Masih banyaknya bantuan kemiskinan yang kurang tepat sasaran menjadi perhatian tersendiri bagi Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa. Agar bantuan penanggulangan kemiskinan ke depannya bisa semakin tepat sasaran, Khofifah mengajak perguruan tinggi (PT) dan mahasiswa untuk membantu proses validasi data, Kamis (04/12).
Dalam kuliah umum di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (04/12) yang mengambil tema ‘Peran Mahasiswa Dalam Meningkatkan Rasa Kepedulian Sosial’ di Gedung Samantha Krida UB, Khofifah menegaskan bahwa PT mampu untuk itu. Banyaknya mahasiswa yang dimiliki bisa menjadi kekuatan PT dalam membantu pemerintah melakukan validasi data kemiskinan.
“Data penerima bantuan kemiskinan saat ini adalah data tahun 2011, karena itu saat ini dibutuhkan peran PT dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam penelitian termasuk membantu validasi data kemiskinan,” jelas Khofifah, Kamis (04/12).
Khofifah mengatakan keabsahan data kemiskinan sangat penting bagi kejelasan proses pemberdayaan masyarakat, begitu juga dengan penerima bantuan. Dengan adanya data yang valid tentunya bisa semakin memudahkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan agar bisa tepat sasaran. “Menjadi hak warga untuk mendapatkan bantuan sosial dan perlindungan sosial dari negara,” tegas Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa saat ini yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan dana kompensasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menggunakan data tahun 2011. Dari data itu menjadi acuan dan implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Dari data itu divalidasi dan diverifikasi menggunakan pendekatan keilmuan statistik dan penelitian yang sahih, Harus diakui disinilah peran dan fungsi PT dibutuhkan, sebab PT memang memiliki kemampuan,” kata Khofifah.
Kementerian Sosial RI telah dua kali melakukan forum group discussion yang melibatkan para pakar terkait penerapan daya kemiskinan cara pendataan dan penggunaan alat uji. Kementerian Sosial menjadi basis atau lokomotif data penanggulangan kemiskinan. “Sehingga menjadi penting memiliki suatu pola terfokus, terstruktur, serta adanya keseragaman penerapan parameter kemiskinan,” terang Khofifah.
Dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di PT termasuk mahasiswa yang merupakan aset bangsa, sangat strategis untuk bisa menjadi bagian dari tenaga lapangan dalam mengumpulkan data sekaligus menjadi pengolah data dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komputerisasi.
Keabsahan data bisa dilakukan dengan validasi data di tingkat paling bawah yaitu di kelurahan pada setiap enam bulan sekali untuk menentukan data kemiskinan di sebuah desa. Hal itu penting untuk dilakukan mengingat setiap tahun pasti ada perubahan.
Dari data tersebut akan menentukan apakah kemiskinan bisa diselesaikan atau sebaliknya menjadi virus yang menggerogoti negara. “Peran negara diuji untuk hadir dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat,” pungkas Khofifah. (cah/yon)
