Jakarta, MC – Untuk yang kedua kalinya, Walikota Malang H. Moch. Anton dipercaya Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk berbagi pengalaman dalam mengelola manajemen pemerintah di daerah. Dinilai sebagai salah satu daerah yang berhasil mengomunikasikan kebijakan dan mengkolaborasikan elemen yang ada di daerah, Walikota yang akrab disapa Abah Anton oleh warga Kota Malang itu didaulat menjadi pemateri best practice dalam membangun strategi komunikasi pada Talkshow Komunikasi Dalam Kebijakan Publik yang digelar di hall LAN RI, Jakarta (9/9).
Dikemukakan Kepala LAN RI Dr. Adi Suryanto, M.Si, tantangan terbesar pemerintah adalah menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.
“Salah satu tantangan dari perumus kebijakan adalah mendapat data dan bukti yang memadai. Pada konteks ini maka tenaga analisis kebijakan menjadi sangat strategis,” terangnya.
Acara yang digelar dalam rangkaian Launching Organisasi Profesi Analis Kebijakan ini menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Queensland Australia, para kepala dinas, pelaku kebijakan publik, serta Walikota Malang selaku best practice.
Greta Nabbs Keller dari Universitas Queensland, mengkritisi seringnya komunikasi (kebijakan_red) yang dilakukan pejabat di Indonesia yang mudah diutarakan namun sulit direalisasikan. Seringkali tidak ada konsistensi dan kurang memahami stakeholders-nya.
Hal sebaliknya diutarakan Abah Anton, berbagai program kegiatan di Kota Malang mampu berjalan baik karena sinergitas komunikasi. “Strategi penta-helix komunikasi itu yang kita lakukan. Yakni melibatkan, memadularaskan, mengnyinergikan dan intra-komunikasi antara elemen pemerintah, akademisi, pengusaha (swasta), masyarakat dan media yang diantaranya diwujudkan dalam kegiatan blusukan sapa warga dua mingguan, ” urai Abah Anton di depan peserta talkshow yang dipandu jurnalis senior Desi Anwar.
Kampung Glintung Go Green (3G), Kampung Warna Warni, Kampung Tridi, serta terbentuknya kampung berkarakter lainnya menjadi beberapa contoh dari produk sinergitas komunikasi. Diikuti para pelaku kebijakan publik, forum yang diinisiasi LAN RI ini mendorong agar jabatan fungsional analisis kebijakan publik, diperkuat dan diperbanyak perannya di lembaga-lembaga pemerintah. (say/yon)
