketat penyaluran tabung elpiji 3 kilogram tersebut ke masyarakat, khususnya di Kota Malang. ”Warga yang berhak mempunyai kartu kendali adalah warga prasejahtera, dan harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari kelurahan setempat,” ujar Nanda di hadapan ratusan konstituennya sore itu.
“Warga yang merasa tidak mampu harus datang dasn mendapat ke RT/RW dan kelurahan setempat untuk mengurus SKM. Jika ada warga yang kesulitan bisa meminta bantuan ke kantor PAC atau ranting partai Hanura setempat. Kader maupun tokoh kami akan membantu semaksimal mungkin. Namun, jika dari RT dan RW sudah disetujui, seharusnya warga sudah bisa memiliki SKM tersebut,” jelas perempuan berjilbab ini.
Jika program atau aturan tentang kepemilikan kartu kendali itu nantinya sudah diberlakukan oleh pemerintah, terang Nanda, maka warga masyarakat yang tidak memiliki kartu tersebut tidak bisa membeli tabung elpiji yang 3 kilogram tersebut. “Pun demikian apabila pindah alamat. Maka harus mengurus kartu kendali yang baru,” sambungnya.
Pengetatan pendistribusian tabung elpiji 3 kilogram ini,kata dia, agar semua keluarga pra-sejahtera bisa menikmati elpiji 3 kilogram tersebut. “Ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk turut mengawasinya, dan juga salah satunya merupakan peran serta partai politik yang harus pro aktif. Hal ini baru dilakukan pertama kali oleh partai Hanura,” imbuhnya.
Selain akan turut mengawal pendistribusian elpiji 3 kilogram, Nanda juga menyampaikan tentang jampersal, jamkesda, jamkesnas dan juga program sekolah gratis yang dicanangkan Pemerintah Kota Malang tahun 2012 mendatang. (say/dmb)
