Klojen, MC – Bagaimana menekan jumlah angka kemiskinan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Malang. Terkait hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang membahasnya dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Selasa (8/12).
Rakor yang digelar di Ruang Majapahit ini dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kota Malang, Drs. Wasto, SH, MH dan dihadiri sekaligus dibuka oleh Wakil Wali Kota Malang, Drs. Sutiaji. Menurut Wasto, target penekanan besaran angka kemiskinan di Kota Malang adalah 3,10 persen, dan saat ini masih berada pada angka 4,85 persen.
“Pemkot Malang akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan target tersebut. Salah satunya adalah melalui pemberian bantuan dana hibah dan pemberian pelatihan kepada pelaku UMKM sehingga akan turut mendongkrak roda perekonomian,” urainya.
Pengalokasian anggaran Pemkot Malang, terkait hal tersebut menurut Wasto, sekitar Rp 564 milyar di tahun 2014 dan sekitar Rp 196 milyar pada tahun 2015 yang teralokasi di tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah_red).
Permasalahan yang dihadapi saat ini, kata dia, belum ada sinkronisasi antar SKPD, belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dunia usaha, LSM dan masyarakat dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta belum adanya data warga miskin yang akurat.
Ditambahkannya, beberapa hal itu akan menjadi koreksi dan acuan dalam program pengentasan kemiskinan tahun depan. “Sebenarnya, Dinsos (Dinas Sosial) mempunyai ide membuat koperasi. Semua pihak bisa berpartisipasi dalam konteks ini, sehingga perputaran uangnya bisa dimanfaatkan oleh anak jalanan dan warga tidak mampu binaan Dinsos,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Drs. Sutiaji mengatakan, untuk memperoleh database yang valid harus ada koordinasi yang baik, seperti halnya melalui LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan_red) dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat_red). “Yang tak kalah penting, kriteria miskin itu seperti apa harus dipertegas. Tolak ukur kemiskinan tiap wilayah tentu tidak sama,” bebernya.
Dalam hal ini, lanjut politisi PKB itu, Bappeda harus membuat berbagai terobosan dan nantinya akan terlahir kepuasan batin. Data orang miskin di Kota Malang untuk tahun 2011 sebanyak 20.359 jiwa, dan tahun 2014 berjumlah 16.990 jiwa. “Semua data yang dimiliki SKPD harus valid agar saat diperlukan sudah siap,” imbau Sutiaji. (say/yon)
