Berita

13 Perguruan Tinggi Dilibatkan Awasi Alokasi Dana Desa

Lowokwaru, MC – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Eko Putro Sandjojo mengaku senang karena banyak pihak yang turut peduli dan mengawasi penggunaan dana desa, seperti halnya perguruan tinggi dan NGO (Non Government Organization_red) sehingga penggunaan dana desa akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan.

Mendes PDTT RI Eko Putro Sandjojo memaparkan tentang dana desa dalam sebuah seminar di UB Malang, Kamis (19/1)

Hal itu disampaikan Menteri Eko setelah acara seminar di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (19/01). Menurutnya, dana desa ini sangat besar dan dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan. Pada tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 Rp 46,96 triliun, tahun 2017 Rp 60 triliun dan tahun 2018 akan naik menjadi Rp 120 triliun.

Sesuai instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, pengawasan dan penggunaan dana desa juga harus diawasi oleh masyarakat, sehingga lebih transparan dalam penggunaannya. Terkait hal tersebut, pihak Kemendes PDTT juga telah melibatkan 13 perguruan tinggi, dan saat ini dipimpin oleh Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Kita memilih perguruan tinggi ikut mengawasi dana desa ini karena dianggap lebih independen dan tidak ada kepentingan lain. Sebelumnya ada sedikit kendala, dimana perekrutan tim pengawasan masuk dalam politik. Maka dari itu, saat ini kami menyerahkannya kepada perguruan tinggi,” imbuh Eko.

Agar program ini lebih optimal, imbuhnya, pihak Kemendes PDTT dan Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tahun ini menaikkan anggaran pengawasan. “Melalui program Pertides atau Perguruan Tinggi untuk Desa dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dijalankan perguruan tinggi, diharapkan program ini akan lebih optimal,” harap Menteri Eko.

Para mahasiswa ini, imbuhnya, bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui Pertides dan KKN, sehingga bisa turun langsung dalam pengawasan penggunaan dana desa. “Mereka bisa membantu dan mengawasi dari sisi keadministrasiannya dan penggunaan langsung di lapangan. Kami berharap apa yang kami programkan ini berjalan sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Eko. (say/yon)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Skip to content